Stok Beras Pecahkan Rekor, Wamentan Sudaryono Pastikan Cadangan Beras Nasional Aman Hadapi Musim Kemarau

Pangannews.id

2 jam yang lalu

Stok Beras Pecahkan Rekor, Wamentan Sudaryono Pastikan Cadangan Beras Nasional Aman Hadapi Musim Kemarau. (Foto: dok. Kementan)

PanganNews.id — Pemerintah mencatat capaian besar di sektor pangan nasional. Dari Januari hingga 18 Mei 2026, serapan beras nasional telah mencapai 2,8 juta ton atau sekitar 70 persen dari target 4 juta ton tahun ini.

Tak hanya itu, stok beras nasional juga menembus 5,37 juta ton. Angka tersebut menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.

Capaian ini disampaikan Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono saat Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/5/2026).

“Serapan beras Januari hingga 18 Mei mencapai 2,8 juta ton dan stok nasional mencapai 5,37 juta ton. Ini merupakan stok tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia,” kata Sudaryono.

Pria yang akrab disapa Mas Dar itu menilai capaian tersebut menunjukkan ketahanan pangan Indonesia semakin kuat di tengah tantangan global, mulai dari perubahan iklim hingga konflik internasional yang memengaruhi pasokan pangan dunia.

Menurutnya, pemerintah terus memperkuat kemandirian pangan melalui penyerapan gabah, perlindungan petani, dan penguatan cadangan beras pemerintah.

“Indonesia terus memperkuat kemandirian pangan nasional agar kebutuhan masyarakat tetap terjamin dalam kondisi apa pun,” ujarnya.

Sudaryono yang juga merupakan Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) itu menjelaskan, produksi beras nasional pada 2025 mencapai 34,69 juta ton. Jumlah tersebut naik 4,07 juta ton atau 13,29 persen dibandingkan tahun 2024.

Ia menyebut peningkatan produksi tersebut tidak lepas dari arahan Presiden, dukungan DPR RI, serta kerja keras para petani di seluruh Indonesia.

“Produksi beras tahun 2025 mencapai 34,69 juta ton atau naik 13,29 persen dibandingkan tahun sebelumnya,” jelas Sudaryono yang juga merupakan anak seorang petani asal Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah itu.

Meski stok beras meningkat, pemerintah tetap mewaspadai ancaman musim kemarau panjang pada 2026.

Berdasarkan prediksi BMKG, musim kemarau mulai terjadi sejak April di wilayah Nusa Tenggara dan diperkirakan meluas ke berbagai daerah lain dengan puncak kemarau pada Agustus.

Untuk mengantisipasi dampaknya terhadap produksi pangan, pemerintah memperkuat cadangan beras nasional agar pasokan dan harga tetap stabil.

Pemerintah juga telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Tahun 2026–2029.

Melalui kebijakan tersebut, Perum Bulog ditargetkan menyerap gabah setara 4 juta ton beras dengan harga pembelian gabah kering panen (GKP) sebesar Rp6.500 per kilogram di tingkat petani.

Di sisi lain, perlindungan terhadap petani terus diperkuat melalui kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

Saat ini, rata-rata harga gabah di tingkat petani mencapai Rp6.815 per kilogram atau sekitar 4,85 persen di atas HPP yang ditetapkan pemerintah.

Kementerian Pertanian, lanjut Sudaryono, sangat optimistis target serapan beras dapat tercapai karena potensi panen nasional masih tinggi dalam beberapa bulan ke depan.

Pada Mei 2026, potensi panen diperkirakan mencapai 929 ribu hektare atau setara 2,75 juta ton beras. Sedangkan Juni diperkirakan mencapai 841 ribu hektare atau setara 2,47 juta ton beras.

Disisi lain, Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi, atau yang akrab disapa Titiek Soeharto mengapresiasi langkah pemerintah dalam memperkuat cadangan pangan nasional.

Menurutnya, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang kini melampaui 5 juta ton menunjukkan kinerja pemerintah semakin kuat dalam menjaga stabilitas pangan dan harga gabah petani.

“Hingga Mei 2026 stok CBP telah melampaui 5 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah,” ujarnya.

Meski demikian, DPR RI mengingatkan pemerintah agar tetap mewaspadai ancaman krisis pangan global akibat perubahan iklim, konflik geopolitik, dan gangguan perdagangan internasional. (*/Adv)