Konsumsi Tembus 16 Juta Butir per Bulan, Pemkab Bandung Bangun Ribuan Peternakan Ayam Petelur

Pangannews.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung menyiapkan strategi jangka panjang untuk memperkuat pasokan telur lokal dengan merencanakan pengembangan ribuan titik peternakan ayam petelur.

Langkah ini diarahkan untuk menopang Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat yang terus meningkat.

Bupati Bandung Dadang Supriatna mengatakan, konsumsi telur di wilayahnya saat ini mencapai sekitar 1.000 ton per bulan atau setara 16 juta butir. Untuk menutup kebutuhan tersebut, Pemkab Bandung menargetkan pembangunan sentra-sentra peternakan ayam petelur yang tersebar hingga tingkat desa.

“Program ini kami siapkan agar kebutuhan telur masyarakat bisa dipenuhi dari produksi sendiri, tidak lagi bergantung pada pasokan dari luar daerah,” kata Dadang dalam audiensi bersama Kementerian Koperasi di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan, program ketahanan pangan tersebut direncanakan mulai berjalan pada Januari 2026. Pada tahap awal, setiap desa ditargetkan memiliki minimal satu titik peternakan ayam petelur.

Dalam jangka panjang, jumlahnya ditingkatkan hingga 4.328 titik yang dapat berbentuk kandang individu maupun kandang kolektif di tingkat rukun warga (RW).

Menurut Dadang, peluang pengembangan peternakan ayam petelur di Kabupaten Bandung kian terbuka seiring bergulirnya Program MBG. Program nasional tersebut diperkirakan akan menciptakan perputaran ekonomi hingga Rp5,4 triliun di wilayah Kabupaten Bandung.

“Ini momentum besar untuk mendorong kemandirian pangan sekaligus membuka lapangan usaha baru, terutama bagi generasi muda melalui Karang Taruna,” ujarnya.

Secara teknis, pelaksanaan program akan melibatkan sejumlah pihak, antara lain Bank BJB dalam skema pembiayaan, Karang Taruna sebagai pelaksana di lapangan, serta Kementerian Koperasi yang berperan sebagai offtaker hasil produksi.

Pola ini disebut mengadopsi model sentra peternakan ayam petelur yang telah berjalan di Kabupaten Blora, Jawa Tengah.

Dadang menambahkan, Kabupaten Bandung dinilai siap menjalankan program tersebut karena didukung ketersediaan lahan dan sumber daya manusia yang tersebar di 280 desa dan kelurahan.

Ia berharap kolaborasi antara pemerintah daerah, perbankan, dan pemerintah pusat dapat memperkuat ketahanan pangan lokal sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan.

Editor: Adi Permana