Harga Kebutuhan Pokok Terus Naik, DPR RI Desak Bentuk Panja Pangan 

PanganNews.id, Jakarta - Anggota Komisi VI Darmadi Durianto meminta pembentukan  Panja Pengawasan Pangan.

Hal itu karena ada lonjakan harga kebutuhan pokok penyumbang inflasi, terutama menjelang Natal 2023 dan Tahun Baru (Nataru) 2024. 

Ia menyebut, harga pangan di Indonesia terus mengalami kenaikan meski terbilang tidak signifikan. Data itu ia dapatkan dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Dalam data tersebut disampaikan bahwa komoditas pangan masih menjadi penyumbang inflasi terbesar pada November 2023. 
 
Ia menilai swasembada beras yang dicanangkan oleh Pemerintah bersama BUMN sektor pangan belum mampu mencapai target yang ditetapkan.

Di sisi lain, PT Bulog telah mengantongi izin untuk impor beras sebanyak 3,8 juta ton pada tahun 2023. Namun, berdasarkan laporan yang diterima, harga beras malah menanjak.

“Sekarang kok udah impor (beras) begitu banyak, harganya malah naik berkisar Rp15.000. Apa yang salah dari strategi PT Bulog ini?," tanya dia, Sabtu 9 Desember 2023.

Padahal, lanjutnya, kuota tersebut merupakan jumlah impor beras terbesar selama lima tahun terakhir. Ia bahkan turun langsung ke lapangan untuk melihat secara riil harga beras di Pasar.

"Sekarang kok udah impor begitu banyak, harganya malah naik berkisar Rp15.000. Kita turun ke lapangan ke masyarakat ibu-ibu pun mengeluh (karena) harga kebutuhan pokok tidak terkendali. Apa yang salah dari strategi PT Bulog ini?" ungkap Darmadi.

Sebab itu, ia mempertanyakan kolaborasi antara dua pihak tersebut. "Mungkin itu harus diteliti.

"Sebenarnya, saya pribadi, harus ada Panja pengawasan untuk meneliti apakah ada mafia yang bermain di sini, apakah pemerintah yang salah strategi, atau bagaimana, itu yang harus dikaji lebih mendalam," ujar Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Selain PT Bulog, dirinya pun mempertanyakan PT Sang Hyang Seri dalam mendukung peningkatan produksi pangan melalui penyediaan benih padi. Berdasarkan laporan kinerja keuangan yang diterimanya, perusahaan tersebut merugi hingga mencapai Rp77 miliar dan dinilai belum mampu mengerek produksi beras di Indonesia secara signifikan.

Diketahui, PT Sang Hyang Seri kerap menerima penyertaan modal negara (PMN). Akan tetapi, menurutnya, jika tidak mampu mencapai target, Komisi VI akan mengevaluasi apakah PT Sang Hyang Seri berhak atau tidak menerima PMN pada tahun mendatang.

"Nah, ini pun juga menjadi pertanyaan. Soal PNM ke depannya nanti akan dibahas lebih lanjut di Komisi VI DPR," tandas legislator Dapil DKI Jakarta III itu. 

Penulis : Egi Abdul Mugni 
Editor: R Muttaqien