Menteri Wihaji: Pastikan MBG Sampai ke Ibu Hamil dan Balita, Bukan Anggota Keluarga Lain!

Pangannews.id - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga) sekaligus Kepala BKKBN, Wihaji, menegaskan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar bantuan pangan ini benar-benar sampai kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita sesuai dengan tujuan.

Dalam pernyataan resminya di Kantor Kemendukbangga, Jakarta, Rabu (19/2/2025), Wihaji mengungkapkan bahwa salah satu masalah yang sering terjadi di lapangan adalah distribusi makanan yang tidak tepat sasaran, di mana makanan yang seharusnya dikonsumsi oleh ibu hamil atau balita justru dimakan oleh anggota keluarga lain, seperti ayah.

Untuk itu, dia menekankan pentingnya kontrol yang lebih ketat agar makanan bergizi yang diberikan benar-benar sampai ke penerima manfaat yang tepat.

“Harus dipastikan makanan yang diberikan untuk ibu hamil dan balita dimakan oleh mereka, bukan oleh anggota keluarga lainnya,” ujarnya.

Saat ini, program MBG bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita diberikan dengan frekuensi satu hingga dua kali seminggu, sambil terus dilakukan evaluasi untuk menemukan solusi atas berbagai permasalahan yang ada.

Wihaji menambahkan bahwa distribusi MBG sedang dalam tahap simulasi untuk melihat kondisi di lapangan dan mencari solusi yang lebih baik.

"Ada yang masih seminggu sekali, dan ada yang sudah dua kali seminggu, ini semua masih dievaluasi berdasarkan kondisi masing-masing daerah," jelas Wihaji.

Untuk memastikan distribusi MBG tepat sasaran, Tim Pendamping Keluarga (TPK) dilibatkan dalam pengawasan program. TPK akan memonitor pendistribusian untuk memastikan bahwa penerima manfaatnya sesuai dengan yang ditentukan.

Wihaji juga menegaskan bahwa pengawasan ini akan terus ditingkatkan, dan jika memungkinkan, frekuensi distribusi bisa diperbanyak.

“TPK akan berperan penting dalam pengawasan, mereka yang akan memantau agar distribusi MBG tepat sasaran. Kalau sudah siap secara teknis, kita akan berusaha agar program ini bisa berjalan setiap hari,” ujarnya.

Dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Wihaji juga mengungkapkan upaya untuk memberikan insentif tambahan bagi TPK, terutama untuk mendukung biaya operasional dalam pendistribusian MBG, seperti biaya bensin. Hal ini penting untuk memastikan kelancaran distribusi makanan bergizi kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

“Kami berusaha agar TPK mendapat insentif lebih, khususnya untuk mendukung biaya operasional seperti pengganti bensin dalam distribusi MBG,” pungkasnya.

Editor : Adi Permana