Jaga Keamanan Pangan dari Pencemaran, Bapanas Lakukan Kajian

PanganNews.id, Jakarta  - Badan Pangan Nasional/ National Food Agency (NFA) segera melakukan persiapan kajian terhadap pangan segar yang beredar di pasar dalam negeri. 

Hal ini dilakukan menanggapi maraknya beberapa laporan masalah keamanan pangan di beberapa negara yang diduga tercemar Ethylene Oxide (EtO) dan turunannya 2-Choroethanol (2-CE). 

Direktur Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan NFA Yusra Egayanti memaparkan bahwa upaya ini merupakan komitmen NFA untuk terus melindungi konsumen dan mewujudkan perdagangan yang adil dan bertanggungjawab.

Kami melibatkan bapak/ibu sesuai dalam prinsip penysunana regulasi berdasarkan kajian resiko dan bagian dari transparansi keterbukaan," kata Yusra saat Rapat Pembahasan Kajian Etilen Oksida secara hybrid pada Senin, 25 September 2023.

"Hal ini juga merupakan langkah antisipatif agar produk kita bisa bersaing di pasar internasional,” lanjut Yusra. 

Diketahui, rapat tersebut juga dihadiri dari Kemendag, Kemenperin, Badan Karantina Indonesia, BPOM, Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan, pakar IPB, GAPPMI dan beberapa perusahaan importir.

Pakar pangan IPB University, Prof Purwiyatno Hariyadi turut mengapresiasi langkah Badan Pangan Nasional yang telah mengundang Pelaku Usaha untuk melihat secara luas kebutuhan pasar. 

“Kita perlu mendapatkan masukan dari pelaku usaha untuk mendapatkan gambaran secara utuh mana sampel high risk untuk kajian ini. Faktor apa yang perlu dipertimbangkan. Lalu berapa banyak pangan segar tersebut beredar dan berpotensi dikonsumsi masyarakat Indonesia” jelas Prof Purwiyatno.

Di tempat yang sama, Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Madya Badan Karantina Indonesia Fujio juga menyatakan dukungannya terhadap kajian EtO demi menjaga kualitas pangan segar.

 “Terima kasih sudah menginisiasi, kami berharap kajian ini memberikan rekomendasi, sekaligus dapat menetapkan standar, sebab karantina sebagai tempat keluar masuk barang harus menggunakan standar yang ditetapkan. Tentunya sebagai negara anggota WTO, harus menotifikasi berdasarkan evidence data dan standar yang ada,” ungkap Fujio.

Penulis : Egi Abdul Mugni 
Editor: R Muttaqien