BGN Bakal Pantau CCTV Tiap SPPG dari Pusat

Pers Pangannews

11 jam yang lalu

BGN menyiapkan sistem agar CCTV di setiap SPPG bisa terhubung langsung ke kantor pusat. (Foto : Ilustrasi)

Pangannews.id - Pengawasan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) bakal diperketat. Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan sistem agar CCTV di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bisa terhubung langsung ke kantor pusat.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan, rekaman CCTV nantinya juga akan didukung teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk mengenali aktivitas yang tidak sesuai dengan ketentuan.

“Jangan pasrah bongkokan (mempercayakan sepenuhnya) saja pada tim dapur, harus tetap diawasi,” kata Sudaryono saat meresmikan SPPG di wilayah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T) secara serentak di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Jumat (2/10/2026).

Menurut dia, teknologi tersebut antara lain dapat mendeteksi persoalan dalam proses pengolahan makanan. Sudaryono mencontohkan petugas yang memotong kubis di lantai atau tidak menggunakan sarung tangan.

“CCTV-nya akan kami tarik ke kantor pusat, diberikan akal imitasi (AI) sehingga orang yang memotong kubis di lantai, enggak pakai sarung tangan bisa terdeteksi,” ujarnya.

Ia pun meminta kepala SPPG memastikan CCTV di dapurnya dapat tersambung dengan sistem di pusat. Mitra yang terlibat dalam pengelolaan SPPG juga diminta tidak menyerahkan seluruh pengawasan kepada tim dapur.

Pengawasan juga diminta tidak berhenti pada pemantauan melalui kamera. Sudaryono mendorong pemerintah daerah melakukan inspeksi langsung ke SPPG, termasuk pada jam-jam ketika proses persiapan makanan berlangsung.

“Bupati, wali kota, dan pemerintah daerah (pemda) kami mohon semua inspeksi di SPPG. Kalau bisa jam 2-3 pagi,” katanya.

Pemeriksaan tersebut, lanjut dia, dapat menggunakan daftar periksa untuk melihat hal-hal yang seharusnya ada maupun tidak boleh ada di SPPG. Kebersihan dan kedisiplinan juga menjadi bagian yang perlu diperiksa, termasuk di sekolah-sekolah penerima MBG.

Di sisi lain, Sudaryono menegaskan pembukaan SPPG tidak dilakukan melalui pihak perantara. Aktivasi SPPG, baik di wilayah 3T maupun aglomerasi, ditentukan secara terpusat berdasarkan sistem dan data BGN.

“Pembukaan dapur ini diinisiasi langsung oleh BGN pusat, tidak ada calonya. Kalau menemukan jasa, jika mau dibuka bayar sekian atau sekian, laporkan ke pihak berwenang, itu nanti akan kita hukum,” ujarnya.

Per 2 Oktober 2026, BGN mengaktifkan SPPG di wilayah dengan prevalensi stunting tinggi dan daerah 3T. Sebanyak 480 SPPG diaktifkan di 16 provinsi dan 116 kabupaten/kota di wilayah timur Indonesia.

Editor : Adi Permana