Pemerintah Pastikan Tidak Ada Pembatasan Pembelian Beras di Kota Bekasi

PanganNews.id, Bekasi - Kota Bekasi memastikan tidak ada pembatasan pembelian beras di Kota Bekasi, Jawa Barat.

Diketahui, beredar isu Kota Bekasi menerapkan kebijakan pembatasan pembelian beras hanya 10 kilogram atau dua kantong beras dalam kemasan per hari di toko ritel.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bekasi, Robet TP Siagian mengatakan bahwa sebagaimana yang telah disampaikan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, dipastikan stok beras dalam negeri masih dalam posisi aman.

Menurut dia, ketersediaan beras di gudang Perum Bulog mencapai 1,7 juta ton untuk bulan Oktober. Jumlah cadangan beras ini akan meningkat 2 juta ton pada November mendatang.

"Jika melihat ketersediaan beras Perum Bulog sebesar 1,7 juta ton beras untuk Oktober dan 2 juta ton beras pada November," kata dia.

Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan bantuan pangan senilai Rp 8 triliun. Bantuan ini akan menyasar 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Terkait dengan adanya ke khawatiran masyarakat terhadap pembatasan pembatasan pembelian beras maksimal 10 kilogram per konsumen per hari di ritel modern adalah merupakan inisiatif atau kebijakan manajemen toko ritel.

Lebih lanjut, Robet menjelaskan bahwa skema pembatasan pembelian beras di toko ritel tersebut dikhususkan pada beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang digelontorkan oleh Perum Bulog.

"Untuk jenis beras yang dibatasi 2 pack di pasar ritel, hanya berlaku untuk beras SPHP yang dari Bulog," ujar dia.

Adapun, untuk pembatasan pembelian beras komersial diserahkan ke masing-masing ritel. Dengan kata lain, pemerintah tidak akan melakukan intervensi pasar.

"Kalau untuk beras komersial, itu tergantung dari kebijakan ritel masing-masing," kata dia.

Robet menerangkan, bahwa pembatasan pembelian beras SPHP yang berasal dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) ini merupakan strategi pemerintah untuk memperluas jangkauan penyaluran. Hal ini sebagaimana arahan Presiden Jokowi untuk memudahkan jangkauan masyarakat.

"Perlu dipahami beras SPHP ini berasal dari CBP yang digelontorkan secara luas ke masyarakat demi stabilisasi pasokan dan harga. Ini juga merupakan arahan Bapak Presiden Joko Widodo yang memerintahkan agar beras pemerintah disalurkan secara masif," kata Robet.

Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan Dinas, ketersedian stok di ritel maupun di toko beras aman," imbuhnya.

Robet lanjut mengatakan meski sekarang kondisi stok beras masih aman untuk diperoleh masyarakat, pihaknya tetap akan rutin mengecek ketersediaan stok beras di pasaran.

Dasar pelaksanaan kegiatan stabilisasi stok beras di masyarakat dikatakannya,  Pemkot Bekasi berpedoman pada instruksi Pemerintah Pusat melalui Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Beras. 

Dijelaskan, Instruksi ini dikeluarkan dengan pertimbangan bahwa untuk menjaga keterjangkauan harga beras di tingkat konsumen, pemerintah melakukan stabilisasi pasokan dan harga beras melalui penetapan harga eceran tertinggi beras.  

"Dari Intruksi ini Pemkot Bekasi menindaklanjutinya dengan memantau ketersediaan beras di pasaran. Namun apabila terjadi kelangkaan beras. Maka Pemerintah Kota Bekasi bekerjasama dengan Bulog untuk melakukan operasi pasar," pungkas Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bekasi Robet TP Siagian.

Editor : R Muttaqien