POPSI Minta Ekspor Sawit Satu Pintu Tak Lemahkan Posisi Petani

Pers Pangannews

2 jam yang lalu

Ilustrasi petani sawit. (Foto : AI)

Pangannews.id - Rencana penerapan kebijakan ekspor sawit satu pintu dinilai perlu dibarengi mekanisme yang mampu melindungi posisi petani swadaya. Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) mengingatkan, tanpa jaminan harga yang adil, kebijakan tersebut berisiko menambah persoalan di tingkat petani.

Ketua Umum POPSI Mansuetus Darto mengatakan, petani sawit swadaya selama ini berada pada posisi tawar yang relatif lemah dalam rantai pasok. Karena itu, pemusatan ekspor harus dirancang agar tidak membuat petani semakin bergantung pada pelaku perdagangan.

“Petani swadaya sudah lama berada di ujung rantai pasok yang paling lemah posisi tawarnya. Kalau ekspor sawit dipusatkan tanpa ada jaminan standar harga dan tata kelola yang adil, yang paling dulu terdampak adalah petani,” kata Darto dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (13/8/2026).

Menurut dia, POPSI tidak mempersoalkan upaya pemerintah menata ekspor. Namun, mekanisme tersebut harus dipastikan tidak berubah menjadi lapisan tambahan dalam rantai perdagangan yang mengambil keuntungan dari harga di tingkat petani.

“Kami tidak menolak niat pemerintah menata ekspor, tapi jangan sampai instrumen ini justru menjadi lapisan baru yang mengambil untung dari harga di tingkat petani,” ujarnya.

Darto menilai kekhawatiran tersebut perlu menjadi perhatian karena perkebunan sawit swadaya memiliki porsi besar dalam industri sawit nasional. Sekitar 40 persen perkebunan sawit Indonesia merupakan kebun swadaya.

Data perkebunan nasional yang dikutip Darto juga mencatat sekitar 2,5 juta pekebun mengelola lahan sawit dengan luas sekitar 6,5 juta hektare.

Karena itu, ia meminta pemerintah menetapkan tata kelola yang jelas dan mengikat sebelum PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) menjalankan fungsi sebagai agen penjual tunggal.

Selain aturan yang jelas, POPSI mendorong adanya mekanisme akuntabilitas publik serta pengawasan independen terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut.

Pandangan serupa disampaikan organisasi lingkungan Satya Bumi. Direktur Eksekutif Satya Bumi Andi Muttaqien menilai kebutuhan terhadap tata kelola dan pengawasan semakin penting karena DSI akan menangani komoditas strategis, termasuk sawit dan ferro alloy berbasis nikel.

Editor : Adi Permana