Distribusi Pupuk Bersubsidi Masih Seret, Bapanas Desak Percepatan ke Sentra Produksi

Pangannews.id - Badan Pangan Nasional (Bapanas) meminta PT Pupuk Indonesia (Persero) untuk mempercepat distribusi pupuk subsidi ke tangan petani, terutama di wilayah sentra produksi pangan.

Hingga 10 Agustus 2025, data penyaluran masih tertahan di angka 47,5 persen dari total alokasi nasional, atau sekitar 4,54 juta ton. Angka tersebut dinilai belum cukup aman untuk menghadapi musim tanam mendatang.

“Memang 47,5 persen ini secara nasional bisa dilihat sebagai capaian awal, tapi tantangan nyatanya adalah apakah pupuk itu sudah benar-benar sampai ke petani tepat waktu dan tepat sasaran,” kata Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas, Andriko Noto Susanto, Rabu (13/8/2025).

Bagi Bapanas, keberhasilan distribusi pupuk bukan hanya soal serapan anggaran atau angka nasional, melainkan realisasi di lapangan, terutama di daerah lumbung pangan.

“Distribusi ini tidak bisa santai. Kita bicara soal waktu yang sensitif dalam musim tanam. Kalau terlambat, dampaknya ke produksi bisa serius,” ujar Andriko.

Andriko menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan kebijakan penambahan alokasi pupuk subsidi tahun ini. Kebijakan tersebut dinilai sebagai faktor penting yang ikut mendorong stok beras nasional ke level tertinggi sepanjang sejarah.

Namun, menurut Andriko, peningkatan kuota saja tidak cukup jika distribusinya masih bermasalah.

“Pak Presiden sangat konsen dengan kesejahteraan petani. Alokasi pupuk ditambah signifikan. Tapi ini harus ditindaklanjuti dengan distribusi yang sigap dan efisien,” katanya.

Dalam konteks efisiensi distribusi, Bapanas juga memberi sinyal perlunya perbaikan sistem, terutama menyusul pengalihan penyaluran pupuk dari distributor lama ke Koperasi Produsen (Kopdes) Merah Putih. Sebanyak 27.000 distributor lama dieliminasi, dan sistem distribusi kini menghadapi transisi besar.

Andriko menilai transisi ini harus dijaga ketat agar tidak menciptakan kekosongan distribusi di lapangan.

“Perubahan sistem harus dibarengi kesiapan infrastruktur dan kontrol distribusi. Jangan sampai justru memperlambat,” tegasnya.

Editor : Adi Permana