DPR Minta Pemerintah Cermat Kelola Perubahan Pasar Beras

Pangannews.id - Menyikapi kelangkaan beras premium di sejumlah ritel modern, Anggota Komisi IV DPR RI Rina Sa’adah mengingatkan pemerintah agar lebih waspada dalam menjaga stabilitas pasokan beras nasional.

Ia menilai situasi ini bukan hanya soal pasokan, tetapi juga membawa dampak pada struktur distribusi dan pelaku usaha di sektor perberasan.

Menurut Rina, kekosongan beras premium di pasar modern bisa menjadi celah bagi penggilingan padi kecil dan pasar tradisional untuk kembali memainkan peran signifikan.

Selama ini, penggilingan besar mendominasi pasar karena efisiensi biaya produksi yang tinggi. Namun, dominasi itu sering membuat penggilingan kecil terpinggirkan.

“Kondisi sekarang bisa menjadi momen kebangkitan bagi pelaku usaha kecil, terutama penggilingan padi rakyat dan pasar tradisional. Tapi momentum ini harus dikelola dengan hati-hati,” ujar Rina, Senin (18/8/2025).

Ia menegaskan, peluang yang muncul dari perubahan ini juga menyimpan sejumlah risiko, seperti ketidakteraturan kualitas beras, fluktuasi harga, hingga potensi inefisiensi distribusi. Oleh karena itu, menurut Rina, ada tiga langkah strategis yang perlu segera diambil pemerintah.

Pertama, mendorong modernisasi penggilingan padi skala kecil agar mampu menghasilkan beras dengan mutu yang lebih seragam dan sesuai standar.

Kedua, menjaga stabilitas harga gabah dan beras melalui pemanfaatan cadangan pangan pemerintah serta intervensi pasar secara tepat sasaran.

Ketiga, memastikan sistem logistik dan distribusi beras berjalan efisien agar stok bisa tersebar merata ke seluruh wilayah.

“Kalau ini dijalankan dengan pengawasan yang kuat dan tata kelola yang baik, kita bisa menyeimbangkan efisiensi yang dimiliki penggilingan besar dengan pemerataan manfaat dari penggilingan kecil,” jelasnya.

Tujuan akhirnya adalah tercapainya harga beras yang stabil, meningkatnya kesejahteraan petani, dan tetap terjaganya daya beli masyarakat di tengah dinamika harga pangan.

Pernyataan ini disampaikan Rina sebagai tanggapan atas temuan Kementerian Pertanian yang mengungkap dugaan kecurangan dalam perdagangan beras.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebelumnya mengumumkan bahwa sebanyak 212 merek beras premium dan medium yang beredar di pasaran tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah. Manipulasi kualitas dan harga ini disebut menyebabkan kerugian konsumen hingga Rp99,35 triliun.

Amran juga menyampaikan bahwa upaya penindakan terhadap beras oplosan diharapkan mampu mendorong terciptanya struktur pasar beras yang lebih sehat. Dalam skema baru ini, penggilingan gabah rakyat dan pasar tradisional dinilai akan memiliki ruang yang lebih luas untuk berkembang.

Editor : Adi Permana