Petani Sawit di Aceh Belum Tersentuh Program BPDPKS

PanganNews.id, Aceh - Argumen pemerintah yang menggabungkan kakao dan kelapa dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit mendapat respons dari masyarakat.

Salah satunya, Sekretaris DPW Apkasindo Aceh, Fadhli Ali yang mempertanyakan kebijakan tersebut lantaran petani kelapa sawit masih banyak belum tersentuh program BPDPKS.

“Produktifitas kelapa sawit rakyat hari ini masih sangat rendah, hal ini terkait dengan masih terbatasnya sarana dan prasarana, serta SDM petani yang masih lemah, kelembagaan petani juga belum kuat,” kata dia.

Dalam situasi seperti itu, kata dia, sungguh tidak tepat waktu untuk mengalihkan sebagian anggaran yang di kelola BPDPKS yang bersumber dari sawit untuk urusan kelapa dan kakao. 

Sebagai contoh di Aceh, produktivitas kelapa sawit rakyat masih sangat rendah di bawah produktivitas nasional

Rata-rata produktivitas sawit rakyat di Aceh 2,838 ton CPO/tahun. Sementara rata-rata nasional 3,745 ton CPO/tahun. Sementara best practice (praktik terbaik) pengelolaan kebun sawit perkebunan besar ada di Aceh, bisa menghasilkan lebih dari 6 ton CPO/tahun.

“Tapi produktivitas sawit rakyat masih sangat rendah. Dukungan anggaran BPDPKS belum sampai kesana, untuk meningkatkan sarpras dan SDM. Untuk memperkuat itu semua butuh dukungan besar dari BPDPKS. Produktivitas sawit petani akan meningkat,” jelas dia.

Artinya petani masih sangat membutuhkan dukungan dari BPDPKS. Ia meyakini provinsi lain juga sama, di mana para petani sawit sangat membutuhkan dukungan sarpras, namun bantuan yang diharapkan ada tapi belum terakses.

Hingga sekarang, baru 4 kegiatan Sarpras di Aceh yang mendapatkan dukungan dana BPDPKS dari 15 usulan. Yang lain masih menunggu. 

Artinya apa realisasi program sarpras untuk perani kelapa sawit masih sangat minim. Dalam situasi seperti itu BPDPKS mendapat tambahan tugas baru yang memanfaatkan dana yang bersumber dari kelapa sawit. Sementara petani sawit selama ini menerima harga lebih murah dari seharusnya Rp 285/Kg karena ada pungutan ekspor.

“Jadi uang yang di kelola BPDPKS itu uang sawit baik dari petani, perusahaan swasta dan holding PalmCo. Perlu ditanya juga apakah mereka setuju dana itu digunakan untuk kepentingan lain diluar sawit dan regulasinya bagaimana?” tanya Fadhli.

“Kami sangat setuju dengan rencana pemerintah untuk memberi perhatian lebih baik terhadap urusan perkelapaan dan perkakaoan. Tapi tolong jangan usik dulu kepentingan kami petani kelapa sawit. Masih banyak sekali petani belum tersentuh program BPDPKS. Produktivitas sawit petani yang selama ini rendah belum terdongkrak naik. Petani sawit belum terima bantuan pupuk, jalan akases dan drainase yang layak,” pungkas dia.