Lebih dari 90 Persen Bahan Baku Obat Indonesia Masih Bergantung pada Impor

Pangannews.id - Ketergantungan Indonesia terhadap bahan baku obat impor masih menjadi tantangan dalam memperkuat kemandirian industri farmasi nasional. Lebih dari 90 persen kebutuhan bahan baku obat (BBO) di dalam negeri masih dipenuhi dari impor.

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar mengatakan, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian, terutama di tengah dinamika geopolitik global yang berpotensi mengganggu rantai pasok bahan baku obat.

Hal itu disampaikan Taruna saat menjadi pembicara utama dalam Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026 di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya, Kamis (12/11/2026).

Menurut Taruna, Indonesia sebenarnya memiliki peluang besar untuk membangun kemandirian bahan baku obat. Potensi keanekaragaman hayati yang melimpah serta jumlah penduduk lebih dari 287 juta jiwa menjadi modal penting bagi pengembangan industri farmasi nasional.

Namun, potensi tersebut perlu didukung penguatan riset hingga hilirisasi agar hasil penelitian dapat dikembangkan menjadi produk yang siap digunakan dan dipasarkan.

Ia menyebut ada empat tantangan utama yang harus diatasi, yakni kesesuaian kebutuhan, kesiapan teknologi, pembuktian dan pembiayaan, serta regulasi dan komersialisasi.

“Kesesuaian kebutuhan, kesiapan teknologi, pembuktian dan pembiayaan, serta regulasi dan komersialisasi merupakan empat tantangan utama yang harus dipenuhi,” ujar Taruna.

Untuk mendorong hilirisasi penelitian, BPOM mengembangkan program BRIDGE (Bersinergi dalam Riset Inovatif Berdaya Saing Global dan Ekspansi Pasar). Program ini diarahkan untuk mempertemukan peneliti dengan industri agar hasil riset dapat dikembangkan menjadi inovasi yang memiliki daya saing.

Hingga 3 November 2026, sebanyak 31 penelitian dari 21 lembaga penelitian telah difasilitasi melalui program tersebut.

Selain mendorong hilirisasi, BPOM juga memberikan dukungan terhadap percepatan registrasi obat bahan alam yang dikembangkan dari hasil inovasi. Dukungan ini dipaparkan Direktur Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik BPOM, Imelda Ester Riana, dalam sesi panel layanan inovasi KSTI 2026.

Taruna menegaskan, upaya membangun kemandirian farmasi nasional membutuhkan kolaborasi akademisi, dunia usaha, dan pemerintah atau Academia, Business, Government (ABG).

Akademisi dan lembaga riset berperan menghasilkan inovasi serta teknologi, industri mendukung investasi dan hilirisasi, sementara pemerintah menyiapkan regulasi berbasis sains sekaligus memastikan keamanan dan mutu produk.

“Dari Made in Indonesia menjadi Innovated in Indonesia. Dengan kolaborasi ABG, kita membangun masa depan Indonesia sebagai pusat inovasi dan produksi farmasi yang menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan tamu terhormat di kancah global,” kata Taruna.

Editor : Adi Permana