PanganNews.id Jakarta - Oleh : Entang Sastraatmadja
Sekitar 65 tahun silam, Proklamator bangsa Bung Karno telah menyatakan pangan merupakan mati hidup nya suatu bangsa. Setiap Pemerintahan perlu serius menangani masalah pangan. Arti nya, siapa pun diri nya dan dari partai politik mana pun diri nya berangkat, tapi kalau sudah diberi mandat untuk menjadi pemimpin bangsa, maka sebuah kesalahan yang sangat fatal kalau diri nya tidak memperhatikan soal pangan secara sungguh-sungguh.
Bagi bangsa kita, pangan merupakan sumber kehidupan dan penghidupan rakyat. Pangan, dalam arti luas inilah yang memberi banyak lapangan kerja bagi warga bangsa. Selain itu, kita juga paham, pangan yang dikonsumsi merupakan penyambung nyawa kehidupan. Tanpa pangan, bisa saja disamakan dengan tanpa kehidupan. Itu sebab nya, Pemerintah bertanggungjawab untuk menciptakan kondisi agar pangan harus cukup dan selalu tersedia sepanjang waktu.
Keseriusan Presiden Jokowi dalam pembangunan pangan, betul-betul berwujud nyata. Untuk mempertegas komitmen Pemerintahan nya, Presiden Jokowi telah menerbitkan Peraturan Presiden No. 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional. Lembaga pangan tingkat nasional inilah yang akan mengatur urusan pangan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Kehadiran dan keberadaan Badan Pangan Nasional dituntut untuk membenahi beragam soal tentang pembangunan pangan.
Pembangunan pangan, bukan hanya sekedar meningkatkan produksi atau produktivitas hasil pertanian menuju swasembada. Lebih jauh nya lagi harus mampu meningkatkan kesejahteraan para produsen pangan itu sendiri. Pembangunan pangan, tidak hanya bicara tentang swasembada, namun juga dimintakan untuk mempetkuat ketahanan pangan dalam rangka meraih kemandirian dan kedaulatan pangan. Hal ini dapat dimengerti karena yang nama nya pembangunan, selalu akan melibatkan produsen hingga konsumen.
Kita, bangsa yang hidup di Tanah Merdeka, sesungguh nya patut bersyukur. Pasal nya, tentu bukan dikarenakan di negeri ini tersedia banyak bahan pangan, tapi kalau dikaitkan dengan mata pencaharian masyarakat nya, sebagian warga bangsa berkiprah di dunia pangan. Dari hulu hingga hilir, betapa banyak anak bangsa yang menggantungkan kehidupan nya di sektor pangan. Dari sini, kemudian lahir adagium pangan untuk kesejahteraan. Pangan untuk kemakmuran. Dan pangan untuk keberkahan hidup.
Sudah puluhan tahun lalu Bung Karno berbicara tentang penting nya bangsa kita mengejar kedaulatan pangan. Hal itu dikumandangkan dalam pidato peletakan batu pertama pembangunan gedung Fakultas Pertanian-Universitas Indonesia pada 27 April 1957. Dalam pidato yang monumental tersebut, Bung Karno bukan hanya menyampaikan pesan moral soal pangan, namun Proklamator Bangsa Indonesia pun telah memberi peringatan agar kita diminta untuk berhati-hati dalam menyikapi pembangunan pangan.
Hal ini menjadi sangat menarik bila dikaitkan dengan pernyataan "tidak ada satu pun negara di dunia ini yang bubar jalan karena kelebihan bahan pangan, namun sejarah mencatat ada negara yang hancur lebur dan berantakan, dikarenakan kekurangan bahan pangan". Itu sebab nya, sangat tidak dianjurkan bila kita memandang sebelah mata terhadap pembangunan pangan. Pangan perlu dipandang secara utuh, holistik dan komprehensif. Pangan bukan pembangunan sektoral, tapi sepatut nya dikemas sebagai pembangunan multi-sektor.
Bung Karno sangat tepat dengan menyatakan pangan merupakan mati hidup nya sebuah bangsa. Pesan semacam ini sepantas nya kita simpan dalam relung-relung nurani yang paling dalam. Bukan saja pesan ini berpandangan jauh ke depan, tetapi juga mengingatkan kepada para pengelola pembangunan di masa datang agar dalam merancang tata kelola prmbangunan pangan tetap berpijak kepada realitas. Jangan terjebak kepada hal-hal yang utophis. Apalagi berkiprah seperti orang yang ingin mengecat langit.
Yang tidak boleh dilupakan, Bung Karno lewat pernyataan diatas, mengingatkan agar kita dapat melahirkan politik pangan yang elegan dalam menjawab tantangan pembangunan pangan yang semakin rumit dan menjelimet. Politik pangan yang akan dipilih, mestilah yang berpihak kepada rakyat banyak, bukan hanya kepada sekelompok orang. Keberpihakan ini, mesti dibuktikan lewat kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan pangan itu sendiri.
Politik pangan yang perlu digarap dengan serius, salah satu nya mewujudkan kedaulatan pangan. Ini penting karena Kedaulatan Pangan adalah konsep pemenuhan pangan melalui produksi lokal. Kedaulatan pangan merupakan konsep pemenuhan hak atas pangan yang berkualitas gizi baik dan sesuai secara budaya, diproduksi dengan sistem pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Kedaulatan pangan jangan dikemas hanya sebuah kemauan politik, namun yang lebih penting untuk dilskukan adalah sampai sejauh mana kita mampu mengejawantahkan nya.
Lalu, bagaimana meraih nya ? Kedaulatan pangan dicapai melalui lima usaha, yaitu peningkatan produksi pangan pokok, stabilisasi harga bahan pangan, peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pangan, mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan, dan perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat. 5 langkah ini dinilai efektip untuk ditempuh, mengingat kedaulatan pangan memang impian kita sejak lama. Bahkan dalam UU No. 18 Tahun 2012, istilah kedaulatan pangan tidak pernah lepas dari pengertian ketahanan dan kemandirian psngan.
Keinginan Bung Karno agar bangsa kita berdaulat terhadap pangan, rupa nya ditindak-lanjuti oleh Presiden Jokowi seperti yang dapat dibaca pada Nawacita nya Orang Nomor 1 di Indonesia. Salah satu poin penting yang perlu jadi bahan perenungan adalah bagaimana agar kita menjadi bangsa yang berdaulat terhadap pangan. Apakah kalau ke 5 langkah diatas dapat ditempuh, maka secara otomatis kedaulatan pangan dapat diraih ? Rasa nya belum tentu juga. Banyak syarat lain untuk menjadi bangsa yang berdaulat di bidang pangan.
Apa yang diingatkan Bung Karno tentang pangan, kelihatan nya menjadi sangat penting untuk dijadikan bahan perenungan kita bersama. Suka atau pun tidak, Bung Karno adalah sosok yang visioner. Diri nya mampu membaca isyarat jaman. Pangan merupakan kebutuhan mendasar manusia. Terlebih-lebih di negara kita, dimana sebagian besar warga masyarakat nya sangat menggantungkan diri kepada satu bahan pangan karbohidrat yaitu beras. Itu sebab nya, pemenuhan pangan yang cukup menjadi penentu perjalanan bangsa kita ke depan.
Pandemi Covid 19 memang masih belum berakhir. Sergapan ulang nya bisa saja terjadi lewat varian baru nya. Kita jangan pernah lengah untuk menghadapi nya. Protokol Kesehatan tetap harus ditempuh. Begitu pun dengan vaksinasi. Yang cukup penting untuk disiapkan adalah soal ketersediaan pangan. Kita perlu serius menangani nya. Apalagi jika hal ini dikaitkan dengan peringatan Badan Pangan Dunia (FAO) yang menyatakan paska pandemi Covid 19, bangsa-bangsa di dunia akan dihadapkan kepada krisis pangan global. Kita tidak boleh lagi santai menghadapi ramalan tersebut. Kita harus sigap dan cerdas untuk mencari solusi terbaik nya.
Kini pokok masalah nya sudah mulai tergambarkan. Kehati-hatian dan kewaspadaan dalam menjawab tantangan pembangunan pangan ke depan, tetap harus kita lakukan dengan serius. Kita jangan sampai keliru dalam menelorkan kebijakan yang sifat nya strategis. Kita harus selalu mengingat atas pesan moral Bung Karno. Jadikan pesan ini sebagai ruh dari pembangunan pangan di negeri ini. Insha Allah segenap warga bangsa bakal terhindar dari jebakan pangan yang kerap kali menghantui kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. (PENULIS, KETUA HARIAN DPD HKTI JAWA BARAT).


Komentar Pembaca
Sampaikan pendapat dengan santun dan sesuai topik berita.
Masuk untuk ikut berdiskusi.
MasukBelum ada komentar. Jadilah yang pertama berdiskusi.