oleh

Boosting Ekonomi Ditengah Pandemik Covid-19 dan RUU Cipta Kerja (Omnibus Law)

Oleh : Agus Hadiarto, Ketua Forum Mahasiswa Pascasarjana (Forum Wacana/ FW) IPB

 

Di tengah badai Covid-19 yang melanda negeri kita tercinta, terlepas dari pandemik yang menyerang seluruh negera di dunia, Indonesia masih fokus mengejar target pencapaian Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja yang lebih dikenal dengan Omnibus Law.

Pembahasan panjang tentang omnibus law telah lama dibicarakan sebelum kasus Covid-19 terjadi. Lalu bagaimana pandangan masyarakat mengenai hal ini?  Masyarakat kita, terutama kalangan akademisi khawatir jikalau RUU tersebut disahkan menjadi sebuah undang-undang, maka banyak hal yang berdampak negatif pada kesejahteraan masyarakat Indonesia dan justru terbalik dengan tujuan mulia dalam RUU tersebut tentang kesejahteraan masyarakat.

Dampak New Normal ini dikabarkan di berbagai media, 23 Mei 2020, sudah 1,7 juta pekerja terkena PHK atau dirumahkan. Pertumbuhan ekonomi turun sampai 1%, sedangkan di negara lainnya sudah minus. Akankah Omnibus Law di atas perlu disesuaikan lagi dengan New Normal ini?  Tidak ada kejelasan kapankah New Normal ini berlangsung, sedangkan WHO mengumumkan bahwa vaksin untuk Covid-19 tidak akan tersedia sampai April 2021.

Konversi Lahan dan Ketahanan Pangan

Pertumbuhan ekonomi sejak 1990an sampai saat ini mengubah struktur ekonomi di Indonesia, terutama pada sektor industri yang diikuti oleh sektor properti, perdagangan, hotel dan jasa.   Sektor-sektor yang tumbuh dan berkembang tersebut bersifat substitusi dengan sektor pertanian dalam kaitannya dengan penggunaan lahan. Akibatnya terjadi konvesi lahan besar-besaran. Meskipun Pertumbuhan sektor ekonomi nonpertanian dinilai sangat menguntungkan, namun disisi lainnya konversi lahan dapat mengurangi produksi pertanian yang berdampak pada ancaman ketahanan pangan.  Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah menyatakan bahwa luas baku sawah pada tahun 2019 hanya 7.463.948 ha.

Jika dibandingkan tahun 2009 luas baku sawah seluas 8.068.327 ha, maka terjadi konversi lahan sawah seluas  604.379 ha selama 10 tahun.  Dengan produktivitas padi  5,2 ton/ha GKG dan koefisien konversi GKG ke Beras sebesar 64%, Indonesia sudah kehilangan potensi beras sebanyak 2.011.373 ton beras dalam waktu 10 tahun atau sekitar 200 ribu ton per tahunnya, sedangkan saat ini kita masih impor beras.  Angka tersebut akan terus naik tiap tahunnya jika konversi lahan terus terjadi dan pencetakan  sawah baru tidak sebanding dengan konversi tersebut.

Padahal pelanggaran tentang konversi lahan termasuk tindak pidana dengan ancaman kurungan penjara lima tahun dan denda sebesar Rp5 miliar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Perpres 59/2019. Secara umum kebijakan tersebut dibuat untuk mencapai tujuan utama yaitu meningkatkan ketahanan pangan. Aturan ini mengancam siapa saja yang secara tidak langsung melakukan alih fungsi lahan terutama pelaksana di daerah yang seharusnya menjaga lahan di wilayahnya agar tidak terkonversi.

Namun demikian RUU Cipta Kerja pada pasal 33 dan 66 membuat impor sejajar dengan produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional. Dengan kata lain impor dapat dilakukan tanpa terlebih dahulu melihat ketersediaan pangan nasional dari produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional. Pasal tersebut dalam RUU Cipta Kerja juga telah mengubah pasal 14 dan 15 UU No. 18/2012.

Namun demikian UU No. 41/ 2009 tentang LP2B yang saat ini berlaku belum mampu mengatasi konversi lahan sepenuhnya.  Dinilai karena keberhasilannya tergantung pada pelaksana (pemerintah daerah) dan hanya ada dua aspek yang baru dilakukan pemerintah daerah, (1) yaitu aspek perencanaan dan penetapan LP2B di dalam RTRW kabupaten, serta (2) aspek penelitian.

Aspek perencanaan dan penetapan pun masih berada pada koridor yang kurang tepat, yaitu beberapa kabupaten menempatkan LP2B ke dalam RTRW.  LP2B semestinya ditempatkan di dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Masih banyak aspek lainnya yang belum dilakukan, seperti pengembangan, pembinaan, pengendalian, pengawasan, sistem informasi, perlindungan dan pemberdayaan petani, pembiayaan, peranserta masyarakat, dan sanksi administrasi.  Terlebih lagi RUU Cipta Kerja menekankan aspek data RDTR dalam pelaksanaannya.

Kebijakan LP2B menekankan bahwa (i) suatu kawasan atau pusat pertumbuhan ekonomi diharapkan tidak mendekati areal pertanian lahan basah, karena secara langsung akan terjadi konversi lahan pertanian menjadi non pertanian, (ii) Luas lahan yang terkonversi sebaiknya diganti dengan lahan pertanian minimal sama atau lebih luas dibanding lahan terkonversi, dan (iii) pemerintah daerah memberikan insentif atau diinsentif, baik hukum maupun ekonomis bagi para petani dengan tujuan untuk mencegah konversi lahannya.

Pada Pasal 38 tentang insentif dan disinsentif, kebijakan LP2B menekankan pemerintah daerah untuk (1) mengurangi pajak lahan sawah, (2) pembangunan/ perbaikan infrastruktur lahan sawah,  (3) penyediaan dana penelitian dan pengembangan untuk peningkatan produktivitas padi sawah, (4) penyediaan akses teknologi informasi, (5) penyediaan sarana-prasarana produksi pertanian, seperti jaminan ketersediaan input dan bantuan alat mesin pertanian, serta stabilisasi harga input, (6) jaminan sertifikat bidang tanah pertanian, dan (7) penghargaan bagi petani berpresetasi.

Persyaratan di atas sulit untuk dilakukan oleh pemerintah daerah yang memiliki keterbatasan anggaran serta belum terpenuhinya aspek-aspek yang telah ditetapkan oleh UU No. 41 tahun 2009.  Selain itu, tanpa adanya kebijakan LP2B, pemerintah dapat mencapai tujuan ketahanan pangan dengan alternatif kebijakan pertanian seperti mekanisme peningkatan produksi dan produktivitas dengan memenuhi pada pasal 38 di atas disertai dengan  (1) penciptaan lapangan kerja non pertanian di dalam desa, (2) pengentasan kemiskinan, dan (3) jaminan harga output yang layak.

Berdasarkan data PATANAS 2010 dan 2016, konversi lahan di desa Patanas masih terjadi sebesar 4,67%, namun konversi lahan sudah menurun sejak 2010.  Konversi lahan pada level rumah tangga dipengaruhi oleh  produktivitas tenaga kerja pada sektor pertanian dan non pertanian, jumlah migrasi pada angkatan kerja, perubahan harga input, dan tingkat kemiskinan rumah tangga.

Konversi lahan, produksi dan pendapatan petani membentuk siklus pada gambar 2 di atas.  Konversi lahan mendorong produksi secara langsung dan menyebabkan suplai beras berkurang seperti pada gambar 3 di atas. Melalui mekanisme pasar beras, harga beras meningkat tajam, namun menyebabkan petani memiliki penambahan pendapatan rumah tangga.

RUU Cipta Kerja dan Solusi yang ditawarkan

Jika terkait dengan pertumbuhan ekonomi di atas 8% (harapan pemerintah) hanya dikaitkan dengan RUU Cipta Kerja, maka penulis yakin sulit berjalan secara efektif. Karena mengatasi suatu masalah, diperlukan seperangkat kebijakan yang tersistematis.  Solusi dari penulis terkait peningkatan pertumbuhan ekonomi di atas 8% adalah sebagai berikut :

Shock Teknologi (Teknologi baru masuk ke Indonesia atau hasil inovasi bangsa Indonesia) sesuai Teori Pertumbuhan Ekonomi Robert Sollow.

Perpaduan RUU Cipta Kerja yang mengedepankan kemudahan investasi untuk peningkatan investasi baik dari dalam maupun luar negeri dipadukan dengan shock tenologi dan penyesuaian kehidupan new normal diyakini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, growth di atas 8%.  Dengan demikian dapat mencapai rekor tertinggi selama reformasi berlangsung.

Penemuan bahan aktif bahan aktif 1,8-cineole (eucalyptol) dari kayu putih Eucalyptus sebagai sebuah inovasi besar dapat dijadikan shock teknologi bagi Indonesia dan berpeluang besar menghasilkan devisa bagi negara.  Bahan aktif tersebut telah diuji sebagai formula antivirus Covid-19 oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) Kementerian Pertanian yang berasal dari kayu putih (eucalyptus).

Dengan bahan aktif 1,8-cineole (eucalyptol) yang berfungsi sebagai antimikroba dan antivirus, eucalyptus bisa terikat pada main protease (Mpro/ enzim dalam virus Corona termasuk Covid-19) sehingga 60-80% efektif dapat mencegah Covid-19. Penemuan tersebut telah dipatenkan ke dalam tiga bentuk produk penangkal virus Corona yakni inhaler, diffuser oil, roll on, salep, balsem, hingga kalung antiCorona.

Indonesia akan menjadi sebuah negara hebat melalui penemuan vaksin Covid-19.  Semangat tersebut disertai dengan pemanggilan dan pemberian insentif khusus bagi SDM ahli dan profesional di berbagai negara lainnya untuk kembali ke Indonesia untuk membangun Indonesia (Seperti halnya Pak Soeharto meminta BJ Habibie pulang ke Indonesia).  Selain itu, mereka perlu diberikan kepastian hukum.

Kepastian hukum

Kepastian hukum bagi investor, dunia ekonomi, dan bagi SDM ahli dan profesional untuk membangun Indonesia.  Indonesia ini merupakan pasar yang besar di dunia.  Kepastian hukum merupakan syarat mutlak jika pasar tersebut akan ramai dikunjungi dan akan semakin bermanfaat jika ditawarkan produk-produk dalam negeri sendiri.  Kepastian hukum ini akan melahirkan sentimen positif dan ekspektasi yang baik bagi dunia ekonomi.

Kebijakan (regulasi) spesifik lokasi

Kebijakan (regulasi) yang dibuat sebaiknya tidak melupakan kondisi daerah (spesifik lokasi) yang tidak sama di Indonesia, terutama antara Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur.  Pergerakan ekonomi, teknologi, dan SDM yang berbeda, sehingga kebijakan yang dibuat tidak dapat digeneralisir untuk semua provinsi.  Perlu dibuatkan kebijakan secara spesifik lokasi. Termasuk kebijakan tentang konversi lahan dan Cipta Kerja tersebut.

Terkait regulasi tersebut, Presiden bersama Gubernur, Walikota, dan Bupati harus memiliki koordinasi yang sangat kuat untuk mengawal kebijakan secara spesifik lokasi,   karena pada intinya pelaksana di lapangan adalah pemerintah daerah yang dipimpin Gubernur, Walikota, dan Bupati.  Selama ini kebijakan presiden tidak dapat diteruskan oleh pemerintah daerah, karena Gubernur, Walikota, dan Bupati merasa dipilih langsung oleh rakyat bukan oleh presiden.

Insentif bagi UMKM

UMKM perlu diberi insentif dan modal untuk menggenjot investasi UMKM.  UMKM sudah terbukti mampu bertahan terhadap krisis ekonomi tahun 1998 dan krisis ekonomi saat ini akibat dampak Covid-19, sehingga diyakini UMKM sebagai penggerak utama pergerakan pertumbuhan ekonomi dan memiliki efek multiplier yang tinggi.  Selain itu, rekayasa teknologi dapat dilakukan oleh UMKM dengan bimbingan pemerintah (seperti pembuatan motor dan sparepartnya, teknologi traktor, benih, pupuk organik setara anorganik) sekaligus diarahkan untuk pembuatan hak Paten, sehingga UMKM dapat menikmati penciptaan teknoogi tersebut.

Penulis yakin dengan solusi yang ditawarkan di atas produksi agregat domestika akan naik, diikuti oleh biaya produksi tiap pelaku ekonomi akan turun, sehingga harga secara agregat akan turun diikuti oleh peningkatan ekspor produk pertanian dan produk lainnya.   Dengan demikian pertumbuhan ekonomi tidak hanya bisa mencapai 8% bahkan bisa di atas 10%.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed