Pemerintah Siapkan PP Pengelolaan Tambang untuk Koperasi

Pangannews.id - Pemerintah tengah memfinalisasi Peraturan Pemerintah (PP) baru yang akan membuka akses bagi koperasi untuk mengelola sektor pertambangan, termasuk tambang rakyat. Kebijakan ini diharapkan dapat mendistribusikan manfaat ekonomi sektor tambang secara lebih merata ke masyarakat.

Menteri Koperasi dan UKM Ferry Juliantono menyatakan, regulasi tersebut akan segera diterbitkan dalam waktu dekat. Salah satu poin krusial dalam PP tersebut adalah pemberian izin pengelolaan lahan tambang hingga seluas 2.500 hektare bagi koperasi.

"PP ini akan memungkinkan koperasi mengelola tambang mineral, termasuk tambang rakyat. Dengan begitu, manfaat ekonominya bisa langsung dirasakan masyarakat lokal," ujar Ferry saat meresmikan operasional Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih Girimukti, Jumat (13/9/2025) di Kabupaten Lebak, Banten.

Kabupaten Lebak disebut Ferry sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi tambang mineral yang cukup besar, terutama emas. Ia menegaskan, selama ini pengelolaan tambang cenderung terpusat pada perusahaan-perusahaan besar.

"Sudah saatnya kita ubah skemanya. Koperasi, sebagai badan usaha milik rakyat, harus diberi ruang di sektor strategis seperti ini," tegasnya.

Tak hanya melalui regulasi, pemerintah juga mengalokasikan pembiayaan untuk memperkuat peran koperasi. Ferry menyebut, dana sebesar Rp16 triliun dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) akan disalurkan untuk permodalan koperasi, lewat bank Himbara dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB).

Sosialisasi mengenai teknis pencairan dana dijadwalkan berlangsung pada 25 September mendatang di Provinsi Banten.

“Kami ingin Kopdes seperti Girimukti bisa langsung mengakses pendanaan ini, terutama untuk pengembangan unit usaha yang potensial,” kata Ferry.

Kopdes Girimukti, Model Pengembangan Ekonomi Desa

Kopdes Merah Putih Girimukti kini menjadi sorotan karena telah menunjukkan keberhasilan dalam pengelolaan usaha produktif. Salah satu unit bisnis andalan koperasi ini adalah pabrik gula aren, dengan produksi rata-rata 300 ton per bulan.

Dari total produksi tersebut, 40 persen diekspor ke pasar luar negeri, sementara 60 persen memenuhi permintaan dalam negeri. Ke depan, Kopdes Girimukti akan dijadikan pusat distribusi produk sekaligus model pembinaan bagi 344 Kopdes Merah Putih lainnya di Kabupaten Lebak.

Bupati Lebak Moch Hasbi Asyidiki Jayabaya menilai kehadiran Kopdes Girimukti sebagai langkah strategis dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem di wilayahnya.

Data pemerintah daerah mencatat, terdapat sekitar 17 ribu warga dalam kategori miskin ekstrem, dan lebih dari 111 ribu warga berada di kelompok Desil II-V, kelompok dengan kesejahteraan menengah ke bawah.

"Dengan koperasi desa, kita berharap daya beli masyarakat meningkat dan ada perbaikan ekonomi yang nyata di tingkat akar rumput," ucap Hasbi.

Editor : Adi Permana