Pemerintah Beri Rp1.060 Triliun untuk Bantuan Langsung, Segini untuk Kebutuhan Pangan 

PanganNews.id, Jakarta - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan merealisasikan anggaran senilai Rp1.060,0 Triliun untuk belanja yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa belanja tersebut diantaranya berupa belanja perlindungan sosial dan pangan seperti bansos, PKH, hingga BLT Elnino. Dana ini juga mencakup bantuan pendidikan, hingga pembangunan infrastruktur.

“Dari angka Rp1.840,4 triliun total belanja pemerintah pusat, yang dinikmati masyarakat Rp1.060,0 triliun, artinya lebih dari 57% belanja pemerintah pusat itu langsung dinikmati masyarakat,” kata dia, Minggu 17 Desember 2023.

Sri Mulyani merincikan, untuk bantuan sosial, pemerintah telah merealisasikan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp27,9 triliun untuk 9,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM), Kartu Sembako Rp44,3 triliun untuk 18,7 juta KPM, dan bansos pangan tahap I Rp8,2 triliun untuk periode Maret hingga Mei 2023.

Selain itu tu, pemerintah merealisasikan Rp42,4 triliun untuk bantuan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk sebanyak 96,7 juta peserta, juga bantuan ternak dan bantuan alat & mesin pertanian masing-masingnya Rp235,5 miliar dan Rp681,2 miliar, termasuk bantuan benih, mulsa, dan pupuk organik sebesar Rp1,5 triliun.

Pemerintah pun membayar subsidi dan kompensasi BBM sebesar Rp99,6 triliun dan melakukan penebalan bansos pada bantuan pangan tahap II sebesar Rp11,2 triliun untuk periode September hingga Desember 2023.

"Jadi ini total dari keseluruhan perlinsos baik yang langsung dalam bentuk cash maupun dalam bentuk sembako, daging ayam, bantuan ternak, bantuan alat pertanian dan, untuk membantu akses pelayanan bagi mereka yang tidak mampu membayar iuran jaminan kesehatan,” jelasnya.

Pada bidang pendidikan, Sri Mulyani menyampaikan bahwa pemerintah memberikan bantuan berupa Program Indonesia Pintar senilai Rp11,1 triliun kepada 20,3 juta siswa, Program KIP kuliah Rp12,7 triliun, BOS  (Kemenag) Rp10,6 triliun, bantuan operasional PTN Rp5,1 triliun, dan Kartu Prakerja Rp4,3 triliun.

Penulis : Egi Abdul Mugni 
Editor : R Muttaqien