Komite III DPD Ingatkan Risiko Lingkungan dan Sosial Rencana Perluasan Sawit di Papua

Pangannews.id - Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma mengingatkan pemerintah agar tidak tergesa-gesa merealisasikan rencana perluasan perkebunan kelapa sawit di Tanah Papua tanpa kajian yang mendalam dan menyeluruh.

Menurut Filep, setiap kebijakan pengembangan sawit di Papua harus mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari lingkungan, sosial, budaya, hingga keberlanjutan kehidupan masyarakat adat yang selama ini bergantung pada hutan.

“Masyarakat adat Papua memandang hutan sebagai ibu, tempat berlindung dan sumber kehidupan,” kata Filep, dikutip dari Antara, Senin (22/12/2025).

Ia menilai karakteristik ekologis Papua sangat sensitif, sehingga kebijakan investasi berbasis sumber daya alam tidak bisa disamakan dengan wilayah lain di Indonesia. Hak-hak masyarakat adat, kata dia, wajib menjadi bagian utama dalam setiap perencanaan pembangunan.

Filep juga menyinggung pengalaman di sejumlah daerah lain, seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, yang menurutnya menghadapi bencana alam akibat lemahnya pengelolaan sektor kehutanan dan perkebunan.

“Pemerintah harus belajar dari daerah-daerah tersebut agar kesalahan yang sama tidak terjadi di Papua,” ujarnya.

Ia bahkan menduga Presiden Prabowo Subianto belum memperoleh gambaran yang utuh terkait dampak rencana penambahan kebun sawit di Papua.

“Mungkin Pak Presiden mendapat referensi yang belum lengkap dari tim ahli soal rencana perluasan sawit di Papua,” kata Filep.

Ia juga menyoroti masih munculnya konflik sosial dalam pelaksanaan proyek strategis nasional food estate di Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Konflik tersebut, menurutnya, menjadi sinyal penting bahwa pendekatan pembangunan belum sepenuhnya melibatkan masyarakat adat.

Permasalahan itu, kata dia, seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah pusat dengan melibatkan masyarakat lokal sejak tahap perencanaan, pengambilan keputusan, hingga pelaksanaan program.

“Pemahaman adat itu berbeda dengan cara pandang pemerintah yang sering menganggap lahan sebagai lahan tidur yang siap dijadikan investasi,” ujarnya.

Selain itu, Filep menilai pengembangan perkebunan sawit di Papua selama ini masih berorientasi pada sektor hulu. Ia mencatat, meski sejumlah perusahaan sawit telah beroperasi, industri pengolahan dan hilirisasi belum berkembang di daerah tersebut.

Akibatnya, manfaat ekonomi bagi Papua dinilai belum optimal. “Papua hanya menjadi kebun. Hasilnya dikirim keluar untuk diolah di tempat lain, dan akhirnya Papua tetap bersifat konsumtif,” kata Filep.

Editor : Adi Permana