Tingkatkan Penanggulangan Stunting, BKKBN Minta Pemda Percepat Realisasi Anggaran

Pangannews.id - Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Nopian Andusti, meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk mempercepat realisasi anggaran Audit Kasus Stunting (AKS) menjelang akhir tahun 2024.

Dalam diskusi daring yang diadakan Rabu (20/11/24), Nopian mengungkapkan bahwa serapan anggaran untuk AKS hingga saat ini masih tergolong rendah, dengan pencairan baru mencapai 45,48 persen atau sekitar Rp18,84 miliar dari total anggaran sebesar Rp41,43 miliar.

"Kami berharap ada percepatan dalam koordinasi dan pelaksanaan anggaran AKS di tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota," ujar Nopian.

Menurutnya, AKS merupakan bagian dari sistem konvergensi layanan yang mendekatkan pelayanan kepada keluarga dengan dukungan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di daerah. Program ini bertujuan untuk mengidentifikasi kasus-kasus risiko stunting mulai dari calon pengantin, ibu hamil, pasca-persalinan, hingga balita.

Nopian juga menekankan pentingnya peran TPPS di daerah untuk memperkuat mekanisme operasional pendampingan keluarga berisiko stunting melalui audit kasus stunting.

"AKS tidak hanya berfungsi untuk mengidentifikasi masalah, tetapi juga memperkuat manajemen pendampingan keluarga berisiko stunting," tambahnya.

Lebih lanjut, Nopian menyatakan bahwa pendekatan AKS yang terintegrasi memungkinkan tim teknis dan pendamping keluarga untuk memiliki kemampuan literasi yang baik dalam berbagi data dan memahami bentuk pendampingan yang dibutuhkan, sesuai dengan rekomendasi para pakar dan tata laksana yang berlaku.

Tahun 2024 menjadi tahun terakhir berlakunya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Oleh karena itu, BKKBN berharap AKS dapat memberikan dampak yang nyata dalam menurunkan prevalensi stunting dengan mencegah terjadinya kasus baru.

Editor : Adi Permana