Pangannews.id - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan akan memberikan berbagai bentuk insentif bagi perusahaan yang membangun pabrik etanol di Indonesia.
Hal ini dilakukan untuk mendukung penerapan bahan bakar campuran bioetanol 10 persen (E10) yang ditargetkan berlaku penuh pada tahun 2027.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, dukungan tersebut bisa berupa tax holiday hingga jaminan pasar bagi produsen etanol di dalam negeri.
“Pasti ada insentif. Bisa dalam bentuk tax holiday, dan pasarnya juga sudah jelas,” ujar Bahlil usai menghadiri Upacara Hari Jadi Pertambangan dan Energi di kawasan Monas, Jakarta, Jumat (24/10/2025).
Menurut Bahlil, pemerintah saat ini tengah menjajaki peluang kerja sama dengan investor asal Brasil untuk pembangunan pabrik etanol.
Pembahasan itu menjadi tindak lanjut dari penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Indonesia dan Brasil yang dilakukan baru-baru ini.
“Semalam setelah penandatanganan MoU, kami sempat berdiskusi. Ada kemungkinan besar investor dari Brasil ikut masuk,” ungkapnya.
Bahlil menjelaskan, untuk mendukung penerapan mandatori E10 pada 2027, Indonesia membutuhkan pasokan etanol sebanyak 1,4 juta kiloliter (KL).
Pemerintah, katanya, berupaya agar seluruh kebutuhan tersebut dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri tanpa perlu mengimpor.
Karena itu, ia menekankan pentingnya percepatan pembangunan pabrik etanol di berbagai daerah, baik yang berbahan baku singkong, jagung, maupun tebu.
“Pembangunan pabrik etanol ini akan membuka banyak lapangan pekerjaan di sektor pertanian. Prosesnya tentu perlu mekanisasi dan teknologi, tapi manfaatnya besar bagi ekonomi daerah. Begitu bahan bakunya ditanam, kita bangun pabriknya di situ,” ujar Bahlil.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan pabrik etanol berbahan tebu berpotensi dibangun di Merauke, Papua Selatan, sementara untuk bahan baku singkong masih dalam tahap pemetaan lokasi.
“Kami rencanakan seluruh kebutuhan etanol dipenuhi dari dalam negeri,” kata Bahlil menegaskan.
Sebelumnya, Bahlil menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui kebijakan mandatori E10 sebagai bagian dari strategi transisi energi bersih, sekaligus untuk menekan impor bahan bakar minyak (BBM) dan menurunkan emisi karbon.
Menanggapi rencana tersebut, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menyatakan kesiapan perusahaan untuk melaksanakan program pemerintah itu.
“Pertamina siap menjalankan program E10. Langkah ini sejalan dengan upaya memperkuat ketahanan energi nasional,” ujar Simon.
Editor : Adi Permana
Komentar Pembaca
Sampaikan pendapat dengan santun dan sesuai topik berita.
Masuk untuk ikut berdiskusi.
MasukBelum ada komentar. Jadilah yang pertama berdiskusi.