Jelang Pemindahan IKN Nusantara, Masyarakat Kaltim Diharapkan Bisa Produksi dan Hasilkan Sumber Pangan Sendiri

PanganNews.id, Balikpapan - Banyak aspek jadi perhatian untuk dipersiapkan jelang pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ke tanah Kalimantan.

Salah satunya perhatian terhadap tonggak perubahan kebutuhan dasar dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional dan tak sekedar memperhatikan infrastruktur.

Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Kerja bersama Otorita Ibu Kota Nusantara, Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kaltim, Dinas Perkebunan Kaltim, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kaltim, Dinas Perindagkop UMKM Kaltim, serta Dinas Perikanan dan Kelautan Kaltim.

Dibuka langsung oleh Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim Baharuddin Muin dan dipimpin oleh Anggota Komisi II DPRD Kaltim Sapto Setyo Pramono di Hotel Platinum Balikpapan, belum lama ini.

“Masalah pangan atau kebutuhan saya rasa tidak pernah bisa tercukupi jika kita mengharapkan apa yang ada di Kaltim. Selama ini pemasok kebutuhan kita adalah dari Jawa dan Sulawesi, apalagi dengan kehadiran IKN," kata dia.

"Otomatis ini PR kita, pemerintah dan otorita kedepan. Oleh karena itu dari Dinas yang terkait hadir pada hari ini bisa menyampaikan strategi atau rumusan untuk kita diskusikan sebagai persiapan menghadapi perpindahan IKN di Kalimantan Timur,” imbuh Baharuddin.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kaltim Muhammad Samsun menyampaikan pandangannya terkait fokus yang semestinya tidak hanya bertumpu pada ketahanan pangan. 

Melainkan bagaimana masyarakat Kaltim dapat memproduksi dan menghasilkan sumber makanannya sendiri.

“Kalau berbicara ketahanan pangan sederhananya yang penting masyarakat Kaltim makan. Entah dari mana sumber pangannya, tapi kalau saya punya pemikiran yang berbeda dan lebih fokus pada swasembada pangan," kata Muhammad Samsun.

"Dimana kita bisa menciptakan sendiri, memproduksi sendiri sumber pangan kita untuk masyarakat Kaltim, itu jauh lebih baik daripada sekedar ketahanan pangan. Tapi memang ada tahapannya, minimal masyarakatnya makan dulu agar ketahanan berikutnya barulah swasembada,” imbuh dia.

Legislator Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini kemudian menyoroti soal Kaltim Green (Economy Green) yang telah lama digaungkan sejak kepemimpinan Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak. 

Menurutnya sampai hari ini transformasi ekonomi menuju ekonomi hijau belum berjalan maksimal. Terlebih anggaran yang dialokasikan juga tidak menggambarkan semangat mendukung kebijakan ke arah transformasi ekonomi yang dapat diperbaharui (sektor pertanian).

“Prospek ke depan yang memiliki nilai strategis dan merupakan leding sektor adalah sektor pertanian. Perlu dibentuk BUMD yang bergerak dibidang usaha pangan, melalui sinergitas dengan para petani yang ada di desa-desa. IKN sebagai target market dari hasil produksi pertanian yang ada di Kalimantan Timur,” pungkasnya.

Sebagaimana tercantum pada UU 18 Tahun 2012, ketahanan pangan ialah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup.

Baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

Selaras dengan itu, Anggota Komisi II DPRD Kaltim Sapto Setyo Pramono selaku Pimpinan Rapat berpesan agar seluruh pihak selain meningkatkan ketahanan pangan juga dapat berupaya dalam keberlanjutannya.

“Diskusi hari ini adalah sebagai membuka trigger diawal untuk ketahanan pangan. Bukan hanya kita bertahan saja, tetapi bagaimana kita menciptakan ketersediaan, harapannya juga aksesnya dapat terpenuhi, bahkan kita juga dapat menjaga stabilitas. Artinya itu berkelanjutan tidak hanya ketika kita perlu,” harap Sapto sekaligus menutup kegiatan.

Editor : R Muttaqien