PanganNews.id, Surabaya- Mulai tahun ini, sebanyak 10.000 hektar lahan kering di 13 kabupaten yang tersebar di 7 provinsi Indonesia akan dikelola secara terpadu menjadi kawasan hortikultura.
Proyek besar ini, yang dikenal sebagai Horticulture Development in Dryland Areas Project (HDDAP), bertujuan untuk mendukung program makan siang gratis dengan menyediakan bahan baku pangan berkualitas.
Proyek ini mencakup Kabupaten Pakpak Bharat, Dairi, Karo, Sumedang, Batang, Wonosobo, Sumenep, Gresik, Lumajang, Buleleng, Enrekang, Gowa, dan Ende. Kementerian Pertanian mengandeng Asian Development Bank (ADB) dan International Fund for Agricultural Development (IFAD) dalam pelaksanaan HDDAP.
Direktur Jenderal Hortikultura yang juga Plt Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Prihasto Setyanto, menjelaskan bahwa proyek ini akan mengelola kawasan hortikultura terpadu dari hulu hingga hilir.
"Selain mempersiapkan bahan baku untuk program makan siang gratis, HDDAP diharapkan mampu mengungkit dan mengakselerasi pengembangan hortikultura nasional menjadi lebih maju dan mendunia," ujar Prihasto saat acara peluncuran HDDAP di Surabaya pada Kamis 16 Mei 2024 kemarin.
Prihasto menambahkan bahwa HDDAP akan mengkonsolidasikan 10.000 hektar lahan kering dan petani hortikultura dalam wadah Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP).
Ini bertujuan untuk menghasilkan produk hortikultura berkualitas tinggi yang sesuai dengan kebutuhan domestik, industri, dan ekspor. Produk yang dikembangkan mencakup cabai, bawang merah, mangga, durian, manggis, jeruk, sayuran daun, tanaman obat, dan berbagai buah lainnya.
"Penentuan lokasi di 13 kabupaten dari total 514 kabupaten di Indonesia ini telah melalui serangkaian proses perencanaan panjang dan melalui feasibility study," jelas Prihasto.
Model kemitraan bisnis yang diusung HDDAP akan melibatkan KEP dan sektor swasta, dengan target berdirinya satu KEP yang bankable di setiap daerah proyek.
Hingga kini, telah teridentifikasi 17 pihak swasta, termasuk perbankan, yang siap terlibat dalam proyek ini. Peran perbankan dalam HDDAP adalah menyediakan skema dan layanan kredit usaha bagi petani melalui jaminan KEP untuk keberlanjutan usaha.
Prihasto juga optimis bahwa HDDAP, yang berjalan efektif mulai 2024 hingga 2028, akan memberikan dampak ekonomi signifikan bagi petani hortikultura.
"Simulasi sederhana terhadap rencana pengembangan komoditas hortikultura di lokasi HDDAP diproyeksi akan meningkatkan keuntungan petani hingga Rp 1,4 triliun atau naik 99 persen," katanya.
Penulis : Ajat Nicko
Editor: R Muttaqien


Komentar Pembaca
Sampaikan pendapat dengan santun dan sesuai topik berita.
Masuk untuk ikut berdiskusi.
MasukBelum ada komentar. Jadilah yang pertama berdiskusi.