Risiko Iklim Mengintai Perikanan Dunia, Tuna Jadi Komoditas Paling Rentan

Pangannews.id - Risiko perubahan iklim terhadap sektor perikanan kembali menjadi sorotan. Sebuah makalah ilmiah terbaru yang dipublikasikan di jurnal Cell Reports Sustainability menunjukkan bahwa komoditas laut yang beruaya jauh menjadi kelompok paling rentan.

Studi tersebut merupakan hasil analisis Marine Stewardship Council (MSC) terhadap lebih dari 500 perikanan bersertifikasi berkelanjutan di berbagai negara.

Dalam penelitian berjudul "Risiko perubahan iklim terhadap masa depan perikanan berkelanjutan menggunakan data ekolabel seafood global" itu, para peneliti menemukan bahwa kelompok ikan besar yang kerap melakukan ruaya jauh, termasuk tuna, cakalang, dan ikan berparuh, menghadapi tekanan paling berat akibat perubahan suhu dan pergeseran habitat di laut.

Perubahan tersebut memengaruhi stok ikan, karena memaksa komoditas ruaya berpindah ke wilayah perairan baru.

Salah satu contoh yang disebutkan adalah kembalinya tuna sirip biru Atlantik ke perairan Inggris setelah puluhan tahun menghilang.

Di kawasan Pasifik, pola ruaya tuna mulai menunjukkan pergeseran dari wilayah barat ke bagian timur.

Perubahan rute itu membuat keberadaan tuna memasuki yurisdiksi negara berbeda dengan regulasi yang juga tidak sama. Kondisi ini dikhawatirkan memicu perebutan kuota tangkap hingga meningkatkan potensi penangkapan berlebih.

Spesies pelagis kecil, seperti kembung, herring, capelin, dan blue whiting, menempati urutan berikutnya sebagai kelompok yang rentan. Setelah itu disusul perikanan whitefish, seperti kod, haddock, plaice, sole, dan monkfish.

Adapun perikanan invertebrata, misalnya bivalvia, kepiting, dan udang, dinilai paling kecil kemungkinannya terdampak isu lintas batas karena sifatnya menetap. Meski demikian, kelompok ini tetap rentan terhadap ancaman iklim lain seperti pengasaman laut atau gelombang panas.

Dilansir dari Antara, Lauren Koerner, penulis utama sekaligus Data Science Manager MSC, menyatakan bahwa perubahan iklim telah mengubah perilaku banyak spesies.

“Ketika ikan bergeser ke lokasi baru, kuota penangkapan yang disepakati tidak lagi mencerminkan kondisi stok terkini. Penyesuaian sebenarnya sudah dilakukan perikanan bersertifikasi, namun akan sangat sulit jika tidak didukung organisasi pengelola yang responsif terhadap tantangan iklim,” ujarnya.

Analisis MSC juga menyampaikan bahwa perikanan yang sudah tersertifikasi cenderung lebih siap menghadapi tekanan perubahan iklim karena memiliki standar pengelolaan yang kuat.

Sementara itu, perikanan yang belum memenuhi sertifikasi justru diperkirakan lebih rapuh menghadapi perubahan stok ikan yang cepat.

Studi ini merupakan bagian dari Tuna Project di bawah Common Oceans Programme yang dipimpin FAO dan didukung Ocean Stewardship Fund.

Salah satu rekomendasinya adalah memperluas kerja sama internasional melalui sistem alokasi adaptif, yakni penyesuaian kuota penangkapan berdasarkan perubahan distribusi populasi ikan.

Menjelang Konferensi Perubahan Iklim PBB COP30 November mendatang, MSC mendesak pemerintah untuk memperkuat kolaborasi lintas batas agar pengelolaan stok perikanan tetap selaras dengan dinamika ekosistem laut.

“Perubahan iklim tidak menunjukkan tanda-tanda melambat, sementara permintaan seafood terus meningkat. Praktik pengelolaan harus menyesuaikan agar laut tetap sehat,” kata Koerner.

Joe Zelasney, Project Manager Common Oceans Tuna Project, menambahkan bahwa negara-negara kepulauan kecil akan menjadi kelompok paling rentan jika stok tuna bergeser ke wilayah yang lebih jauh.

“Pemerintah dan lima organisasi pengelola regional tuna harus bekerja bersama mengantisipasi perubahan ini untuk menjaga mata pencaharian dan ketahanan pangan,” tegasnya.

Editor : Adi Permana