oleh

Urgensi Cadangan Pangan di Tengah Ancaman Krisis Pangan

Oleh:Munawar Khalil N |ASN Kementerian Pertanian, Pemerhati Kebijakan Pangan dan Pertanian, Pangan Institute

Ancaman krisis pangan dilontarkan oleh FAO beberapa waktu lalu seiring di tengah situasi dunia menghadapi pandemi Covid-19. Ancaman ini beralasan mengingat penguncian wilayah memperlambat panen di berbagai belahan dunia serta berimbas pada jutaan pekerja di sektor pertanian. Akhirnya perdagangan pangan mengalami penurunan yang tentunya menggangu distribusi pangan ke pasar.

Peringatan yang sama juga diserukan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, pada Selasa (9/6) lalu. Dia meminta negara-negara bertindak cepat untuk menghindari kesulitan pangan akibat pandemi ini.

Menghadapi situasi ini, Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan meminta jajarannya agar terus berupaya menjaga ketersediaan dan stabilitas pangan di seluruh wilayah.

Kementerian Pertanian sebagai sektor yang berperan dalam penyediaan pangan telah merumuskan beberapa langkah strategis dalam mengantisipasi krisis pangan. Salah satunya dengan mendorong penguatan cadangan pangan.

UU 18 tahun 2012 tentang Pangan membagi dua kategori cadangan pangan yaitu cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat. Cadangan pangan pemerintah dikuasai dan dikelola oleh pemerintah yang ada di semua tingkatan mulai dari pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga cadangan pangan pemerintah desa. Sementara itu, cadangan pangan masyarakat merupakan persediaan pangan yang dimiliki oleh masyarakat seperti di pedagang, komunitas, dan rumah tangga.

Cadangan pangan pemerintah pusat hinga saat ini masih berfokus pada beras sebagai pangan pokok. Data per 17 Juni 2020, total cadangan beras pemerintah (CBP) yang ada di Bulog mencapai 1,3 juta ton. Angka ini masih sangat aman karena jumlah ideal CBP berdasarkan perhitungan pemerintah adalah 1 hingga 1,5 juta ton.

Peran Daerah

Meskipun berdasarkan kalkulasi di atas stok beras nasional dinyatakan aman, UU Pangan juga menuntut adanya Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD), mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga desa. Bahkan masyarakat juga didorong untuk membangun cadangan pangan dalam bentuk lumbung pangan masyarakat.

Adanya dorongan ini semakin besar di tengah situasi pandemi Covid-19 yang berdampak pada kondisi ekonomi, dan pada akhirnya memengaruhi keterjangkauan masyarakat terhadap pangan. Pada saat yang sama pengangguran dan kemiskinan diprediksi akan mengalami peningkatan sebagai dampak pandemi ini. Pemerintah tentu harus melakukan langkah antisipatif terutama terkait dengan pemenuhan kebutuhan pangan sebagai kebutuhan dasar yang tidak bisa disubtitusi dengan kebutuhan lain.

Pengalokasian dan penyaluran CPPD ini menjadi wewenang Pemda yang harus terus didorong. Beberapa daerah yang memiliki CPPD sudah menyalurkan untuk membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan. Kabupaten Serang dan Tangerang di Provinsi Banten telah menyalurkan bantuan CPPD yang mencapai 300 ton pada medio Mei 2020 lalu.

Demikian juga Sulawesi Tengah dan Jawa Tengah misalnya, telah berkomitmen melakukan penambahan alokasi CPPD melalui refokusing anggaran untuk meningkatkan pelayanan bantuan pangan terhadap masyarakat terdampak Covid-19.

Pemerintah harus terus mendorong daerah yang belum memiliki CPPD. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, daerah yang sudah memiliki CPPD ada 29 provinsi dan 239 kabupaten/kota. Namun volumenya masih belum mencapai ketentuan berdasarkan Permentan No. 11 tahun 2018.

Dorongan agar pemda segera mengalokasikan anggaran untuk CPPD juga sudah ditekankan melalui Surat Menteri Pertanian No. 03 Tahun 2020 dan Instruksi Mendagri No 2 tahun 2020. Adanya sinergi kelembagaan ini diharapkan meningkatkan komitmen daerah dalam penguatan CPPD serta memberikan dampak positif terhadap perjuangan melawan pandemi.

Peran Serta Masyarakat

Cadangan pangan pemerintah memang dibutuhkan sebagai salah satu wujud kehadiran pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan. Namun demikian, peran serta masyarakat juga sangat penting sehingga masyarakat dapat secara mandiri memenuhi kebutuhan pangan di situasi tertentu. Oleh karena itu, pemerintah mendorong penguatan lumbung pangan masyarakat.

Lumbung pangan sudah dikenal lama dan menjadi kearifan lokal terutama di masyarakat pedesaan di berbagai wilayah Indonesia. Lumbung ini merupakan antisipasi masyarakat dalam menjaga ketahanan pangan di daerahnya manakala terjadi gagal panen, paceklik, serangan hama atau bencana alam. Budaya dan kearifan lokal ini jika dipertahankan dengan baik maka tidak akan ada masyarakat yang menderita kelaparan karena kebutuhan pangan dapat dipenuhi dari pangan yang disimpan di lumbung.

Kementan melalui Badan Ketahanan Pangan (BKP) memfasilitasi pembangunan lumbung pangan masyarakat dengan tujuan mengangkat kembali sistem kegotongroyongan yang pernah ada sebagai suatu cara berpikir antisipatif dalam upaya menjaga ketahanan pangan. Tahun 2020 ini BKP memfasilitasi pengisian LPM di lebih dari 5.000 lokasi di seluruh Indonesia.

Upaya pemerintah tersebut diharapkan dapat membangkitkan gairah masyarakat terutama para petani di pedesaan untuk kembali memanfaatkan sistem lumbung pangan ini sebagai bagian dari solusi dalam menangani persoalan ketahanan pangan.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

News Feed