PanganNews.id, Tuban- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) mengembangkan pilot project koperasi modern melalui sistem korporatisasi petani, yang mewadahi para petani padi di Desa Senori, Kecamatan Merakurak, Tuban, Jawa Timur, dalam upaya memperkuat ketahanan pangan di Indonesia.
“Dengan model bisnis corporate farming tersebut, diharapkan ketersediaan pangan di tanah air terus dipenuhi,” kata Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki, baru-baru ini.
Ia mengatakan, kebutuhan beras dalam negeri per tahunnya mencapai 30 juta ton, namun sebagian di antaranya masih harus dipenuhi dari impor. Untuk itu Presiden Joko Widodo menginstruksikan jajarannya agar meningkatkan produksi padi di tingkat petani agar terwujud swasembada padi.
Presiden, lanjut Teten, sempat melakukan tanam padi serentak di Kawasan Daulat Pangan (KDP) SPI (Serikat Petani Indonesia) di Desa Senori, Kecamatan Merakurak, Tuban pada April 2023, menandai concern yang tinggi terkait persoalan ketersediaan pangan.
"Presiden mengapresiasi penggunaan pupuk organik yang dilakukan oleh SPI selama 3 tahun dengan kurang lebih 1.000 hektare yang semuanya organik. Dan biaya untuk pupuknya yang biasanya per hektare bisa sampai Rp5 juta-Rp6 juta per hektare, di Kawasan KDP hanya antara Rp100 ribu sampai Rp500 ribu per hektare," kata dia.
Menteri Teten mengatakan, seiring dengan program tanam padi serentak di Kawasan Daulat Pangan SPI oleh Presiden Jokowi tersebut, kawasan Tuban juga menjadi pilot project bagaimana petani padi yang tak lagi bertani sendiri-sendiri, namun bergabung dengan koperasi petani secara modern dalam model bisnis korporatisasi petani.
"Untuk petani padi kami ingin Tuban menjadi contoh sukses nantinya. Sudah ada juga petani sayur yang sukses membangun korporatisasi petani di Ciwidey, Jawa Barat, dimana koperasi itu mewadahi 1.200 petani sayur yang produknya berhasil masuk ke ritel modern atau supermarket," katanya.
Melalui koperasi petani kata Menteri Teten, begitu panen tiba, petani yang membutuhkan dana tunai bisa menjual hasil panen ke koperasi. Sementara koperasi senantiasa mampu menampung dan membeli hasil petani karena terbantu secara likuiditas permodalannya oleh LPDB-KUMKM.
Pihaknya membantu membangun model bisnisnya melalui koperasi, dan dibantu dengan mesin RMU (Rice Milling Unit)-nya dengan mengelola minimal 1.000 hektare sebanyak anggota 250 petani padi.
"Sehingga keuntungannya bisa dinikmati langsung oleh petani bukan pedagang. Maaf jika pedagang dan tengkulak terganggu, supaya rezeki mereka nggak hilang jadi lebih baik gabung ke koperasi," ujarnya.
MenKopUKM menegaskan, proses dari hulu ke hilir produksi pertanian idealnya memang harus dikuasai petani.
"Saya diminta Presiden Jokowi bagaimana mengembangkan petani padi lewat koperasi, sehingga ke depan kita harus membangun ekosistem sirkulasi petani," katanya.
Penulis: Egi Abdul Mugni
Editor: R Muttaqien


Komentar Pembaca
Sampaikan pendapat dengan santun dan sesuai topik berita.
Masuk untuk ikut berdiskusi.
MasukBelum ada komentar. Jadilah yang pertama berdiskusi.