Mendagri, Menteri PU, dan Kepala BGN Teken SKB Lokasi Dapur MBG

Pangannews.id - Pemerintah pusat resmi menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Penetapan Daftar Lokasi Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.

SKB ini merupakan percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama di wilayah tertinggal, terluar, dan terdalam (3T).

Penandatanganan SKB dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, dan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana di Kantor BGN, Jakarta, Kamis (18/9/2025).

Tito menegaskan, Kementerian Dalam Negeri telah menginstruksikan kepada seluruh pemerintah daerah untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penyelenggaraan Program MBG, termasuk di wilayah-wilayah 3T. Hingga saat ini, tercatat 141 pemerintah daerah telah membentuk Satgas MBG.

Menurut Tito, Satgas ini memiliki peran strategis dalam mempercepat realisasi program, terutama dalam penyediaan lahan untuk pembangunan SPPG. Lahan bisa berasal dari pemerintah daerah maupun dari mitra, termasuk swasta atau masyarakat.

“Satgas ini tugas utamanya melakukan fasilitasi, baik dalam menyiapkan lahan maupun usulan titik-titik lokasi pembangunan SPPG,” kata Tito dalam keterangannya, Jumat (19/9/2025).

Tito menilai antusiasme pemerintah daerah terhadap program ini cukup tinggi. Bagi kepala daerah, keberadaan MBG tidak hanya membantu menurunkan angka stunting yang menjadi indikator penting penilaian kinerja mereka, tetapi juga menciptakan efek ekonomi yang langsung dirasakan masyarakat.

“Biasanya kepala daerah itu bukan profit oriented. Program ini sangat membantu mereka karena bisa berdampak langsung ke pengurangan stunting dan juga menciptakan lapangan kerja,” ujar Tito.

Ia menjelaskan, selain menciptakan lapangan kerja, program MBG melalui pembangunan SPPG akan menghidupkan ekonomi lokal. Peredaran uang meningkat, dan hasil produksi pangan lokal seperti ikan, sayur, hingga telur dapat diserap langsung oleh dapur MBG.

“Punya produksi ikan, sayur, dan lain-lain bisa terserap. Jadi ini bukan cuma soal gizi, tapi juga pengungkit ekonomi desa,” tambahnya.

Tito berharap penandatanganan SKB ini akan mempercepat penyebaran program MBG sesuai dengan target Presiden Prabowo Subianto.

“Harapan kita program MBG bisa selesai dan menjangkau wilayah sesuai target Bapak Presiden,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan pentingnya percepatan pembangunan SPPG untuk memperluas akses masyarakat terhadap makanan bergizi, terutama di daerah-daerah yang selama ini kekurangan infrastruktur dasar pemenuhan gizi.

Dadan menyebut bahwa setiap unit SPPG memiliki nilai strategis, bukan hanya dari sisi pelayanan, tapi juga dari sisi serapan anggaran.

“Pembentukan SPPG ini penting sekali karena SPPG inilah mesin penyerap anggaran Badan Gizi. Setiap kali satu SPPG berdiri, maka Rp1 miliar per bulan itu akan terserap,” ungkap Dadan.

Ia juga mengapresiasi dukungan yang diberikan oleh Mendagri dan Menteri PU dalam penyusunan dan penetapan lokasi SPPG.

Menurutnya, keberpihakan lintas kementerian ini menunjukkan bahwa program MBG sudah menjadi agenda nasional prioritas dan bukan sekadar proyek sektoral.

Editor : Adi Permana