PanganNews.id, Pekalongan - Pemerintah dan DPRD Kota Pekalongan menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).
Penyusunan Raperda RPPLH itu untuk mengimplementasikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam segala tahapan pembangunan menuju pembangunan secara berkelanjutan.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan, Joko Purnomo mengungkapkan bahwa pengaturan lingkungan hidup secara regulatif dalam dokumen publik ini menjadi langkah krusial untuk mendorong keseimbangan antara pemanfaatan dan ketersediaan sumberdaya alam, yang pada gilirannya mendukung lembaga pembangunan yang berkelanjutan.
Dalam proses penyusunan RPPLH, kata dia, perhatian khusus diberikan terhadap dampak yang mungkin terjadi akibat pemanfaatan sumber daya alam. Melalui identifikasi masalah yang berpotensi, diharapkan dapat dihindari dampak lingkungan yang merugikan masyarakat.
"Untuk RPPLH ini adalah suatu dokumen tertulis untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kota Pekalongan dalam kurun waktu 30 tahun mendatang mulai Tahun 2023 hingga 2053," kaya Joko, Jumat 22 September 2023.
Menurutnya, dokumen ini menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan sebagainya.
Sebab, intisari di dalam dokumen ini adalah penjaringan isu isu dan solusi yang dijabarkan berupa langkah-langkah dari tahun pertama hingga 5 tahun keenam, walaupun tidak sedetail ke nilai angkanya, tetapi programnya sudah jelas.
Dengan dukungan dan partisipasi semua pihak yang terlibat, Pemkot Pekalongan berharap diharapkan daerahnya dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan demi keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
"Ke depan, dokumen ini juga bisa menjadi acuan dukungan terhadap visi misi pemerintahan mendatang. Mengingat, beberapa fokus pembahasan yang ada dalam dokumen ini keterkaitan dengan permasalahan kompleks yang ada di Kota Pekalongan, diantaranya persoalan sampah, pencemaran air, banjir rob, penurunan tanah, air bawah tanah, kualitas udara, penghijauan atau Ruang Terbuka Hijau (RTH)," pungkas Joko.
Penulis : Egi Abdul Mugni
Editor : R Muttaqien
Komentar Pembaca
Sampaikan pendapat dengan santun dan sesuai topik berita.
Masuk untuk ikut berdiskusi.
MasukBelum ada komentar. Jadilah yang pertama berdiskusi.