Sekjen Kemenag RI Paparkan Konsep Ketahanan Pangan Berbasis Nilai Agama di Istanbul

Pangannews.id - Sekretaris Jenderal Kementerian Agama (Kemenag) RI Kamaruddin Amin menegaskan bahwa ketahanan pangan tidak hanya menjadi persoalan teknis atau ekonomi, tetapi juga dimensi moral dan spiritual umat manusia.

Hal itu disampaikan dalam PaRD Annual Forum on Religion and Sustainable Development 2025 yang digelar di Istanbul, Turki, pada 7–8 Oktober 2025.

Dalam forum internasional yang dihadiri pemimpin lintas agama, akademisi, dan pembuat kebijakan dari berbagai negara, Kamaruddin mewakili Indonesia dalam sesi bertema “Food Security and the Role of Religion: Lessons from Indonesia.”

Ia menekankan bahwa akses terhadap makanan bergizi dan aman adalah bentuk tanggung jawab kemanusiaan sekaligus spiritual.

“Menjamin setiap orang memperoleh makanan yang cukup, aman, dan bergizi bukan semata tugas pemerintah, tetapi juga panggilan moral dan nilai keagamaan,” ujar Kamaruddin.

Dalam paparannya, Kamaruddin menjelaskan bahwa ajaran Islam tentang halalan thayyiban mengandung makna ganda, yakni halal secara hukum agama dan thayyib yang berarti baik, bergizi, serta memberi manfaat bagi manusia dan lingkungan.

Menurutnya, nilai tersebut sejalan dengan prinsip modern ketahanan pangan yang menekankan ketersediaan, keamanan, gizi, dan keberlanjutan produksi.

“Agama memberi panduan etis dan energi sosial agar sistem pangan berjalan adil dan berkelanjutan,” katanya, dikutip dari laman resmi Kemenag Sulbar.

Ia menambahkan, konsep serupa juga terdapat dalam ajaran agama lain di Indonesia. Karena itu, kebijakan pangan nasional perlu disusun secara inklusif dan menghormati keberagaman keyakinan.

Menurutnya, umat Kristen, Hindu, Buddha, dan kepercayaan lokal memiliki nilai-nilai luhur tentang pangan yang juga harus dihargai.

Kamaruddin mencontohkan bagaimana lembaga keagamaan di Indonesia berperan aktif dalam distribusi pangan dan bantuan sosial, terutama saat krisis.

“Masjid, gereja, pura, dan vihara menjadi pusat solidaritas sosial. Saat pandemi COVID-19, mereka berada di garis depan membantu masyarakat yang kesulitan,” ucapnya.

Menurutnya, pemerintah terus memperkuat empat pilar ketahanan pangan, mulai dari ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas dengan menanamkan nilai-nilai sosial dan spiritual dalam pelaksanaannya.

Perdagangan Halal dan Tanggung Jawab Ekologis

Lebih jauh, Kamaruddin menjelaskan langkah Indonesia memperluas kerja sama internasional melalui Mutual Recognition Agreements (MRAs) untuk produk halal antarnegara. Ia menilai produk halal kini menjadi isu strategis perdagangan global yang memperkuat kepercayaan konsumen lintas batas.

Namun, ia mengingatkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya soal pasokan, tetapi juga soal etika konsumsi dan kepedulian lingkungan.

“Agama mengajarkan moderasi dan larangan pemborosan. Menghindari pemborosan pangan adalah bagian dari ibadah ekologis,” tegasnya.

Kamaruddin juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas agama dan kawasan dalam menjawab tantangan global. Ia memuji peran PaRD (Partnership on Religion and Sustainable Development) sebagai ruang dialog yang mempertemukan lembaga keagamaan, akademisi, organisasi multilateral, dan pemerintah dari berbagai negara.

“PaRD membuktikan bahwa agama bukan penghambat pembangunan, tetapi kekuatan moral yang mendorong perdamaian dan kesejahteraan,” ujarnya.

Ia pun mendorong pembentukan PaRD Asia, platform kolaborasi regional yang fokus pada isu ketahanan pangan, keadilan sosial, dan pembangunan berkelanjutan.

“Asia memiliki keragaman agama dan tantangan besar. Kolaborasi lintas iman di kawasan ini akan memperkuat solidaritas kemanusiaan,” tutupnya.

Editor : Adi Permana