Jawa Timur Kehilangan 5.000 Hektare Sawah Setiap Tahun, DPRD Jatim Tegaskan Harus Ada Sanksi

Pangannews.id - Penyusutan lahan pertanian di Jawa Timur menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Setiap tahun, rata-rata 5.212 hektare lahan produktif beralih fungsi menjadi kawasan perumahan, industri, hingga infrastruktur jalan.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Renny Pramana, menilai kondisi ini sebagai sinyal bahaya bagi masa depan pertanian di wilayah tersebut.

"Ini warning bagi sektor pertanian kita. Langkah tegas pengurangan lahan pertanian harus dilakukan. Percuma program pertanian diintensifkan kalau lahan terus berkurang," kata Renny, dikutip Selasa, 15 Juli 2025.

Ia menekankan pentingnya konsistensi dalam penerapan tata ruang. Tanpa penguatan terhadap kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B), program lumbung pangan desa, dan hilirisasi hasil pertanian rakyat, ketahanan pangan di tingkat daerah akan semakin rentan.

"Konversi lahan pertanian produktif di Jatim mencapai 5.212 hektare per tahun. Tanpa penguatan kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B), lumbung pangan desa, dan hilirisasi hasil pertanian rakyat, ketahanan pangan kita akan rapuh," ungkap Renny.

Sekitar 35 persen masyarakat Jawa Timur diketahui masih menggantungkan hidup dari sektor pertanian.

Namun banyak daerah dinilai abai menerapkan kebijakan tata ruang secara disiplin, sehingga alih fungsi lahan terus terjadi.

"Tata ruang harus konsisten dalam menopang ketahanan pangan. Itu urusan tata ruang wilayah masing-masing. Harus dipertahankan untuk pertanian, peternakan, dan ketahanan pangan," tegasnya.

Ia menambahkan, perlu adanya sanksi yang benar-benar dijalankan bagi pelanggaran tata ruang.

"Harus tetap ada sanksi yang ditegakkan. Kalau tidak, lahan akan terus menyusut, masyarakat yang paling dirugikan," sambung Renny yang juga menjabat Bendahara DPD PDIP Jatim.

Sementara itu, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim dari Komisi B, Ony Setiawan, menyebut bahwa pemerintah provinsi sebenarnya telah menjalankan berbagai program teknis seperti intensifikasi, tumpangsari, hingga pemanfaatan lahan pekarangan dan kerja sama dengan Perhutani. Namun hal itu belum cukup.

"Ya itu secara teknis sudah dilakukan di Pulau Jawa, Jawa Timur khususnya, seperti intensifikasi, tumpangsari, dan pemanfaatan lahan sekitar hutan. Tapi kalau lahannya terus dikonversi ya ruwet maneh, wilayah hijau habis," ujarnya.

Ia mencontohkan pada 2024 lalu, sekitar 80 ribu hektare sawah di berbagai daerah lumbung pangan seperti Lamongan, Bojonegoro, Jember, Banyuwangi, dan Madiun telah dioptimalkan dengan pola tanam IP400 (empat kali panen dalam setahun).

"Ini langkah antisipasi. Namun kalau RTRW daerah kota atau kabupaten masih tidak memihak pertanian, ya habislah. Penopangnya tidak ada," tegas Ony.

Ia juga mendorong adanya diversifikasi usaha tani melalui pengembangan peternakan, terutama di lahan non-sawah. Namun akses petani terhadap bantuan ternak dinilai masih berbelit di lapangan.

"Tidak semua lahan bisa jadi sawah, makanya diberikan kambing, sapi, dan ayam. Tetapi untuk mendapatkan bantuan ternak itu sangat sulit di lapangan," jelasnya.

Editor: Adi Permana