Keracunan Massal MBG, Pemerintah Gelar Rakor Lintas Kementerian

Pangannews.id - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menugaskan sejumlah kementerian dan lembaga terkait untuk memperkuat tata kelola Badan Gizi Nasional (BGN).

Arahan itu disampaikan menyusul insiden keracunan pada menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi di beberapa daerah dalam beberapa pekan terakhir.

Menindaklanjuti instruksi tersebut, pemerintah menggelar rapat koordinasi lintas kementerian di Gedung Kementerian Kesehatan RI, Jakarta, Minggu (29/9/2025).

Rapat dihadiri Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala BGN Dadan Hindayana, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari, dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo.

“Hari ini, kita menindaklanjuti petunjuk Bapak Presiden tadi malam. Yang penting BGN dulu, MBG dulu ya. Jangan sampai ada kejadian lagi,” kata Mensesneg Prasetyo Hadi seusai menghadiri rakor.

Dalam sesi konferensi pers, Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan langkah tegas yang diambil pemerintah.

“Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bermasalah akan ditutup sementara untuk dilakukan evaluasi dan investigasi,” ujarnya.

Zulhas juga menekankan pentingnya sertifikat laik higienis (SLHS) sebagai syarat wajib setiap penyedia makanan program MBG.

“SLHS jadi perhatian khusus. Wajib hukumnya setiap SPPG harus punya sertifikat laik higienis,” tegasnya.

Selain itu, Kementerian Kesehatan diminta mengoptimalkan peran puskesmas dan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) di seluruh Indonesia untuk melakukan pemantauan rutin terhadap SPPG. Keterlibatan tenaga kesehatan daerah dianggap penting agar distribusi makanan tetap aman dan bergizi.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjadwalkan rapat virtual dengan seluruh kepala daerah pada Senin (30/9/2025).

“Besok kami akan zoom meeting dengan kepala daerah, dinas kesehatan, dinas pendidikan, serta sekda. Akan dihadiri langsung Menkes untuk memberi arahan teknis,” ujarnya.

Rapat virtual yang dimulai pukul 08.00 WIB itu akan membahas peran pemerintah daerah dalam memastikan standar higienis diterapkan secara ketat di setiap SPPG.

Pemerintah juga menjadwalkan rakor lanjutan pada Rabu (1/10/2025) guna merumuskan langkah strategis berikutnya, termasuk penyusunan standar operasional, mekanisme sertifikasi, serta protokol pengawasan dan investigasi.

Insiden keracunan makanan MBG sebelumnya dilaporkan terjadi di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, dan sejumlah daerah lain. Beberapa lokasi bahkan menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) akibat ratusan anak mengalami gejala mual, muntah, hingga dirawat di fasilitas kesehatan.

Editor : Adi Permana