Di MSPP Edisi Spesial: Kementan Jabarkan Pembuatan Poligon Sawah yang Belum Masuk LBS Guna Percepatan Swasembada Pangan

Pangannews.id

Sunday, 06 July 2025 11:16 WIB

Mentan Sapa Petani dan Penyuluh (MSPP) edisi Spesial, Jumat (04/07/2025). (Foto: dok. Kementan)

PanganNews.id - Untuk mendukung penyusunan kebijakan pertanian yang berbasis data dan spasial secara akurat, Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM (BPPSDMP) dan Direktorat Pemetaan Lahan dan Irigasi Pertanian melaksanakan Sosialisasi Pembuatan Poligon Sawah yang Belum Masuk Lahan Baku Sawah (LBS). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas hasil verifikasi dan pengolahan data LBS Tahun Anggaran 2024 serta menanggapi berbagai dinamika di lapangan yang mempengaruhi akurasi penetapan lahan sawah nasional.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa peta digital dan poligon bukan sekadar alat, melainkan instrumen penting untuk memastikan pemanfaatan lahan pertanian secara optimal. Dengan pemetaan yang akurat, perencanaan luas tanam dan perluasan areal sawah bisa dilakukan lebih efektif ini bagian dari strategi percepatan swasembada pangan nasional. 

Kepala Badan PPSDMP, Idha Widi Arsanti menyampaikan pentingnya kemampuan teknis penyuluh dalam membuat poligon terutama di lahan optimasi dan cetak sawah rakyat sebagai pondasi pelaporan dan diklat lahan menuju swasembada pangan.

"Poligon tidak hanya sebagai peta, tetapi juga alat strategis untuk menentukan strategi tanam, mengidentifikasi potensi serta kendala wilayah dan mendukung percepatan Luas Tambah Tanam (LTT) dan produktivitas pangan", ujar Kabadan Santi.

Menurut Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian (Kapusluhtan), Tedy Dirhamsyah bahwa penyuluh pertanian memainkan peran penting terkait pemetaan lahan pertanian polygon. Penyuluh Pertanian dapat bertugas mengumpulkan data di lapangan, mengidentifikasi potensi lahan, membantu petani dalam perencanaan tanam, dan memanfaatkan informasi poligon untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan pertanian.

Sosialisasi pembuatan poligon sawah yang belum masuk LBS, disampaikan pada acara Mentan Sapa Petani dan Penyuluh (MSPP) edisi Spesial, Jumat (04/07/2025) dengan menghadirkan narasumber Ketua Kelompok Substansi Pemetaan Lahan Pertanian, T.A. Iqbal dan Ketua Tim Kerja Pemetaan Irigasi Pertanian, Sumadi.

Dalam kesempatan tersebut Iqbal menyampaikan pentingnya percepatan penyusunan poligon sawah yang belum masuk dalam data Lahan Baku Sawah (LBS). Menurutnya, data spasial yang akurat akan mendukung ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan, subsidi, serta pengambilan kebijakan pertanian nasional. Target pengguna poligon tahun 2025 khusus untuk area Jawa dan tahun 2026 akan diperluas untuk seluruh area di Indonesia.

Sedangkan, Sumadi menjelaskan secara teknis bagaimana mekanisme penyusunan poligon sawah dilakukan di lapangan, termasuk peran aktif penyuluh pertanian dalam proses verifikasi dan validasi data. Beliau menyatakan bahwa perlu dilakukan pemeriksaan terhadap gambar. 

Pemutakhiran data LBS ini menjadi penting karena masih terdapat indikasi keberadaan lahan sawah yang belum tercantum dalam SK Menteri ATR/KBPN Nomor 446.1/SK-PG.03.03/V/2024 tentang Penetapan Luas Lahan Baku Sawah Nasional Tahun 2024. Selain itu, sejumlah kegiatan cetak sawah baru oleh Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah belum seluruhnya terlaporkan dan terintegrasi ke dalam basis data nasional, ucap Sumadi.

Iqbal menambahkan bahwa untuk menjawab keresahan para penyuluh terkait lahan pertanian yang telah alih fungsi menjadi bukan lahan sawah. Untuk sisi pengurangan area pemetaan akan dilakukan langsung oleh ATR/BPN, kemudian hasil export data akan diberikan kepada para penyuluh, namun jika masih ada yang belum cocok bisa dilaporkan kembali ke Tim Pemetaan Lahan Pertanian.

Melalui sosialisasi ini juga disampaikan titik-titik kritis dalam pembaruan data geospasial, seperti pentingnya kriteria kesesuaian dari Kementerian ATR/BPN, serta pemanfaatan teknologi pemetaan berbasis web GIS yang dapat diakses publik melalui laman bit.ly/PEMETAAN_LIP_KEMENTAN", ujar Iqbal.

Terakhir, diharapkan proses updating LBS parsial ini mampu menghasilkan data yang lebih valid, mutakhir, dan aplikatif untuk menyusun kebijakan pertanian yang tepat sasaran. Selain juga untuk memperkuat upaya pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional, sehingga sinergi antara pusat dan daerah semakin kuat dalam mendorong optimalisasi pendataan lahan pertanian. Kementerian Pertanian menargetkan agar seluruh lahan sawah yang produktif dapat terdata dalam LBS sebagai basis kebijakan pangan berkelanjutan, tutupnya. (*/Adv)