Polri dan Bulog Gencarkan Operasi Pangan Murah untuk Kendalikan Harga Beras

Pangannews.id – Untuk menstabilkan harga beras yang masih melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) di sejumlah daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bersama Perum Bulog akan meluncurkan Gerakan Pangan Murah (GPM) secara nasional pada pekan depan.

GMP ini juga menjadi bagian dari peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia. Langkah kolaboratif ini dipastikan dalam rapat koordinasi yang dipimpin Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri, Komjen Pol. Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jumat (8/8/2025) kemarin.

Rapat tersebut dihadiri secara daring oleh jajaran Polda dan Polres seluruh Indonesia, serta Direktur Utama Perum Bulog, Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani.

Komjen Dedi menekankan pentingnya perwujudan nyata dari target penyaluran 1,3 juta ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tahun ini. Hingga saat ini, realisasinya baru mencapai sekitar 8.000 ton.

“Perlu percepatan penyaluran dan pengawasan distribusi. Fungsi Binmas harus aktif sebagai sektor utama yang menjamin data stok akurat dan koordinasi intensif dengan Bulog di setiap daerah,” tegasnya.

Bulog telah menyiapkan 1.514 gudang dengan total kapasitas 3,7 juta ton sebagai dukungan logistik. Penyaluran akan dilakukan melalui dua jalur, yakni langsung dari satuan wilayah ke Bulog, atau lewat koperasi mitra seperti Primkoppol dan Koperasi Merah Putih.

Setiap konsumen hanya diperbolehkan membeli maksimal 10 kg beras, kecuali di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) seperti Maluku dan Papua, yang disesuaikan dengan kemasan 50 kg.

Dirut Bulog menyambut baik keterlibatan Polri dalam memperluas jangkauan distribusi. Ia juga menyebutkan bahwa Bulog memberikan fasilitas pembayaran tunda 7 hari untuk koperasi Polri sebagai bentuk dukungan.

“Dengan sinergi ini, kami bisa lebih cepat menjangkau masyarakat sekaligus menjamin harga jual tetap di bawah HET,” ujarnya.

Proses distribusi dipantau melalui aplikasi Klik SPHP, yang mencakup sistem digitalisasi mulai dari pengajuan, pembayaran, hingga pelaporan. Setiap transaksi wajib mencantumkan data pembeli dan mematuhi ketentuan zonasi harga.

Pengawasannya pun dilakukan secara berlapis. Bhabinkamtibmas di setiap wilayah bertugas melakukan sosialisasi dan pemantauan langsung, sedangkan tim pemantau gabungan dari Bulog, Polri, pemerintah daerah, dan Badan Pangan Nasional melakukan evaluasi harian melalui aplikasi.

Deputi I Badan Pangan Nasional menegaskan pentingnya menjaga kualitas beras dan memastikan distribusi tepat sasaran. Ia juga meminta agar setiap capaian program dipublikasikan secara terbuka sebagai wujud akuntabilitas.

Sementara itu, Dirtipideksus Bareskrim mengingatkan perlunya pengawasan ketat terhadap kemungkinan penyalahgunaan, khususnya penyaluran beras ke spekulan atau ‘pemain besar’. Pendataan harian dan laporan distribusi menjadi kunci pencegahan.

Masyarakat juga diberi ruang untuk turut mengawasi, dengan mengakses saluran pelaporan melalui hotline 110 atau aplikasi Klik SPHP.

Satuan Tugas SPHP Polri yang dikomandoi oleh Kakorbinmas akan melakukan rekapitulasi capaian setiap hari. Bila ditemukan pelanggaran, termasuk penjualan di atas HET atau penyaluran oleh mitra tidak resmi, maka aka nada sanksi tegas.

Editor : Adi Permana