MSPP Jelaskan Strategi Penguatan Administrasi Kepegawaian Usai Pengalihan Penyuluh Pertanian ke Pemerintah Pusat

Pangannews.id

14 jam yang lalu

MSPP Jelaskan Strategi Penguatan Administrasi Kepegawaian Usai Pengalihan Penyuluh Pertanian ke Pemerintah Pusat. (Foto: dok. Kementan)

PanganNews.id - Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) bersama Pusat Penyuluhan Pertanian kembali melaksanakan acara Mentan Sapa Petani dan Penyuluh (MSPP) Volume 03, pada Jumat (23/01/2026).

Dengan telah bergabungnya para penyuluh pertanian ke Pusat, maka Pemerintah terus memperkuat sistem administrasi dan manajemen kepegawaiannya guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur dalam mendukung pembangunan pertanian nasional. Upaya ini diarahkan untuk mewujudkan penyuluh yang profesional, berintegritas, dan mampu menjalankan tugas secara optimal di lapangan.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa pengalihan Penyuluh Pertanian ke pusat adalah bagian dari strategi untuk menjadikan penyuluh berada di satu komando pusat sehingga koordinasi program pertanian lebih efektif dan terintegrasi, khususnya dalam mendukung swasembada pangan.

Sehingga, dengan beralihnya Penyuluh Pertanian ke pusat diharapkan dapat mendukung program strategis Kementerian Pertanian dan juga termasuk dalam adminsitrasi kepegawaiannya, ujar Amran.

Menurut Kepala Badan PPSDMP Ida Widi Arsanti menyampaikan bahwa penguatan tata kelola kepegawaian penyuluh pertanian terus didorong sebagai bagian dari peningkatan profesionalisme aparatur dan kualitas layanan penyuluhan.

Sedangkan Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, I Made Gusti Kuswandana berupaya memastikan setiap penyuluh memiliki dukungan sistem yang memadai dalam menjalankan tugas pendampingan petani. 

Made juga mendorong agar seluruh penyuluh semakin memahami tata kelola kepegawaian, pengembangan karir, serta tanggung jawab sebagai ASN sebagai bagian dari upaya berkelanjutan dalam meningkatkan profesionalisme penyuluh pertanian.

Acara MSPP bertemakan “Administrasi Kepegawaian Penyuluh Pertanian”, dengan menghadirkan narasumber utama yaitu Analis SDM Aparatur Ahli Muda, Eko Budiharyono dari Sekretariat BPPSDMP. MSPP juga diikuti oleh penyuluh pertanian dari seluruh Indonesia.

Pada acara ini, para peserta dibekali pemahaman mengenai regulasi, administrasi, serta hak dan kewajiban ASN dalam pengelolaan kepegawaian, mulai dari pengangkatan hingga masa pensiun.

Dalam paparannya, Eko menjelaskan bahwa administrasi kepegawaian mencakup perencanaan, pengembangan, serta tata usaha pegawai, termasuk formasi CPNS, analisis jabatan dan beban kerja, peta jabatan, hingga sistem penilaian kinerja.

Pengembangan pegawai dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, tugas belajar, izin belajar mandiri, serta pencantuman gelar akademik sesuai ketentuan. Selain itu, tata usaha dan mutasi kepegawaian juga menjadi perhatian, mulai dari pengelolaan Karpeg, Taspen, Karis/Karsu, cuti, kenaikan gaji berkala, hingga pension, ujar Eko.

Peserta juga mendapatkan pemahaman mengenai kode etik dan disiplin ASN yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, dengan nilai-nilai BerAKHLAK sebagai dasar budaya kerja aparatur.

Terakhir Eko menambahkan tentang hak dan kewajiban ASN berdasarkan PP Nomor 94 Tahun 2021. Diantaranya meliputi hak atas gaji, tunjangan, perlindungan, pengembangan kompetensi, serta kewajiban menjaga integritas dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas.

Melalui acara ini, diharapkan peserta dapat memahami tentang penguatan administrasi kepegawaian yang terintegrasi, sehingga mampu meningkatkan kualitas tata kelola sumber daya manusia aparatur secara lebih efektif, transparan dan berkelanjutan. (*/Adv)