DPRD Jabar Tekankan Pentingnya Penyusunan APBD yang Transparan dan Melibatkan Masyarakat

Pangannews.id - Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ono Surono, menekankan pentingnya transparansi dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat.

Ia menyatakan bahwa proses tersebut harus melibatkan tidak hanya pihak legislatif dan eksekutif, tetapi juga masyarakat Jawa Barat secara aktif.

“Selain anggota dewan dan eksekutif, dalam penyusunan APBD kita juga harus bersama-sama masyarakat agar seluruh program di Jawa Barat diketahui oleh rakyat,” ujar Ono usai pelantikannya sebagai Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat masa jabatan 2024-2029. Pelantikan ini dilakukan dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Rabu, 9 Oktober 2024.

Ono juga menyoroti pentingnya perbaikan dalam sistem demokrasi elektoral yang dinilainya membutuhkan reformasi, mengingat besarnya biaya yang dikeluarkan dalam pemilihan legislatif.

"Pesta demokrasi pemilihan legislatif kemarin cenderung banyak mengeluarkan cost yang lebih besar, sehingga ini akan berpengaruh pada kinerja anggota DPRD baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ono mendorong agar para anggota dewan lebih sering terjun langsung ke masyarakat.

“Kami dorong agar banyak kegiatan-kegiatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Bagaimana membangun persepsi bahwa anggota dewan ini sering turun, bukan hanya saat pemilihan. Jika tidak, mereka akan kehilangan kepercayaan rakyat,” tambahnya.

Mengenai perbedaan fungsi antara DPR RI dan DPRD Provinsi, Ono menjelaskan bahwa meskipun cakupannya berbeda—DPR RI berskala nasional dan DPRD Provinsi lebih fokus pada Jawa Barat—tugas utamanya tetap sama.

“Masalah kesehatan, pendidikan, ekonomi, lingkungan hidup, dan infrastruktur menjadi tantangan yang serupa di semua tingkat legislatif,” jelas Ono.

Ia juga menekankan pentingnya penanganan serius terhadap daerah-daerah yang menjadi calon daerah otonomi baru (CDPOB) di Jawa Barat, mengingat indeks pembangunan manusia (IPM) di wilayah-wilayah tersebut masih rendah.

Selain itu, masalah pengangguran yang tinggi dan penurunan anggaran APBD sebesar enam triliun menjadi fokus yang harus diatasi.

"Infrastruktur dasar yang menjadi kebutuhan masyarakat itulah yang perlu kita dorong," pungkas Ono.

Editor: Adi Permana