Memaknai Makan Siang Gratis Antara Keseragaman dan Keberagaman

Pangannews.id

Rabu, 03 April 2024 10:12 WIB

Memaknai Makan Siang Gratis Antara Keseragaman dan Keberagaman. (Foto: Dok. DISHANPAN)

PanganNews.id Depok, - Oleh M. Chairul Arifin, Purnabakti Kementan, Alumni Unair

Program makan siang gratis yang sudah menjadi program prioritas Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dari sejak awal telah banyak menuai perbedaan pendapat di masyarakat tentang kemungkinan dapat tidaknya diterapkan kelak.. Kesalahan terjadi karena dari awal selalu diketengahkan kebutuhan yang agak bombastis untuk program ini. 

Dikatakan oleh Tim TKN bahwa berbagai kebutuhan komoditi untuk ini beras sebanyak 6,7 juta ton, daging unggas 1,2 juta ton, daging sapi 0,5 juta ton, ikan 10 juta ton dan susu 4 juta kilo liter. Kebutuhan komoditi ini diperkirakan untuk sasaran 4,8 juta ibu hamil (bumil) , anak balita 20,4 juta, siswa Taman Kanak-kanak 7,7 juta, siswa Sekolah Dasar 28 juta, dan siswa Sekolah Menengah Pertama 12,5 juta termasuk para santri Pondok Pesantren ( BKKBN dan Kemenkes 2023) 

Beda persepsi

Perhitungan komoditi yang diperlukan ini merupakan tambahan yang diperlukan selain kebutuhan rutin eksisting masyarakat saat ini. Sehingga kebutuhan makan gratis tersebut lalu banyak diartikan oleh publik dan para pakar sekalipun membutuhkan komoditi yang secara tehnis lalu membutuhkan tambahan pencetakan sawah baru untuk produksi beras, dan berbagai komoditi dikonversikan ke ternak hidup dengan perhitungan tehnis ilmiah berupa perlunya tambahan ternak ayam sampai 1 milliar ekor, sapi 2,5 juta ekor, sapi perah 1,2 juta ekor dan tambahan ikan dari daratan dan lautan yang perlu kolam.serta kapal penangkapan ikan laut. 

Persepsi ini ada benarnya. Namun kalau persepsi ini lalu dianggap benar pasti memerlukan perombakan tata kelola pangan di Indonesia dan membutuhkan biaya yang bukan main besarnya selain dapat mengundang kajian layak atau tidaknya program makan siang gratis ini. 

Persepsi ini timbul karena publik. (dan juga sebagian pakar dan akademisi) terperangkap pada pola keseragaman bukan pada pola keberagamaan pangan.

Pola seragam menuntut tambahan jumlah ternak padahal jumlah ternak yang ada tidak cukup untuk memenuhi konsumsi masyarakat saat ini! sehingga impor daging sapi yang hampir 50 persen, impor susu apalagi yang 80 persen bahan baku impor dan ayam ras yang bibit nya harus Impor. Belum lagi komoditi beras yang setiap tahun diimpor dari negara lain. Ikan pun kita terpaksa impor. Data ini dapat dijadikan pembenar dari persepsi yang menganut pola seragam tersebut. Coba lihat betapa tergantung nya bangsa ini pada hegemoni beras dan makanan dagng, telur, susu serta beberapa jenis ikan. 

Namun dengan pola persepsi keberagaman dapat menjungkirbalikkan. Dengan pendapa Ini berubah pula orientasi yang selalu "outward looking" menjadi "inward looking". Artinya lebih.memperhatikan potensi keberagaman lokal dalam negeri ketimbang impor..Bappenas sendiri dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN 2045) tentang pangan malah justru membagi wilayah Indonesia kedalam enam lokasi potensi pengembangan pangan berdasarkan pulau besar Indonesia.. Tentunya hal. Ini akan di rinci lebih lanjut dalam dalam sub lokasi atau cluster kawasan pangan sesuai potensi sumber daya setempat.. 

Bappenas di tahun 2021, menyebutkan tentang adanya keragaman sumber pangan di se antero kepulauan.. Telah di identifikasi terdapat 77 jenis sumber pangan karbo hidrat, 228 jenis sayuran, 75 jenis sumber pangan protein nabati dan hewani, 22 jenis kacang kacangan, 389 jenis buah buahan, 110 jenis rempah dan bumbu dan 40 jenis yang dapat menjadi sumber minuman. Berbagai komoditi ini terserak begitu saja di 17.000 untaian pulau Nusantara menunggu pemanfaatannya

Pendekatan nutrisi

Pola keseragaman memang menihilkan keberagaman. Program makan siang gratis sudah selayaknya menganut keberagaman ini. Karena pendekatannya bisa lebih kearah pendekatan nutrisi dari pada komoditi. Banyak komoditas pangan lokal pengganti beras, daging, dan susu yang nilai gizinya sudah tidak diragukan lagi. Pengganti beras dengan sorgum, porang dan jagung atau singkong. Daging dengan daging ternak lokal sap Bali, Madura, Pesisir, ayam bukan ras, kambing, domba lokal.

Tapi pemanfaatan secara lokal jangan nasional. Dengan ini pola keberagaman selanjutnya dapat menyesuaikan nya dengan Pedoman Pola Gizi Seimbang yang didasarkan kepada kebutuhan setiap orang dengan statusnya sebagai Ibu Hamil, anak bawah lima tahun Taman Kanak-kanak usia Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah termasuk pesantren dengan segala aktivitas nya.. Siswa yang olahragawan, kebutuhan harian kalori beda dengan yang belajar di kelas. 

Pendekatan yang seragam dapat juga diterapkan, tetapi pola ini menepis keberagaman yang ada. Terlalu single komoditi, bisa impor, biaya besar dan memerlukan tata kelola yang rumit.. Sebaliknya dengan keberagaman pola komoditi tergantung spesifik lokasi, prinsip Pola Gizi Seimbang, komoditi sudah lama dikenal masyarakat setempat, hemat biaya, tidak menimbulkan ketergantungan impor dan dapat menggerakkan sumberdaya lokal yang selama ini tidur lelap karena hegemoni beras dan komoditi lainnya yang impor.

Pengalaman dari negara maju yang sejak tahun 1940 an melakukan program makan siang gratis sampai sekarang semua klmocktk pangannya berbasiskan psngan lokal. Kepada pemerintahan yang baru kelak sebenarnya dapat mempertimbangkan kebijakan ini dan perlu dibahas nyata dalam rincian Road Map yang berbeda di setiap daerah tergantung potensi pangan setempat yang sesuai dengan Pedoman Pola Gizi Seimbang. 

Ngabuburit Ramadhan 1445 H

M.Chairul Arifin