Mencari Bentuk Penerapan Korporasi Petani (Refleksi Dari Kegagalan KUD)

PanganNews.id Jakarta - Oleh Ahmad Suryanto (Widyaiswara Balai Pelatihan Pertanian Lampung)

Hampir enam tahu berlalu, tepatnya pada 12 September 2017, pada Rapat Kabinet Terbatas tentang Mengkorporasikan Petani, Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan kepada Menteri dan jajarannya terkait untuk mengimplementaskan konsep korporasi petani sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan petani. Melalui korporasi petani nilai tambah akan bisa tercipta dan dinikmati petani. Presiden mengatakan bahwa petani akan mendapatkan keuntungan yang besar jika mampu mengelola proses bisnis mereka sendiri (https://setkab.go.id). 

“Petani itu mestinya memiliki sendiri industri benih, memiliki aplikasi produksi, memiliki penggilingan moderen, memiliki kemasan juga yang langsung berada di satu lokasi kemasan yang modern, packaging yang moderen, petani juga harusnya memiliki industri pengolahan pasca panen. Kalau beras misalnya ke tepung. Proses-proses agrobisnis seperti inilah yang sebetulnya akan memberikan nilai tambah yang  besar”, demikian salah satu kutipan yang disampaikan Presiden dalam arahannya.

Lebih lanjut Presiden memberikan arahan agar petani diajak membuat kelompok besar. “Mereka harus berpikir dengan manajemen moderen, berpikir dengan aplikasi-aplikasi moderen, berpikir dengan cara-cara pengolahan industri yang moderen dan sekaligus memasarkannya kepada industri retail, memasarkannya kepada konsumen dengan cara-cara online store (toko online) maupun memasarkannya ke retail-retail dengan sebuah manajemen yang baik. Saya kira proses inilah yang akan menguntungkan petani”, dengan detail Presiden memberikan direction-nya.

Bila dicermati, arahan Presiden untuk mengkorporasikan petani di atas sebenarnya adalah untuk menjawab persoalan daya tawar petani yang selama ini selalu berada di strata bawah. Persoalan lahan yang sempit, pengelolaan usaha tani yang sendiri-sendiri dan terpencar, lemahnya petani dalam pengelolaan usaha bersama dalam pengadaan sarana produksi dan pemasaran, serta lemahnya mereka mengadopsi teknologi modern, ini semua telah mengakibatkan inefisiensi dan rendahnya nilai tambah yang bisa dinikmati petani. Lingkungan bisnis di luar petanilah yang selama ini menikmati keuntungan besar itu.

Dalam perkembangannya, perwujudan Korporasi Petani sebagaimana diimpikan dalam arahan Presiden di atas masihlah jauh dari harapan. Pada tanggal Rapat Kabinet Terbatas tanggal 6 Oktober 2020, di tengah pandemi Covid-19 yang masih melanda, Presiden kembali menegaskan tentang instruksi beliau mengenai korporasi petani yang masih belum berjalan sebagaimana harapan.

Sebenarnya, pada tahun 2018, sebagai upaya membentuk kawasan pertanian yang berbaisi komoditas pertanian, Menteri Pertanian telah mengeluarkan Peraturan Menterai Pertanian Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani. Hanya saja dalam inplementainya, peraturan ini juga tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Dalam pandangan penulis, tidak berjalannya peraturan ini karena langkah-langkah yang disusun terlalu kompleks dan sulit untuk dilaksanakan. 

Jika melihat kompleksnya persoalan petani kecil di lapangan, untuk mewujudkna cita-cita korporasi dengan lompatan yang begitu jauh tentu bukanlah persoalan mudah. Namun jika langkah-langkah yang disusun ke arah korporasi petani ini disusun menjadi tahap-tahap yang sederhana, ini tentu akan menjadi lebih jelas prospeknya.

Korporasi Petani Bukan Barang Baru

Jika kita mau jujur, korporasi petani ini sejatinya telah ada di lapangan. kalau kita ingat di masa orde bar ada yang namanya KUD (Koperasi Unit Desa), itu adalah korporasi petani yang dibentuk dengan cita-cita mulian untuk memberi kemudahan pada akses permodalan, sarana produksi, dan pemasaran. Hanya saja akibat mental korup yang merajalela pada waktu itu, konsep KUD tersebut kandas. Bukan karena salah konsepnya tapi karena salah dalam pengelolaannya yang terbiarkan secara massal.

Dalam konteks kekinian, pada skala tertentu, apa yang telah dilakukan para petani muda kita sesungguhnya telah menerapkan konsep korporasi petani. Seperti Riza Azumaridha Azra yang mendirikan Rumah Mocaf. Melalui Rumah Moca Riza, sapaan akrab pemuda Banjar Negara ini, mampu memberdayakan petani singkong untuk memproduksi Mocaf lalu memasarkannya hingga ke manca negara. Melalui gerakannya ini, petani singkong terbantu kesejahteraannya. 

Atau apa yang dilakukan Gede Agung Wedhatama di Bali. Melalui “Petani Muda Keren Gobleg”-nya, Gede Agung membangun gerakan pertanian organik dengan mengorganisir petani-petani muda untuk memproduksi sayuran dan buah untuk memasok kebutuhan pasar lokal hingga merambah pasar eksport.

Dan masih banyak lagi petani-petani muda yang berinisiatif membangun usaha bercorak kewirausahaan sosial hingga mampu memberdayakan petani untuk menggapai kesejahteraan bersama. Itu semua, menurut penulis, adalah bentuk-bentuk korporasi petani. Korporasi petani yang digerakkan petani muda dan hampir tanpa campur tangan pemerintah di awal inisiaasinya.

Sebagaiman tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2028, Korporasi Petani adalah Kelembagaan Ekonomi Petani berbadan hukum berbentuk koperasi atau badan hukum lain dengan sebagian besar kepemilikan modal dimiliki oleh petani. Kelembagaan ekonomi sebagaimana disebutkan di atas, saat kepemilikan dan atau perputaran nilai tambahnya dinikmati petani, maka itulah korporasi petani.

Korporasi Petani, mau bentuk Corporate Farming atau Cooperative Farming?

Di tataran akademis, kita perlu memahami bahwa konsep kelembagaan petani yang mengacu pada definisi korporasi petani di atas sesungguhnya bisa berwujud dalam dua bentuk. Memahami konsep bentuk ini akan memudahkan kita utuk menyusun langkah sederhana untuk mewujudkan korporasi petani sebagaimana telah penulis singgung di awal.

Konsep kelembagaan terkait korporasi petani yang penulis maksudkan dalam konteks ini adalah mengacu pada bagaimana proses pemberdayaaan yang harus dilakukan oleh para pihak agar terwujud kelembagaan korporasi petani dimaksud. Dua bentuk yang penulis maksudkan adalah sebagai berikut: 

Yang pertama adalah bentuk Corporate Farming. Dalam bentuk ini lahan dan SDM petani dikonsolidasikan ke dalam satu manajemen usaha korporasi dimana segala proses, mulai pengadaan sarana produksi, pengolahan lahan, panen, pasca panen, pengolahan, dan pemasaran dkerjakan oleh korporasi yang dibentuk dan disepakati petani. Pada model ini, kepemilikan petani atas usaha adalah dalam bentuk saham. Bisa dihitung atas dasar kontribusi luas lahan yang digarap dalam korporasi dan atau kesertaan modal dalam bentuk uang. Adapun dalam hal pengelolaan usaha, petani tidak terlibat lagi secara langsung.

Konsep Model Corporate Farming sebagaimana duraikan di atas pernah diujicobakan di berbagai wilayah kabupaten di Indonesia pada sekitar tahun 2000-an. Dari hasil evaluasi perkembangannya, banyak pakar menyatakan bahwa model ini kurang sesuai dengan karakteristik petani Indonesia. Meleburkan kepemilikan dan pengelolaan usaha tani dalam satu manajemen tanpa melibatkan partisipasi dalam pengelolaan usaha tani dinilai menghilangkan demokrasi ekonomi dan mencerabut budaya bercocok tanam yang sudah mengakar sedemikian rupa. Penerapan teknologi, efisiensi, jumlah produksi dan kualias produk mungkin akan meningkat, tapi soal kepemilikan dan partisipasi menjadi sesuatu yang rawan dan sensitif bagi petani kita. Itulah sebabnya konsep ini kemudian tdak berkembang sebagaimana yang diharapkan. Sedianya konsep ini diharapkan akan mengatasi persoalan lahan usaha tani yang sempit dan berpencar, lemahnya adobsi teknologi, rendahnya mutu produk pertanian dan mahalnya biaya produksi. Tapi dalam realitasnya konsep ini tidak berkembang sebagaimaa mestinya.

Yang kedua, dalam konteks pemberdayaan dalam kerangka korporasi petani adalah konsep model Cooperative Farming. Dalam bentuk ini petani masih punya partisaipasi ktif dalam pengelolaan usaha tani khususnya dalam hal pengelolaah lahan dan tanaman budidaya. Namun dalam hal penyediaan sarana produksi, alat mesin pertanian, pengelolaan panen, pasca panen dan pemasaran, peran itu dimainkan oleh korporasi petani yang dibentuk dan dimiliki petani. Demokrasi ekonomi dan partisipasi disini akan lebih hidup karena suara petani dihargai atas dasar suaranya bukan atas dasar kepemilikan saham. Sistem musyawarah menjadi sesuatu yang khas dan kuat dalam model Cooperative Farming ini. Jika melihat coraknya, model KUD sepertinya konsep dasarya sepertinya dtujukan sesuai model Cooperative farming ini. Jika KUD dulu arah pengelolaannya benar, tentua nasibnya tidak akan kandas sebagaimana yang kita saksikan.

Apa yang diterapkan oleh para petani muda dalam menglola kelembagaan usahanya, seperti Riza, Gede Agung, Sukarlin, dan banyak petani muda sukses lainnya, sebagaima telah diuraikan sebelumnya, sepertinya pendekatannya lebih pada konsep cooperative farming ini.

Leadership dan Kewirausahaan Sosial

Berdasarkan berbagai publikasi ilmiah mengenai hasil penerapan model dua kelembagan usaha tani di atas, kesimpulannya umunya hampir sama bahwa pendekatan model Coopertive Farming lebih cocok diterpkan untuk petani Indonesia dengan segala karakteristknya. Dengan demikian, dalam pandangan penulis, sebenarnya model Koperasi Unit Desa (KUD) yang pernah digagas dan sempat menjadi ikon yang melegenda itu, merupakan model yang terbaik yang mungkin diterapkan di masa mendatang. Tentunya, segala kelemahan yang mugkin menjadi penyebab “runtuhnya kejayaan KUD” dulu harus diwaspadai dan dilakukan langkah prefentif. Dan dalam pandangan penulis sebenarnya persoalan yang menjadi penghancur KUD dulu tak rumit untuk disimpulkan, salah satu yaitu “mental korup” dari para pengelolanya. Selain itu mental berjuang untuk tujun sosial pengurusnya, merupakan persoalan yang perlu diteliti lebih lanjut sebagai salah satu kunci kesuksesan kelembagaan ini.

Dalam pandangan penulis, untuk mengantisipasi segala kelemahan atas apa yang pernah terjadi pada KUD, maka persolan leadership dan pengembangan kewirausahaan sosial harus menjadi perhatian khusus, jika memang pemerintah akan memunculkan kembali model kelembagaan usaha tani sejenis korporasi petani. Dalam konteks ini, yang penulis maksudkan adalah bagaimana persoalan kepemimpinan dan manajemen yang disertai semangat kewirausahaan haruslah dipersiapkan dengan baik sebelum kelembagaan itu bear-benar running. Bahkan para penggeraknya harus didorong untuk merintis kelembagaan itu sejak awal sebelum berdiri sampai benar-benar layak pemerintah baru sepenuhnya membantu akses pembiayaannya. 

Lihatlah bagaimana KUD dulu, atau juga yang lebih kekinian misalnya program PUAP (Pengembang Usaha Agribisnis Pedesaan), disini pemerintah sudah menyiapkan anggarannya tanpa melihat bagaimana kesiapan sumber daya manusia untuk mengelola dana yang cukup besar untuk ukuran petani. Maka yang terjadi adalah semacam “kekagetan” yang berujung pada asal laporan pelaksanaan program beres tanpa melihat dampak manfaatnya secara jelas.

Leadership dan kewirausahaan sosial adalah kata kunci keberhasilan dan keberlanjutan. Leadership tapa kewirausahaan sosial hanya melahirkan para pemburu keuntungan pribadi tanpa kegigihan untuk memajukan keberhasilan sesama. Kewirausahaan sosial adalah sebuah usaha gigih mewujudkan usaha yang berdampak besar bagi kemajuan masyarakat, dalam konteks ini adalah masyarakat petani, khsususnya petani kecil.

Leadership dan kewirausahaan sosial inilah yang menjad penjelas, mengapa gerakan kelembagaan usaha tani yang dilakukan anak-anak muda kekinian sebagaimana penulis contohkan sebelumnya justru berhasil tanpa terlebih dahulu mendapat sentuhan program pemerintah. Hal ini karena para penggeraknya memiliki jiwa kepemimpinan dan kewirausahaan sosial yang baik. (*/adv)