Pemerintah Targetkan Dana Bansos Rp100 Triliun untuk 2025

Pangannews.id - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa pemberian bantuan sosial (bansos) dari pemerintah akan diprioritaskan kepada masyarakat yang termasuk dalam tiga kategori utama: miskin ekstrem, miskin, dan miskin relatif.

"Bansos itu terutama untuk yang miskin. Semua yang miskin itu ada tiga level. Jadi ini yang menjadi prioritas Pemerintah," kata Muhaimin di Jakarta, Sabtu malam (30/11/2024).

Menurutnya, penerima bantuan sosial akan dipilih berdasarkan tingkat kesulitan ekonomi yang mereka alami, dengan fokus utama pada mereka yang benar-benar membutuhkan bantuan.

Muhaimin menjelaskan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk bansos bertujuan sebagai bantalan sosial untuk mengantisipasi kesulitan hidup yang dihadapi masyarakat miskin.

Pemerintah berupaya untuk meningkatkan alokasi dana bansos dengan cara efisiensi dan perampingan program dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Meskipun angka pasti peningkatan dana tersebut belum diputuskan, langkah ini diharapkan dapat memperbesar alokasi bansos dan membantu masyarakat ekonomi lemah untuk menjadi lebih produktif.

Pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 di Bogor, Muhaimin menyampaikan harapannya agar alokasi dana bansos dapat mencapai Rp100 triliun pada tahun 2025.

"Kami berharap ini sukses dan paling tidak kita berdoa 2025 ini akan ada tambahan bantuan sosial. Moga-moga bisa sampai Rp100 triliun," kata Muhaimin.

Pemerintah juga sedang menggeser paradigma bantuan sosial dengan fokus pada program pemberdayaan ekonomi. Program ini akan menyasar sekitar 8,3 persen dari total penduduk Indonesia, setara dengan 23 hingga 24 juta jiwa, dengan 2,3 juta jiwa di antaranya tergolong dalam kategori miskin ekstrem.

Program pemberdayaan ini mencakup berbagai inisiatif seperti pelatihan keterampilan, akses permodalan, penciptaan pasar, peningkatan kelas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta penyediaan bahan baku produksi.

Dengan adanya program ini, pemerintah berharap masyarakat yang sebelumnya bergantung pada bantuan sosial dapat menjadi lebih mandiri dan produktif.

Editor : Adi Permana