Bulog Catat Produksi 14.236 Ton Gabah dari Program Kemitraan Nasional

Pangannews.id - Melalui tiga pola kemitraan pertanian, yakni sinergis, Makmur BUMN, dan mandiri, Perum Bulog berhasil memproduksi 14.236 ton gabah dari lahan seluas 2.826 hektare hanya dalam satu musim tanam pertama.

Direktur Pengadaan Perum Bulog, Prihasto Setyanto, mengatakan pencapaian tersebut merupakan hasil dari kemitraan sinergis yang dijalankan sejak 2024 di berbagai wilayah Indonesia.

“Kemitraan sinergis ini tersebar di sejumlah daerah seperti Lebak, Klaten, Banyuwangi, Indramayu, Cirebon, hingga Merauke. Semua hasil panennya telah diserap Bulog,” ujarnya saat panen padi di lahan Mitra Tani Bulog, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Selasa (4/11/2025).

Dalam pola sinergis, Bulog menanggung seluruh pembiayaan sarana produksi, mulai dari benih, pupuk, hingga pendampingan teknis, dan menjadi off-taker pada masa panen. Skema ini dinilai efektif meningkatkan produktivitas petani sekaligus menjamin kepastian serapan hasil panen.

“Semua berjalan baik, dan Bulog juga mendapat manfaat ekonomi dari kerja sama ini,” tambah Prihasto.

Selain kemitraan sinergis, Bulog juga mencatat kemajuan melalui program Makmur BUMN yang melibatkan kolaborasi dengan PT Pupuk Indonesia dan sejumlah BUMN lain. Skema ini mengelola lahan seluas 3.757 hektare, dengan Bulog berperan sebagai penjamin penyerapan hasil panen.

“Lahan-lahan milik BUMN kini produktif kembali dan dikerjasamakan dengan petani,” jelasnya.

Capaian lain datang dari program pertanian mandiri Bulog, yang dijalankan di atas lahan milik perusahaan di Kepuh, Cikalong, Marunda, dan Cibitung dengan total lebih dari 60 hektare.

Melalui penerapan teknologi modern seperti penggunaan benih unggul Balai Besar Tanaman Padi dan pemupukan berbasis drone, hasil panen meningkat dari 4,3 ton menjadi 7,2 ton per hektare.

“Kami menggabungkan teknologi, efisiensi, dan ketepatan waktu agar hasilnya maksimal,” tutur Prihasto.

Bulog juga memperkuat fleksibilitas harga dengan menerapkan dua mekanisme penyerapan gabah, yakni skema PSO (public service obligation) untuk harga di bawah Rp6.500 per kilogram, serta skema komersial untuk harga di atasnya. Sistem ini menjaga stabilitas pasar sekaligus melindungi petani dari fluktuasi harga.

Editor : Adi Permana