Pengelola Dapur MBG di Papua Pegunungan Diminta Utamakan Kemanusiaan, Bukan Bisnis

Pangannews.id - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mendapat sorotan dari DPR RI, terutama terkait pengelolaannya di wilayah Papua Pegunungan.

Anggota Komisi XIII DPR, Yan P. Mandenas, menegaskan bahwa dapur MBG harus dijalankan dengan mengedepankan nilai kemanusiaan, bukan semata-mata orientasi bisnis.

Mandenas mengatakan, keberpihakan pengelola sangat menentukan keberhasilan program MBG. Ia menilai, tanpa sikap humanis dari pihak pengelola, tujuan pemberian asupan gizi bagi pelajar di daerah terpencil tidak akan tercapai optimal.

Menurutnya, tata kelola bisnis memang tetap diperlukan, namun tidak boleh mengorbankan kualitas makanan yang menjadi hak para penerima manfaat.

“Prinsip kemanusiaan itu yang harus diutamakan. Keuntungan tetap bisa diperoleh, tetapi jangan mengambil lebih. Yang terpenting, anak-anak kita menerima asupan gizi yang benar,” ujarnya.

Mandenas secara khusus menyoroti dapur MBG di Kabupaten Jayawijaya dan wilayah Papua Pegunungan lainnya. Ia meminta seluruh pengelola meningkatkan kualitas layanan, terutama karena program ini menyasar pelajar mulai dari PAUD, TK, hingga SMA/SMK yang masih berada di usia rentan kebutuhan gizi.

Ia mengingatkan bahwa MBG merupakan program unggulan presiden yang menjadi fondasi dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Karena itu, pengelola yang bekerja di wilayah 3T harus menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.

Mandenas juga mengungkapkan bahwa mulai tahun depan, pemerintah menargetkan seluruh wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar di Indonesia, termasuk Papua Pegunungan, sudah memiliki pengelola dapur MBG yang aktif.

“Kami akan berkoordinasi dengan kepala BGN untuk mengundang para kepala daerah di Papua, atau mengirim tim khusus untuk mempercepat pelaksanaan MBG di enam provinsi di Tanah Papua,” ujarnya.

Editor : Adi Permana