oleh

Mengontrol Harga Dalam Perspektif Siroh: Bukan Harga Patokan Namun Menyeimbangkan Pasokan Gabah

Oleh: Prof.U. Maman | Guru Besar Sosial Ekonomi Pertanian Program Magister Agribisnis Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

PanganNews.id. Jakarta-Gabah alias beras merupakan komoditas strategis yang dibutuhkan banyak orang. Dengan perkataan lain, gabah adalah kebutuhan pokok manusia Indonesia yang terkait dengan sustainabilitas dan eksistensi. Kecukupan beras mengindikasikan kemapanan. Ketiadaan beras dalam sebuah keluarga menggambarkan status sosial yang rendah. Kecukupan beras memberikan ketenangan. Ketidakadaan beras menimbulkan kegelisahan. Ketika sawah sudah menguning, menimbulkan kebanggaan dan ketenangan bagi sebuah keluarga tani. Kesenangan itu juga dirasakan oleh BULOG, Dinas Pertanian, dan seluruh jajaran yang bertugas sebagai “satpam” pasokan pangan.

Harga gabah tidak boleh melompat tidak terkendali, tetapi harus terjangkau semua pihak. Para buruh harian, supir angkot, pengendara ojek online, ojek pangkalan, serta berbagai pihak lainnya dari jajaran grass root mengharapkan agar harga beras tidak mahal. Ketika harga beras terasa mahal, masyarakat di tingkat akar rumput akan gelisah, bahkan tidak mustahil akan menimbulkan political riot, kerusuhan, atau civil disobedience. Mereka akan beranggapan bahwa pemerintah gagal mengurusi masyarakat akibat harga beras itu.

Harga Patokan Pembelian (HPP) gabah dimaksudkan untuk mengontrol harga beras. Hal ini merupakan solusi bagi kaum grass root. Unsur keterjangkauan (affordability) sebagai indikator ketahanan pangan dapat terpelihara dengan baik. Karena kemampuan menjaga harga ini, pada tahun 2016 the Economist (2016) – sebuah lembaga pemeringkat ketahanan pangan internasional – memberikan apresisasi pada Indonesia sebagai negara nomor wahid di dunia yang paling berhasil meraih perbaikan dan memelihara ketahanan pangan dengan skor 2.7 sejajar dengan Myanmar – dengan skor sedikit di atas Inggris di mana “Negara Ratu Elisabeth” itu meraih skor 2,6; walaupun secara umum ketahanan pangan Indonesia saat itu berada pada ranking 71 dunia di bawah Malaysia, Thailand, dan di bawah Vietnam. Rahasia keberhasilan Indonesia, salah satunya ialah karena adanya HPP gabah oleh Pemerintah, sehingga harga beras relatif terjangkau oleh semua pihak.

Rasa Keadilan Bagi Petani

Kita sepakat bahwa harga beras harus terjangkau. Tidak boleh ada keluarga miskin yang tidak makan karena tidak mampu membeli beras. Tapi mengapa harus dengan HPP? Bukankah lahan pertanian itu milik petani? Bukankah mereka sebagai warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya? Jika para pengusaha, pengrajin, dan UMKM berhak memperoleh keuntungan maksimal dengan cara yang wajar, mengapa para petani padi tertutup oleh HPP untuk meraih keuntungan maksimal? Ini merupakan persoalan keadilan. Kini sudah banyak petani yang merasa bahwa mereka adalah pemberi subsidi yang sesungguhnya bagi berbagai pihak lain. Justru hal inilah yang menjadi penghambat minat bertani bagi pemuda yang berpendidikan, yang melihat adanya penghasilan yang lebih besar di sektor-sektor lain.

Kini memang ada kenaikan HPP padi kering panen dan beras berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/2020. Sejak tahun 2015, HPP padi kering panen sebesar Rp 3700,-/ kg dan beras Rp 7300,-/kg. Kini HPP tersebut meningkat menjadi Rp 4200,-/ kg padi kering panen, dan Rp 8300,-/kg untuk beras. Tentu saja, hal ini sangat menyenangkan bagi petani. Bahkan beberapa kalangan menilai, ini merupakan hikmah di balik Covid-19, di mana BULOG ingin mengoptimalkan serapan beras dari petani sebagai cadangan pangan di masa pandemi Covid-19 ini. Namun, hal ini belum bisa meniadakan kesan ketidakadilan terutama bagi petani atau calon petani yang berorientasi ekonomi dan keuntungan.

Tentu menjadi gamang. Jika Pemerintah melepas HPP Gabah dan beras serta menyerahkannya pada mekanisme pasar bebas, kemungkinan akan meningkatkan keuntungan petani; dan bisa jadi akan banyak kaum milenial yang tertarik bergiat di sektor pertanian. Namun hal ini akan menimbulkan penolakan dari sebagian masyarakat lainnya karena dengan sendirinya hal ini akan meningkatkan harga beras di pasaran. Lebih lanjut, hal ini akan memunculkan persoalan keterjangkauan pangan, yang akan sangat mengganggu ketahanan pangan mengingat masih rendahnya penghasilan masyarakat kita pada umumnya.

Menjaga Keseimbangan Suplai Pangan
Dalam Siroh Nabawiyyah

Nabi memang melarang keras tindakan pembatasan harga (tas’ir) untuk berbagai jenis barang, termauk untuk makanan pokok. Tiap kali ada yang mengusulkan untuk membatasi harga, Nabi selalu menolaknya. Dalam Siroh Nabawiyyah setidaknya terdapat dua riwayat – yakni riwayat Ahmad dari Anas bin Malik dan riwayat Abu Daud dari Abu Hurairoh – mengenai larangan keras Nabi SAW terhadap pembatasan harga. Namun dalam waktu yang sama, Nabi juga melarang penimbunan barang (ihtikar) yang dapat menimbulkan kelangkaan barang. Berkali-kali Nabi menegaskan larangan penimbunan ini. Karena itu, untuk mengontrol harga, Nabi bukan menetapkan HPP melainkan berusaha menghilangkan distorsi lalu lintas barang, sehingga akan terjadi mekanisme pasar sempurna.

Untuk penyediaan pangan pokok, Nabi menyiapkan sentra pangan milik negara, yang dikelola sepenuhnya oleh negara melalui kerjasama dengan masyarakat. Penataan penyediaan supply pangan ini, Nabi lakukan setelah meraih stabilitas politik, terutama setelah redanya pemberontakan Yahudi dan kelompok Quraisy, setelah Perang Ahzab dan Perjanjian Hudaibiyyah. Tercatat dalam sejarah, sentra pangan pertama di masa Nabi SAW adalah sentra pangan yang terletak di Wadil Qurro dan Fadaq – seputar Khaibar (Ibnu Hisyam, 2003). Nabi mengelola sentra pangan milik negara ini melalui kerjasama dengan kelompok-kelompok Yahudi melalui skim kemitraan al-musaqoh, yakni kemitraan bagi hasil dengan saprotan sepenuhnya dari pemilik lahan dan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan.

Melalui intrumen kelembagaan pangan yang disiapkan, Nabi SAW mengontrol distribusi pangan pokok yang bersumber sentra pangan milik negara ini sampai ke tingkat konsumen secara ketat dan teliti. Ibnu Hisyam (2003) mencatat, sejumlah keluarga mendapatkan pembagian dari produk pangan Khaibar. Di antaranya ialah: keluarga Usamah bin Zaid memperoleh 200 wasaqs; Aqil bin Abu Thalib memperoleh 140 wasaqs; putera-putera Jakfar mendapat bagian 50 wasaqs; Rabiah bin Al-Harits memperoleh 100 wasaqs; As-Shalt bin Markhamah dan dua puteranya mendapatkan 100 wasaqs; Qais bin Markhamah memperoleh 30 wasaqs; Abu Al-Qasim bin Markhamah mendapat 40 wasaqs. Bahkan Nabi SAW pernah berwasiyyat – dan wasiyyat ini dianggap sah dan diimplementasikan oleh Umar bin Khaththab – bahwa hendaknya kelompok Rahawiyyīn, Al-Dāriyyīn, Al-Shubaiyyīn, dan Al-Ashariyyīn, masing-masing memperoleh 100 wasaqs dari gandum Khaibar.

Di sisi lain, Nabi SAW pernah membagi-bagikan lahan milik negara yag terletak di As-Syiqq, Nathah, Al-Katibah (seputar Khaibar) kepada para sahabat. Ibnu Hisyam (2003) mengungkapkan, tanah tersebut dibagi menjadi 17 blok, dan masing-masing blok dibagi menjadi 100 kavling, yang kemudian dibagikan kepada kaum muslimin. Ibnu Hisyam (2003) mencatat, di antara sahabat yang menerima lahan pertanian subur itu adalah: Ali bin Abi Thalib, Az-Zubair bin al-Awwam, Thalhah bin Ubaidillah, Umar bin al-Khaththab, Abdurrahman bin Auf, Ashim bin Adhi dari Bany Al-Aljan, Usaid bin Al-Hushair, Al-Harits bin al-Khazraj, Na’im, Bani Bayadhah, Bani Ubaidah, Bani Hara dari Bani Salimah, Ubaid bin As-Shiham, Saidah, Gifar dan Aslam, An-Najjar, Haritsah dan Aus. Lalu, Nabi SAW menegaskan agar menjaga produktivitas lahan tersebut. Jika seseorang memiliki/menguasai lahan pertanian, kemudian diterlantarkannya, maka negara dapat menarik kembali hak atas tanah tersebut (Al-Karnni, 2012).

Tersebut juga dalam siroh Nabawyyah, bahwa di zaman Rasulullah SAW di Madinah terdapat individu-individu pemilik lahan pertanian, seperti Usman bin Affan, Muhairiq, dan Abu Tholhah. Kebun kurma yang sangat terkenal milik Abu Tholhah adalah Bairuha yang terletak seputar masjid Nabawi di Masdinah.

Bukan Sekedar Memadamkan Api

Dari gambaran di atas, Nabi SAW menjaga keseimbangan supply pangan yang disiapkan oleh negara dan sumber pangan dari individu-individu petani. Dengan demikian, akan terjadi keseimbangan harga, di mana harga tidak akan naik secara berlebihan. Di samping itu, Nabi pun melarang penimbunan barang. Jika operasi pasar masa kontemporer ini bersofat memadamkan api, yakni hanya dilakukan pada saat kenaikan harga akibat kelangkaan barang dan penimbunan, maka keseimbangan pangan yang dicontohkan Nabi dalam siroh bersifat “built ini” dan sistematis sebagai instrument pengendalian harga.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed