Langsung ke konten
PANGANNEWS.ID

Pemprov DKI Pastikan Stok dan Subsidi Beras Fortifikasi Lancar Hingga 2026

Bagikan
Pemprov DKI pastikan stok dan subsidi beras fortifikasi lancar hingga 2026. (Foto : Ilustrasi/Bulog)
Pemprov DKI pastikan stok dan subsidi beras fortifikasi lancar hingga 2026. (Foto : Ilustrasi/Bulog)

Pangannews.id - Program pangan bersubsidi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dipastikan tetap berjalan tanpa pemotongan anggaran, terutama untuk komoditas beras fortifikasi.

Kepastian itu kembali ditegaskan setelah muncul kekhawatiran sejumlah anggota DPRD pada rapat paripurna pekan lalu.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta, Hasudungan Sidabalok, mengatakan distribusi seluruh komoditas bersubsidi, termasuk beras fortifikasi, tetap berlangsung sesuai jadwal.

“Masyarakat tidak perlu khawatir. Sampai akhir tahun, seluruh komoditas pangan bersubsidi tersedia di gerai maupun titik distribusi lainnya,” ujarnya di Jakarta, Jumat.

Hingga Oktober 2025, program pangan bersubsidi telah menjangkau 1.024.189 penerima manfaat dari berbagai kelompok, mulai dari pemegang KJP+, KLJ, KPDJ, KAJ, Kader PKK, KPJ, penghuni rusun, guru honorer, tenaga kependidikan, hingga PJLP.

Sejak awal tahun, lebih dari 16 juta komoditas bersubsidi sudah disalurkan, mencakup beras, telur ayam, daging ayam, daging sapi, ikan kembung, susu UHT, serta beras fortifikasi sebagai salah satu komponen penting untuk meningkatkan asupan gizi keluarga berpenghasilan rendah.

Hasudungan menegaskan Pemprov DKI juga tidak akan memangkas alokasi anggaran pada 2026. Bahkan, pemerintah daerah membuka kemungkinan untuk melakukan top up anggaran apabila dibutuhkan melalui mekanisme BTT maupun Anggaran Perubahan tahun 2026.

“Program ini akan tetap berlanjut tanpa pengurangan anggaran, sebagai bentuk komitmen kami menjaga ketahanan pangan dan kesejahteraan warga Jakarta,” katanya.

Pernyataan itu disampaikan setelah dinamika politik di Gedung DPRD DKI Jakarta memanas pada Rabu (12/11). Sejumlah anggota dewan melakukan walk out saat persetujuan Raperda APBD 2026, sebagai bentuk protes terhadap isu pemangkasan subsidi pangan.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, kemudian memastikan tidak ada rencana pengurangan anggaran untuk program tersebut, khususnya komoditas strategis seperti beras fortifikasi.

Editor : Adi Permana

Ditulis olehPers Pangannews
Lihat Semua

Komentar Pembaca

Sampaikan pendapat dengan santun dan sesuai topik berita.

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berdiskusi.

PANGANNEWS.ID

Jelajahi kanal