Revitalisasi Tambak Pantura Ditarget Capai 1,18 Juta Ton Produksi Nila

Pers Pangannews

Wednesday, 25 June 2025 16:01 WIB

Penandatangan Nota Kesepakatan tentang Sinergi Pengelolaan Kelautan dan Perikanan Berbasis Ekonomi Biru di Provinsi Jawa Barat di Kantor KKP, Jakarta Pusat, Rabu (25/6/2025). (Foto : dok. KKP)

Pangannews.id - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan empat kabupaten di wilayah Pantai Utara (Pantura) untuk melaksanakan program revitalisasi tambak seluas 20.413 hektare.

Program ini menargetkan peningkatan produksi perikanan budi daya melalui pengelolaan tambak yang lebih modern dan berkelanjutan. Empat kabupaten yang menjadi lokasi pengembangan adalah Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu.

Kerja sama ini diformalkan melalui penandatanganan Nota Kesepakatan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di kantor KKP, Jakarta, Rabu (25/6/2025).

Menteri Trenggono menyebut program ini bertujuan memperkuat ketersediaan pangan berbasis protein melalui sektor perikanan.

Salah satu komoditas unggulan yang dikembangkan adalah ikan nila salin, yang dinilai lebih tahan penyakit dan memiliki potensi pasar besar, baik lokal maupun ekspor.

“Revitalisasi tambak ini adalah bagian dari strategi memperkuat ketahanan pangan nasional. Kami percaya Jawa Barat bisa jadi percontohan,” ujar Trenggono.

KKP menargetkan lonjakan produksi signifikan, dari sebelumnya hanya 0,6 ton per hektare per tahun menjadi 144 ton. Jika target tercapai, total produksi diperkirakan mencapai 1,18 juta ton dengan nilai ekonomi sekitar Rp30,6 triliun. Program ini juga diprediksi menyerap lebih dari 119 ribu tenaga kerja di sektor hulu hingga hilir.

Lahan tambak yang direvitalisasi tersebar di berbagai kecamatan, termasuk Muaragembong dan Babelan (Bekasi), Batujaya dan Cibuaya (Karawang), Blanakan dan Pusakanagara (Subang), serta Cantigi dan Losarang (Indramayu).

Selain pengembangan budi daya, ruang lingkup kerja sama juga mencakup peningkatan teknologi pertanian perairan, pengolahan hasil, penguatan pengawasan sumber daya laut, peningkatan kapasitas SDM, dan integrasi data antarlembaga.

Gubernur Dedi Mulyadi menilai kolaborasi ini akan membawa dampak positif bagi pembangunan wilayah pesisir dan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.

“Melalui program ini, masyarakat pesisir mendapat peluang nyata untuk tumbuh bersama. Transformasi yang dilakukan KKP menunjukkan arah kebijakan yang berpihak pada rakyat,” ujarnya.

Editor : Adi Permana