Subsidi Angkutan Jadi Opsi Pemerintah Atasi Lonjakan Harga Beras di Wilayah 3T

Pangannews.id - Pemerintah tengah menggodok rencana pemberian subsidi biaya angkut logistik untuk menekan harga beras di wilayah-wilayah dengan ongkos distribusi tinggi, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), termasuk Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menjelaskan, kebijakan subsidi ini sedang dikaji lintas kementerian sebagai respons atas masih tingginya harga beras di wilayah timur Indonesia yang disebabkan oleh mahalnya biaya transportasi dan tantangan geografis.

“Masalah pangan di setiap daerah berbeda. Kalau di wilayah timur kendalanya adalah logistik, maka solusinya bisa melalui subsidi angkutan atau dukungan transportasi khusus,” ujar Sudaryono dalam konferensi pers usai rapat koordinasi di Jakarta, Senin (20/10/2025).

Ia menegaskan, subsidi logistik menjadi upaya pemerintah menghadirkan keadilan harga pangan nasional, agar masyarakat di daerah terpencil mendapatkan harga beras yang setara dengan wilayah barat dan tengah.

“Kami ingin semua zona, termasuk zona 3, merasakan stabilitas harga yang sama seperti wilayah lain,” ujarnya.

Hasil pemantauan Satgas Pangan Polri menunjukkan bahwa harga beras di sebagian besar wilayah sudah menurun, namun wilayah timur masih mencatat harga tertinggi.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebut, dari 59 kabupaten yang sebelumnya melaporkan harga di atas harga eceran tertinggi (HET), kini hanya tersisa 20 kabupaten, sebagian besar berada di Papua, Maluku, dan NTT.

“Secara umum harga di zona 1 dan 2 sudah sesuai HET, bahkan ada yang di bawah. Tapi di zona 3, harga beras masih tinggi karena biaya logistik yang berat,” ungkap Listyo.

Menurutnya, intervensi pemerintah melalui subsidi angkutan sangat diperlukan agar harga beras di wilayah timur dapat mendekati harga di wilayah lain.

“Kita perlu pendekatan khusus untuk wilayah timur agar beban distribusi bisa ditekan,” ujarnya.

Dari sisi teknis, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa subsidi biaya angkut nantinya dapat dilaksanakan oleh Perum Bulog, sebagai lembaga yang memiliki jaringan distribusi pangan hingga ke pelosok daerah.

“Subsidi angkutan bisa saja diterapkan, nanti teknisnya akan dikoordinasikan dengan Bulog. Sekarang yang terpenting adalah memastikan operasi pasar tetap berjalan,” kata Amran.

Ia menjelaskan, operasi pasar beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) masih menjadi langkah utama pemerintah menjaga stabilitas harga. Program ini akan berlangsung hingga awal tahun depan karena stok nasional masih cukup, sekitar satu juta ton.

Data Panel Harga Pangan Nasional per 20 Oktober 2025 menunjukkan, rata-rata harga beras SPHP nasional berada di angka Rp12.534 per kilogram, sedikit di atas HET nasional Rp12.500 per kilogram.

Secara zonasi, harga di zona 1 tercatat Rp12.195 per kg, zona 2 Rp12.780 per kg, sedangkan zona 3 mencapai Rp13.330 per kg.

Untuk beras medium, harga nasional mencapai Rp13.844 per kg, juga melewati HET Rp13.500 per kg. Di zona 3, harga bahkan tembus Rp16.500 per kg, jauh di atas batas HET Rp15.500.

Editor : Adi Permana