oleh

Pandemi Covid-19, Momentum Reformulasi Kebijakan Sektor Pangan

Setidaknya ada empat poin utama arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tertuang dalam rapat terbatas mengenai bahan kebutuhan pokok tanggal 21 April 2020, salah satunya adalah memanfaatkan situasi pandemik covid-19 ini menjadi momentum untuk mereformulasi kebijakan sektor pangan. Hal ini menjadi perhatian Bapak Presiden mengingat pangan merupakan kebutuhan azasi bagi manusia untuk keberlangsungan pembangunan nasional. Oleh karenanya,pemerintah sesuai amanat UU No 18/2012 harus menjamin penyediaan pangan dalam jumlah yang cukup, mutu dan gizi yang baik dengan harga yang wajar dan terjangkau.

Upaya pemenuhan kebutuhan pangan tersebut bukan tanpa kendala, produksi pangan yang tidak merata antar wilayah dan antar waktu dan karakteristik wilayah Indonesia yang berbentuk kepulauan dengan jarak, infrastruktur logistik yang kurang memadai menyebabkan biaya angkut transportasi menjadi tinggi, hingga akhirnya berimplikasi kepada kemampuan akses terhadap pangan bagi masyarakat. Disisi lain, wilayah yang memiliki potensi sumber daya tinggi dapat menghasilkan produksi yang tinggi, sementara wilayah yang sumber daya pertaniannya kurang tidak dapat menghasilkan produksi yang tinggi. Hal ini mengakibatkan terdapat wilayah sentra surplus dan wilayah defisit.

Untuk mengatasi permasalahan logistik pangan tersebut, Indonesia sejatinya telah memiliki instrument Cetak Biru Sistem Logistik Nasional yang tertuang didalam Perpres 26/2012, dengan tujuan jangka panjangnya adalah integrasi logistik antar pulau secara domestik dan secara internasional terkoneksi dengan ekonomi utama dunia, dengan efisien dan efektif, sehingga akan meningkatkan daya saing nasional untuk sukses dalam era persaingan antar jaringan rantai pasok global dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Sasaran utamanya tidak lain adalah menekan inflasi, disparitas harga dan ketersediaan pasokan.

Untuk mewujudkan itu semua, maka dibutuhkan reformasi kebijakan sektor pangan melalui Sistem Logistik Pangan Nasional (Sislognas) agar pengelolaan logistik pangan lebih efektif dan menjamin ketersediaan bahan pokok pangan dengan biaya logistik yang efisien.

Kinerja Sistem Logistik Nasional

Hingga saat ini kinerja sistem logistik nasional masih belum optimal, setidaknya bisa dilihat dari angka logistic performance index (LPI). Skor LPI Indonesia tahun 2018 dibandingkan 2016 naik sebesar 5,7% atau 3,15, hal ini membawa Indonesia di peringkat 46 dari 160 negara. Namun demikian, dibandingkan dengan negara di ASEAN, negara kita masih tertinggal. Indonesia menduduki peringkat 4 da10 negara ASEAN. Salah satu faktor yang paling mempengaruhi skor LPI adalah Infrastruktur. Infrastruktur Indonesia skornya hanya 2,65, nilai ini jauh lebih rendah dibandingkan Singapura, Malaysia, Thailand,Vietnam dan bahkan Brunei. Rendahnya skor infrastruktur ini dikarenakan biaya logistik dan pelayanan belum optimal.

Parameternya cukup mudah, kita bisa lihat fasilitas jalan dan pelabuhan di Indonesia atau jarak tempuh dari satu tempat ke tempat lain. Sebagai gambaran, jarak tempuh dari pabrik sekitar Jabodetabek menuju Pelabuhan Tanjung Priok memerlukan waktu semakin lama semakin panjang karena harus menembus kemacetan di setiap ruas jalan tol dalam kota. Akibatnya harga barang menjadi mahal sebagai implikasi naiknya ongkos distribusi, bahkan risiko bahan pangan yang memiliki umur simpan pendek bisa rusak sebelum sampai ke tujuan.

Secara umum, lemahnya sistem perlogistikan nasional kita disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, Komoditas. Pemerintah harus fokus pada komoditas yang ditetapkan dan menjadi komitmen Bersama untuk dikembangkan. Sejatinya Kementerian telah menetapkan Kepmentan 830/2016 tentang Lokasi Pengembangan Kawasan Pertanian Nasional, namun lagi-lagi komitmen dari pemerintah daerah perlu di tingkatkan sehingga tercapai sinergi. Kedua, Infrastruktur. Pelabuhan penghubung atau Hub Port harus dibangun dan terintegrasi dengan jalur darat dan udara. Ketiga, Pelaku dan Penyedia Jasa Logistik yang masih di dominasi perusahaan multinasional. Keempat, Teknologi Informasi yang masih rendah utamanya keterjangkauan singal dengan high sensitivity di wilayah Indonesia Timur, dan Kelima adalah Regulasi yang masih bersifat sektoral dan kelembagaan logistik yang belum mapan.

4 Strategi Utama Perbaikan Kebijakan Logistik Pangan Nasional

Sistem logistik pangan nasional diperlukan untuk menjamin stabilisasi pasokan dan harga pangan terintegrasi secara lokal, nasional dan global berdasarkan kedaulatan dan ketahanan pangan nasional di seluruh Indonesia. Setidaknya ada 4 strategi utama yang harus dilakukan. Pertama: Peningkatan Peran Pelaku Logistik Pangan dengan membangun simpul-simpul logistik pangan nasional dan konektivitasnya mulai dari pedesaan. Pembangunan simpul di tingkat desa menjadi titik fokus utama karena pelaku dan produk utama dari sistem logistik berasal dari petani. Ada beberapa langkah agar pembangunan di level perdesaan agar ini dapat terwujud, diantaranya (1) mengembangkan kemitraan dengan petani dan/atau kelompok tani dengan para pelaku rantai pasok; (2) meningkatkan kelengkapan fasilitas pascapanen pada petani (alat, mesin dan gudang); (3) meningkatkan kualitas teknologi pasca panen; (4) membangun sistem informasi secara online; (5) memperbaiki infrastruktur distribusi berupa optimalisasi jembatan timbang, peningkatan kapasitas pelabuhan sebagai sarana dan prasarana perdagangan antar pulau; (6) meningkatkan kualitas SDM petani, dan (7) meningkatkan sinergitas antara para pelaku logistik.

Kedua, Peningkatan Produksi pada Wilayah Defisit dengan tujuan mendekatkan produksi kepada konsumen. Pemetaan wilayah surplus dan defisit menjadi pijakan utama dalam menentukan kebijakan sistem logistik pangan yang efektif dan efisien. Hasil pemetaan supply dan demand pangan akan diperoleh informasi apakah suatu daerah mengalami kelebihan (surplus) atau kekurangan (shortage).  Untuk wilayah yang defisit maka produksi harus ditingkatkan lelaui penambahan areal luas tanam, penyediaan input produksi, dan sarana prasadana produksi.

Ketiga, Perbaikan Sistem Distribusi untuk meningkatkan kelancaran distribusi melalui efisiensi rantai pasok dan intervensi distribusi (bantuan biaya distribusi dari wilayah produsen ke konsumen), pembangunan Food Hub, peningkatan digital marketing, penyedia jasa pengiriman barang (transporter, freight forwarder, shipping liner, EMKL, dsb) dari tempat asal barang (shipper) ke tempat tujuannya (consignee), dan jasa penyimpanan barang (pergudangan, fumigasi, dan sebagainya).

Keempat, Diversifikasi Pangan Lokal melalui peningkatan konsumsi pangan lokal sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap beras dengan mengembangkan kawasan industri pangan lokal. Mengenai poin diversifikasi pangan lokal ini, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo telah instruksikan kepada seluruh kepala dinas provinsi untuk mengembangkan 1 produk pangan lokal 1 lokasi agar pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyrakat tercukupi dan bahkan mampu memberikan kontribusi bagi kecukupan pangan dunia

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed