Membangun Posisi Indonesia dalam Persaingan Teknologi Global

PanganNews.id - oleh Dr. drh. H. Pudjiatmoko

Anggota Komite Teknis Nanoteknologi, Badan Standardisasi Nasional

Dunia tengah mengalami percepatan persaingan teknologi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Negara-negara besar berlomba memperkuat dominasinya melalui pengembangan kecerdasan buatan (AI), teknologi hijau, pertahanan siber, hingga robotika. Di tengah arus global yang dinamis ini, Indonesia dihadapkan pada pilihan strategis: apakah akan tetap menjadi pasar teknologi atau naik kelas menjadi kekuatan teknologi baru yang diperhitungkan di tingkat global.

Sejak tahun 2013, China telah menunjukkan dominasinya dalam ranah kecerdasan buatan (AI), melampaui Amerika Serikat dalam jumlah paten yang diberikan setiap tahunnya. Puncaknya terjadi pada tahun 2022, ketika China mencatat lebih dari 35.000 paten AI—jumlah yang bahkan melampaui gabungan total paten dari seluruh negara lainnya. Angka ini mencerminkan komitmen besar China terhadap pengembangan dan perlindungan inovasi di bidang AI.

Di sisi lain, meskipun tertinggal dari China secara kuantitatif, Amerika Serikat menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten dan stabil. Pada tahun 2022, Negeri Paman Sam mencatat lebih dari 12.000 paten AI, menandakan bahwa negara ini tetap menjadi salah satu pemain utama dalam persaingan global pengembangan teknologi cerdas.

Sementara itu, kawasan Eropa dan Inggris juga mencatatkan peningkatan yang cukup signifikan, meskipun tidak secepat dua raksasa dunia tersebut. Dari hanya 137 paten pada tahun 2010, wilayah ini berhasil meningkatkan jumlah patennya menjadi 1.173 pada 2022. Hal ini mencerminkan adanya kemajuan dan perhatian yang terus tumbuh terhadap AI di benua Eropa.

Menariknya, negara-negara lain di luar China, Amerika Serikat, dan Eropa juga menunjukkan geliat yang tak kalah penting. Total paten dari kelompok negara ini meningkat drastis, dari 571 pada tahun 2010 menjadi 13.699 pada 2022. Pertumbuhan ini menegaskan bahwa inovasi AI telah menjadi fenomena global yang melibatkan banyak aktor baru dan menciptakan peta persaingan teknologi yang semakin beragam.

Menurut laporan terbaru dari World Intellectual Property Organization (WIPO), China memimpin dalam paten AI generatif dengan lebih dari 38.000 aplikasi antara 2014 dan 2023, enam kali lebih banyak dibandingkan Amerika Serikat yang mencatat sekitar 6.300 aplikasi. Negara-negara lain seperti Korea Selatan, Jepang, dan India juga menunjukkan aktivitas signifikan dalam bidang ini. 

Bagaimana Indonesia ?

Indonesia saat ini berada pada persimpangan kritis dalam era transformasi teknologi global. Ketika China, Amerika Serikat, dan negara-negara Eropa berlomba menjadi pionir dalam inovasi strategis, Indonesia masih tertinggal sebagai pengguna teknologi. Jika tidak segera mengambil langkah tegas dan berani dalam dekade ini, Indonesia berisiko menjadi negara yang sepenuhnya bergantung pada teknologi asing. Ketergantungan ini tidak hanya akan melemahkan kedaulatan digital, tetapi juga mengancam daya saing ekonomi nasional dalam jangka panjang.

Padahal, Indonesia memiliki peluang besar untuk bertransformasi menjadi pemain penting dalam peta teknologi dunia. Bonus demografi menjadi keunggulan tersendiri, di mana lebih dari 70 persen penduduk berada dalam usia produktif—ini adalah modal utama bagi pengembangan talenta digital. Pasar domestik yang sangat besar menjadikan Indonesia sebagai arena ideal untuk uji coba dan pengembangan teknologi lokal. Letak geografis yang strategis pun membuka potensi Indonesia sebagai simpul penting dalam jalur data internasional, pengembangan teknologi hijau, dan riset maritim berbasis digital. Momentum geopolitik global dan krisis dunia yang berlangsung saat ini justru membuka ruang bagi Indonesia untuk tampil sebagai mitra teknologi baru yang netral, terbuka, dan strategis.

Namun, tantangan yang dihadapi tidak sedikit. Keterbatasan investasi riset, lemahnya sinergi antara industri dan akademisi, serta belum adanya arah kebijakan teknologi jangka panjang menjadi hambatan nyata. Untuk dapat keluar dari posisi sebagai konsumen teknologi dan naik kelas menjadi inovator global, Indonesia perlu melakukan terobosan kebijakan secara terintegrasi dan berkelanjutan.

Langkah pertama yang perlu diambil adalah menetapkan fokus nasional pada teknologi-teknologi prioritas yang relevan dengan kebutuhan dan keunggulan Indonesia. Pengembangan kecerdasan buatan (AI) yang diarahkan untuk sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan akan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Begitu pula dengan pengembangan energi terbarukan seperti biomassa, tenaga surya, dan geothermal yang penting dalam menghadapi krisis iklim. Di saat yang sama, kemampuan pertahanan siber harus diperkuat demi menjaga kedaulatan digital dan keamanan nasional.

Pembangunan ekosistem riset dan inovasi menjadi fondasi penting untuk mempercepat transformasi teknologi. Negara harus meningkatkan pendanaan riset serta memberikan insentif bagi sektor swasta yang berinvestasi dalam R&D. Pengembangan techno-park dan pusat inovasi di berbagai wilayah strategis, seperti Jawa-Bali, Sumatra, Kalimantan, hingga Papua, akan membuka peluang bagi lahirnya inovasi dari berbagai penjuru Nusantara. Kolaborasi antara pemerintah, industri, dan perguruan tinggi—yang dikenal sebagai triple helix—perlu diperkuat dan difasilitasi secara berkelanjutan.

Dalam jangka menengah, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi prioritas utama. Pendidikan vokasi berbasis teknologi harus diintegrasikan di semua jenjang pendidikan. Program reverse brain drain perlu dijalankan dengan insentif yang menarik agar diaspora Indonesia di bidang teknologi bersedia kembali dan berkontribusi. Pelatihan intensif untuk jutaan talenta digital dalam bidang AI, data science, keamanan siber, dan software engineering harus digalakkan sebagai strategi percepatan.

Di sisi industri, kebijakan teknologi nasional harus diarahkan pada perlindungan dan pemberdayaan pelaku dalam negeri. Pengadaan nasional perlu berpihak pada produk teknologi lokal. Startup berbasis inovasi harus difasilitasi dengan kebijakan dan pendanaan yang ramah. Rantai pasok dalam negeri untuk komponen penting seperti chip, sensor, dan baterai juga perlu dibangun agar Indonesia tidak selalu bergantung pada impor.

Tidak kalah pentingnya adalah diplomasi teknologi yang proaktif. Indonesia perlu memanfaatkan posisinya dalam forum-forum seperti ASEAN dan G20 untuk membangun aliansi strategis di bidang teknologi. Kerja sama riset dengan negara maju serta organisasi internasional harus diperluas. Posisi geografis dan politik Indonesia yang strategis dapat menjadi modal daya tawar penting dalam diplomasi teknologi global.

Menjadi pemain teknologi global bukan sekadar mimpi, melainkan keniscayaan strategis yang harus diperjuangkan sejak sekarang. Indonesia memiliki semua modal dasar yang diperlukan: sumber daya manusia, pasar yang besar, serta posisi geopolitik yang menguntungkan. Yang dibutuhkan kini adalah visi jangka panjang, keberanian dalam mengambil keputusan, dan komitmen investasi yang konsisten. Langkah yang diambil hari ini akan menentukan apakah Indonesia akan menjadi arsitek masa depan digital dunia, atau sekadar menjadi penonton dalam babak sejarah baru teknologi global.

Untuk merealisasikan transformasi teknologi secara menyeluruh, diperlukan keterlibatan aktif dan koordinasi antar-kementerian dan lembaga negara dalam peran dan mandatnya masing-masing. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional perlu menjadi poros utama dalam merumuskan arah kebijakan teknologi nasional yang visioner dan lintas sektor. Kebijakan ini harus dituangkan dalam rencana jangka menengah dan panjang yang terintegrasi dengan prioritas pembangunan nasional.

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi memegang peran sentral dalam memperkuat ekosistem riset dan pengembangan. Kementerian ini harus meningkatkan alokasi anggaran riset, mendorong penguatan pusat unggulan inovasi di perguruan tinggi, serta mengintegrasikan pendidikan vokasi dan teknologi ke dalam sistem pendidikan nasional. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dan BRIN juga perlu memperluas skema pendanaan riset berbasis kebutuhan strategis nasional.

Kementerian Komunikasi dan Digital bertanggung jawab memperkuat infrastruktur digital dan pertahanan siber, serta memperluas pelatihan talenta digital melalui program-program pelatihan teknologi berskala nasional. Dalam bidang ini, Badan Siber dan Sandi Negara juga perlu meningkatkan kapasitas pengamanan sistem digital nasional sebagai bagian dari upaya menjaga kedaulatan digital.

Kementerian Perindustrian perlu memimpin pembangunan industri teknologi nasional, mulai dari memberikan insentif kepada industri berbasis inovasi, membangun rantai pasok strategis, hingga menerapkan kebijakan pengadaan yang berpihak pada produk teknologi dalam negeri. Sinergi dengan Kementerian Perdagangan juga penting untuk melindungi pasar dalam negeri dari ketergantungan produk asing berteknologi tinggi.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memiliki peran kunci dalam mendorong pengembangan teknologi energi terbarukan, seperti tenaga geothermal, surya, dan biomassa. Ini harus didukung oleh kebijakan fiskal dan insentif yang konkret agar industri energi bersih dapat berkembang secara kompetitif.

Dalam konteks diplomasi, Kementerian Luar Negeri perlu menempatkan isu teknologi sebagai prioritas utama dalam agenda diplomasi ekonomi dan kerja sama strategis antarnegara. Kolaborasi riset, transfer teknologi, dan partisipasi aktif dalam forum-forum teknologi internasional seperti G20, ASEAN, dan PBB menjadi krusial untuk membuka akses terhadap jejaring global dan sumber daya teknologi lintas negara.

Sebagai kesimpulan, upaya Indonesia untuk mengejar ketertinggalan dan menjadi pemain utama dalam lanskap teknologi global hanya dapat terwujud jika seluruh kementerian dan lembaga bergerak dalam satu irama—dengan peran yang terdefinisi jelas, koordinasi yang erat, dan semangat kolaborasi yang kuat. Kebangkitan teknologi nasional bukan sekadar pilihan, tetapi sebuah keharusan strategis untuk memastikan kedaulatan digital dan daya saing bangsa di masa depan. (*/Adv)