Pangannews.id - Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat menekankan pentingnya peningkatan kesejahteraan petani untuk mendorong produktivitas sektor pertanian di Jawa Barat.
Hal ini diungkapkan oleh Ketua Komisi II DPRD Jabar, Bambang Mujiarto, saat membahas RAPBD Tahun Anggaran 2025 di UPTD Balai Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, Selasa, 22 Oktober 2024.
Bambang menegaskan bahwa sektor pertanian, khususnya pangan, tetap menjadi salah satu pilar utama perekonomian di Jawa Barat, yang wilayahnya sangat luas. Selain meningkatkan produktivitas, kesejahteraan petani harus menjadi fokus utama dalam program-program pemerintah daerah.
Menurutnya, selain peningkatan produktivitas, kesejahteraan para petani juga harus menjadi prioritas dalam program-program yang akan dijalankan oleh pemerintah daerah.
"Bukan hanya mengejar target untuk meningkatkan produktivitasnya saja, tetapi para pelaku usahanya dalam hal ini kalangan petani juga mendapatkan manfaat dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan," ujar Bambang.
Ia juga menegaskan pentingnya perhatian lebih bagi para petani yang dianggap sebagai "pahlawan pangan" Indonesia. Kesejahteraan mereka harus dijamin melalui berbagai kebijakan yang didorong oleh Pemprov Jabar, agar kebutuhan para petani terpenuhi dengan baik, termasuk pembiayaan produksi.
"Pemprov Jabar menjadi corong utama agar para petani menjadi lebih sejahtera, kebutuhannya terpenuhi, pembiayaan produksinya terserap dengan baik. Bukan hanya sekedar menghitung angka-angka sebagai kebanggaan secara administrasi. Tetapi sentuhan langsung jauh lebih penting," tegas Bambang.
Selain itu, Bambang juga menekankan peran penting penyuluh pertanian dan Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) dalam mendampingi para petani.
Peran mereka dianggap sebagai garda terdepan dalam menjaga dan meningkatkan produktivitas pertanian, yang harus bekerja secara sinergis dengan pelaku pertanian.
"Sehingga kinerja para pelaksana atau pelaku pertanian bisa lebih optimal sebagai satu kesatuan," tambahnya.
Pembahasan RAPBD TA 2025 juga dilakukan dengan mitra strategis Komisi II untuk meninjau apakah program-program yang direncanakan sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Jika ada kekurangan, Bambang memastikan akan ada penyesuaian demi terciptanya program yang efektif dan dapat langsung dirasakan oleh masyarakat luas.
Editor: Adi Permana
Komentar Pembaca
Sampaikan pendapat dengan santun dan sesuai topik berita.
Masuk untuk ikut berdiskusi.
MasukBelum ada komentar. Jadilah yang pertama berdiskusi.