Pangannews.id - Presiden RI Prabowo Subianto menargetkan Indonesia mencapai swasembada pangan dalam tiga hingga empat tahun mendatang. Target ini mencakup rencana pencetakan lahan panen seluas empat juta hektar pada akhir masa jabatannya.
Namun, sejumlah pakar menilai bahwa target tersebut memerlukan upaya luar biasa, terutama mengingat tantangan di sektor pertanian saat ini.
Guru Besar Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian UGM, Prof. Subejo, menegaskan bahwa untuk mencapai swasembada pangan, diperlukan kebijakan yang tepat guna.
"Target itu tentu tidak mudah dengan segala tantangan yang ada sekarang ini," ungkapnya, dikutip pada Senin, 4 November 2024.
Salah satu tantangan utama adalah masifnya konversi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian, yang semakin memperumit usaha peningkatan produksi padi di tengah ancaman perubahan iklim.
Subejo menyebutkan bahwa swasembada pangan tidak dapat tercapai tanpa adanya kebijakan terintegrasi. Menurutnya, upaya ekstensifikasi, intensifikasi, dan diversifikasi perlu dilaksanakan dengan melibatkan berbagai lembaga di tingkat pusat dan daerah.
"Ekstensifikasi atau pembukaan lahan baru bisa dilakukan dengan skala yang terbatas supaya manageable," jelasnya.
Selain itu, intensifikasi di daerah basis produksi pangan juga perlu diperkuat. Intensitas tanam yang masih di bawah 200 persen, menurut Subejo, dapat ditingkatkan hingga tiga kali tanam per tahun dengan dukungan sistem irigasi yang baik.
"Peluang untuk meningkatkan intensitas penanaman terbuka lebar jika sistem irigasi diperbaiki," tambahnya.
Subejo juga menyoroti masalah pasca panen, di mana harga seringkali anjlok saat panen raya karena sistem distribusi logistik yang belum merata.
Ia menyarankan pengembangan sistem informasi produksi dan distribusi pangan untuk menjaga stabilitas harga.
"Dengan sistem informasi, peluang distribusi produk lebih merata sehingga stabilitas harga dapat terjamin," ujarnya.
Pentingnya edukasi literasi finansial bagi petani juga ditekankan oleh Subejo. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang digagas pemerintah dinilai kurang efektif karena pola pikir petani yang masih konvensional.
"Pemerintah harus memberikan edukasi literasi pembiayaan pada para petani," kata Subejo.
Selain itu, efisiensi produksi pertanian di Indonesia dinilai masih rendah, terlihat dari tingginya biaya produksi beras yang mencapai Rp5.500 per kilogram, hampir dua kali lipat dari biaya di Vietnam.
Subejo mengusulkan mekanisasi dan inovasi seperti budidaya hemat air dan pupuk untuk menekan biaya produksi.
Ia juga menekankan pentingnya manajemen yang lebih baik di kalangan petani. Sering kali, hasil panen digunakan langsung untuk kebutuhan sehari-hari tanpa perencanaan ke depan.
Menurut Subejo, pengembangan kelembagaan petani yang kuat dan diversifikasi produk bisa menjadi solusi untuk meningkatkan daya saing dan stabilitas pendapatan petani.
"Akan lebih baik jika dikombinasi dengan jasa seperti agro wisata," tandasnya.
Subejo menutup pernyataannya dengan mengingatkan bahwa kebijakan impor beras yang sering dilakukan pemerintah bukanlah solusi jangka panjang bagi ketahanan pangan.
"Pemerintah sebaiknya mencari solusi yang menyentuh akar masalah agar ketahanan pangan dapat terjamin tanpa ketergantungan pada impor," pungkasnya.
Editor: Adi Permana
Komentar Pembaca
Sampaikan pendapat dengan santun dan sesuai topik berita.
Masuk untuk ikut berdiskusi.
MasukBelum ada komentar. Jadilah yang pertama berdiskusi.