Pemerintah Prioritaskan Akses Air untuk Masyarakat dalam Rencana Pembangunan Nasional

Pangannews.id - Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya akses air sebagai kewajiban yang harus diwujudkan negara. Hal ini disampaikan oleh Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Ervan Maksum.

Dalam Seminar Nasional "Resiliensi Pantai Utara (Pantura) Jawa terhadap Dampak Perubahan Iklim", yang digelar di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, pada Rabu (13/11/24), Ervan menekankan bahwa dalam pemerintahan saat ini, akses air merupakan "mandatory" atau kewajiban yang harus dipenuhi oleh negara.

"Untuk pemerintahan saat ini, akses air adalah mandatory," ujar Ervan dalam seminar yang dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk akademisi, praktisi, dan instansi pemerintah.

Tuntutan akan akses air ini semakin mengemuka setelah Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke Merauke, Papua Selatan, pada awal bulan November.

Saat berada di sana, Presiden bertemu dengan sejumlah orang Papua asli (OAP) yang meminta bantuan untuk memperoleh akses air bersih, setelah meninjau lahan percontohan pertanian skala besar yang sedang dikembangkan sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan lumbung pangan di wilayah tersebut.

Merespons permintaan tersebut, Presiden langsung menginstruksikan pengiriman unit desalinasi air yang mampu menghasilkan 200 galon air untuk masyarakat setempat.

"Beliau langsung mengirimkan unit desalinasi untuk bikin 200 galon di Papua, dan ini di tempat lain juga dikirimkan," kata Ervan.

Ketahanan air menjadi salah satu dari tiga fokus prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Pemerintah Indonesia telah merancang berbagai upaya transformatif untuk mengelola sumber daya air secara lebih efektif.

Di antaranya adalah memastikan agar neraca air di setiap wilayah sungai tidak mengalami defisit, meningkatkan kapasitas tampungan air hingga 200 meter kubik per kapita, serta mengembangkan sistem pengendalian banjir perkotaan yang terintegrasi dengan penyediaan air minum dan sanitasi.

Dalam konteks resiliensi wilayah, Ervan juga menyoroti upaya pengembangan infrastruktur di Pantai Utara Jawa (Pantura) yang mencakup peningkatan kapasitas infrastruktur pengendalian banjir perkotaan. Proyek ini bertujuan untuk mengintegrasikan pengelolaan air minum dan sanitasi dengan pengamanan wilayah pesisir yang rentan terhadap dampak perubahan iklim.

Selain pendekatan struktural, pemerintah juga mengadopsi pendekatan non-struktural seperti program restorasi sungai, pengembangan fasilitas retensi banjir sementara, serta penguatan sistem peringatan dini banjir.

Langkah-langkah ini diharapkan dapat mengurangi risiko kerusakan yang disebabkan oleh bencana banjir, sekaligus memastikan kawasan Pantura dan daerah pesisir lainnya tetap dapat berkembang secara berkelanjutan dan tangguh dalam menghadapi perubahan iklim.

"Upaya ini kami rancang untuk memastikan kawasan Pantura Jawa dan daerah pesisir lainnya di Indonesia dapat terus berkembang secara berkelanjutan dan tangguh menghadapi perubahan iklim," kata Ervan.

Editor : Adi Permana