Pangannews.id - Aset pertanahan seluas 33.115,6 hektare yang dimiliki Badan Bank Tanah saat ini akan dimanfaatkan untuk mendukung dua program prioritas pemerintah, yakni pembangunan tiga juta rumah dan swasembada pangan.
Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja, menyebutkan bahwa lahan yang dimiliki pihaknya tersebar di berbagai wilayah Indonesia, dan sebagian besar berpotensi mendukung ketahanan pangan serta penyediaan perumahan bagi masyarakat.
Parman menjelaskan bahwa salah satu kawasan yang memiliki potensi besar untuk mendukung program swasembada pangan adalah Lembah Napu di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, serta beberapa wilayah di Kalimantan. Lahan-lahan tersebut akan digunakan untuk berbagai kegiatan pertanian yang dapat mendukung ketahanan pangan nasional.
"Yang paling besar tentunya ada di Poso, kemudian Kalimantan. Di Bangka Belitung, kami juga sudah mendapatkan bekas lahan tambang Timah yang nanti akan dicari tanaman yang paling cocok," ujar Parman di Bandung, Jawa Barat, pada Sabtu (17/1/2025).
Salah satu lokasi yang dijanjikan untuk mendukung ketahanan pangan adalah lahan seluas 1.873 hektare di Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur. Di daerah ini, Bank Tanah berencana untuk melakukan edukasi dan pelatihan kepada masyarakat setempat mengenai pertanian, serta mendorong mereka untuk menanam berbagai komoditas pangan seperti singkong, pisang cavendis, dan lainnya.
Bank Tanah juga akan melibatkan mitra untuk membeli hasil pertanian yang dihasilkan oleh warga setempat. Di sisi lain, Bank Tanah juga memiliki beberapa lokasi lahan yang dapat digunakan untuk pembangunan perumahan, termasuk di Tanjung Balai Asahan, Tapanuli (Sumatera Utara), Purwakarta (Jawa Barat), serta Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur.
Parman menekankan bahwa pihaknya siap memfasilitasi penyediaan tanah bagi pembangunan perumahan, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"Namun, untuk pembangunan perumahan bagi MBR, kita perlu mempertimbangkan jumlah penduduk yang berminat untuk tinggal di daerah tersebut. Misalnya, di PPU, awalnya tidak ada penduduk yang berminat, tapi setelah ada pembangunan bandara, banyak yang klaim tanah di sana," kata Parman.
Sementara itu, Deputi Bidang Pemanfaatan Tanah dan Kerja Sama Usaha Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, mengungkapkan bahwa beberapa titik reforma agraria yang ada juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung kedua program prioritas pemerintah tersebut.
Salah satunya adalah di Poso, yang memiliki lahan seluas 1.500 hektare yang rencananya akan digunakan untuk penanaman berbagai komoditas pangan seperti padi, jagung, dan umbi-umbian.
"Beberapa titik reforma agraria ini bisa menunjang perumahan dan swasembada pangan. Di Poso, kami sudah merencanakan penanaman pangan, serta persiapan lahan untuk kawasan industri kecil yang mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG)," ujar Hakiki.
Ia juga menambahkan bahwa industri yang dikembangkan di kawasan tersebut tidak akan berskala besar, namun tetap dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian daerah dan mendukung pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Salah satu contoh industri kecil yang akan dikembangkan adalah industri susu, yang melibatkan proses pasteurisasi hingga pengemasan produk susu.
Editor : Adi Permana
Komentar Pembaca
Sampaikan pendapat dengan santun dan sesuai topik berita.
Masuk untuk ikut berdiskusi.
MasukBelum ada komentar. Jadilah yang pertama berdiskusi.