Langsung ke konten
PANGANNEWS.ID

Atasi Lonjakan Harga, Pemerintah Percepat Penyaluran Beras SPHP

Bagikan
Atasi lonjakan harga, pemerintah percepat penyaluran beras SPHP. (Foto : Pemkot Blitar)
Atasi lonjakan harga, pemerintah percepat penyaluran beras SPHP. (Foto : Pemkot Blitar)

Pangannews.id - Pemerintah mempercepat penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke 214 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, sebagai langkah intervensi untuk menekan kenaikan harga dan menjaga ketersediaan beras di masyarakat.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan bahwa percepatan distribusi ini menyasar daerah-daerah yang harga berasnya telah melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET).

"Ada intervensi memang dari pemerintah, yaitu penyaluran beras SPHP, dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan," kata Tito, Kamis (4/9/2025).

Menurut Tito, selain SPHP, pemerintah juga menggencarkan penyaluran bantuan pangan berupa 10 kg beras per keluarga penerima manfaat. Kedua instrumen ini dinilai efektif dalam menjaga pasokan dan mengendalikan inflasi pangan, khususnya beras.

Dilansir dari Antara, pengamat pertanian Bustanul Arifin menilai, efektivitas SPHP hanya akan terasa jika penyaluran dilakukan dalam skala besar dan konsisten. Ia menyarankan agar rata-rata distribusi beras SPHP mencapai minimal 500.000 ton per bulan secara nasional.

"Penyaluran harus signifikan untuk memberi dampak pada harga. Di 214 daerah itu, tekanannya cukup tinggi," ujarnya.

Sementara itu, Dosen Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo, Askur Rahman, menyebut percepatan distribusi SPHP dan bantuan beras 10 kg merupakan langkah mendesak untuk menormalkan harga beras di bawah HET.

"Beras adalah komoditas strategis yang sangat berpengaruh terhadap inflasi, daya beli, dan stabilitas sosial-politik. Negara harus hadir," katanya.

Meski mendukung langkah intervensi pemerintah, Askur mengingatkan bahwa kebijakan ini bersifat jangka pendek karena hanya menambah suplai sementara.

Ia menekankan bahwa stabilitas harga jangka panjang tetap bergantung pada tiga hal utama, yakni produktivitas pertanian nasional, kelancaran distribusi, dan efisiensi rantai pasok.

"Pemerintah perlu mengimbangi intervensi dengan kebijakan produksi yang lebih berkelanjutan," tandasnya.

Editor : Adi Permana

Ditulis olehPers Pangannews
Lihat Semua

Komentar Pembaca

Sampaikan pendapat dengan santun dan sesuai topik berita.

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berdiskusi.

PANGANNEWS.ID

Jelajahi kanal