Pemerintah Bakal Tunda Bantuan Pangan pada Lebaran 2025

Pangannews.id – Pemerintah mengumumkan tidak akan menggelontorkan bantuan pangan, baik dalam bentuk stabilisasi harga beras (SPHP) maupun bantuan pangan (BP) pada Maret 2025 atau saat Lebaran.

Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan mengatakan, hal ini disebabkan karena saat tersebut sedang berlangsung puncak panen raya yang diperkirakan akan terjadi pada bulan Maret hingga April 2025.

"Puncak panen nanti Maret-April, agak maju sedikit. Jadi Maret-April enggak mungkin kita ada SPHP maupun bantuan pangan," kata Zulkifli di Jakarta pada Senin (5/1/2025).

Zulkifli menjelaskan bahwa bantuan pangan akan disalurkan pada bulan Januari dan Februari 2025, masing-masing sebesar 160 ribu ton per bulan. Sementara untuk beras dalam program SPHP, pemerintah akan menggelontorkan masing-masing 150 ribu ton selama dua bulan tersebut.

Mengenai distribusi bantuan pangan untuk empat bulan berikutnya, Zulkifli menambahkan bahwa hal itu akan diputuskan setelah puncak panen raya berakhir, atau sekitar setelah bulan April. Keputusan ini akan diputuskan dalam rapat terbatas (ratas) yang melibatkan berbagai pihak terkait.

"Yang empat bulannya kapan, nanti tunggu putusan ratas. Karena kita tidak ingin lagi panen ada SPHP, ada pembagian beras, nanti mengganggu harga. Nanti kami akan rapat, lihat panennya seperti apa, kalau sudah mulai musim kemarau, musim paceklik itu baru akan dibagi," kata Zulkifli.

Pemerintah memprediksi produksi beras tahun ini akan mencapai 32,8 juta ton, yang merupakan peningkatan signifikan dibandingkan dengan produksi tahun lalu yang hanya mencapai 30,34 juta ton. Zulkifli menekankan bahwa dengan produksi yang lebih besar ini, distribusi bantuan pangan dapat lebih tepat sasaran.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui bantuan pangan beras sebanyak 10 kilogram untuk setiap penerima manfaat selama enam bulan pada tahun 2025.

"Alhamdulillah, Bapak Presiden Prabowo sudah merestui bantuan pangan beras selama enam bulan tahun 2025. Jadi Januari, lalu Februari. Kemudian yang empat bulan lagi, nanti disesuaikan kapan bulannya," kata Arief dalam keterangannya.

Program bantuan pangan beras ini, lanjut Arief, merupakan bagian dari kebijakan ekonomi pemerintah untuk membantu masyarakat berpendapatan rendah dan menjaga keseimbangan pasokan pangan. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk memastikan kelancaran distribusi pangan di seluruh wilayah Indonesia.

Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat bahwa bantuan pangan beras memiliki andil besar dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia. BPS melaporkan bahwa pada Maret 2024, jumlah penduduk miskin Indonesia tercatat sebesar 25,22 juta orang, menurun 0,68 juta orang dibandingkan dengan Maret 2023 yang berjumlah 25,90 juta orang.

Editor : Adi Permana